Alzier Minta Pjs Gubernur Tender Ulang Semua Proyek

Janji Lapor KPK Jika Tak Segera Dibenahi

BANDARLAMPUNG –  Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Provinsi Lampung yang juga mantan Ketua KADIN Provinsi Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie, Senin (19/3) bersilaturahmi dengan Pjs Gubernur Lampung Didik Suprayitno. Dalam pertemuan secara tertutup yang dimulai pukul 15.00 sampai dengan 15.30 WIB, Alzier menyampaikan beberapa harapannya sebagai Putra Daerah Lampung.

“Sebelumnya yang ingin saya sampaikan bahwa saya menghadap beliau (Didik,red) atas seizin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Sebab saya hanya sebagai rakyat jelata, asli putra Daerah kelahiran Lampung, ” tutur Alzier saat dikonfirmasi perihal maksud kedatangannya.

Menurut Alzier pada kesempatan ini dia menyampaikan kekecewaan terhadap jalannya pembangunan yang ada di Lampung kepada Pjs Gubernur Lampung. Terutama soal pelaksanaan sebagian besar proyek APBD Provinsi hingga Kabupaten/Kota yang ternyata dikuasai etnis tertentu.

“Untuk itu saya minta, Pjs Gubernur segera mengkaji dan membenahi menyeluruh pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Lampung, Terutama pada proyek-proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengairan, Dinas Kesehatan hingga Dinas Pendidikan. Hampir semua paket pekerjaan ini dimonopoli etnis tertentu. Sehingga penduduk asli Lampung atau kontraktor lokal tidak menikmati kue pembangunan yang ada dan hanya jadi penonton,” tegas Alzier.

Menurut Alzier di depan Pjs Gubernur dirinya sudah menyampaikan beberapa nama kontraktor yang memonopoli proyek-proyek APBD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Lampung. Mereka adalah kontraktor yang berasal dari etnis tertentu yakni R, A, C, S. Nama-nama ini yang berani membayar setoran dimuka atau meng-”ijon” proyek-proyek ke beberapa pejabat di Lampung.

“Akibatnya sekali lagi kontraktor lokal hanya jadi penonton dan hanya bisa gigit jari. Ini juga termasuk proyek-proyek pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Lampung yang juga mereka kuasai. Jika ini dibiarkan, cepat atau lambat bisa meledak, dan menimbulkan keresahan di masyarakat,” tukas Alzier.

Untuk itu, Alzier meminta Pjs Gubernur segera melakukan pembenahan. Caranya mengevaluasi tender-tender yang telah dilakukan baik oleh Pemprov/Pemkab/Pemkot sehingga PTN.

“Sebagai pembina pemerintahan tertinggi dan wakil pemerintah pusat di daerah, Pjs Gubernur memiliki kewenangan tersebut. Jika mengharapkan kiprah anggota DPRD tak mungkin. Mereka bisa saja juga turut menikmati. Saya harap Pjs Gubernur membongkar semua tender yang telah digelar. Lakukan tender ulang secara terbuka dan transparan. Jika ini tidak dibenahi, saya nanti yang akan menghadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo untuk melaporkan secara langsung,” janji Alzier.

Lantas bagaimana respon Pjs Gubernur terhadap sarannya ini ? “Pjs Gubernur berjanji segera mengambil langkah untuk melakukan evaluasi. Jadi kita tunggu saja,” tegasnya.

“Mengapa ini saya sampaikan ? Karena saya yakin, Pjs Gubernur belum tahu banyak tentang Lampung. Supaya beliau tidak masuk lagi ke dalam lubang yang salah. Intinya, saya minta Lampung ini harus baik. Ke depan pemimpin Lampung harus baik. Jangan pemimpin Lampung tukang bohong, maling, koruptor, rusak kita semua nantinya,” tambahnya.

Seperti diketahui Kedatangan Tim KPK di Provinsi Lampung guna pelaksanaan supervisi di satuan kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Lampung sebelumnya didukung penuh M. Alzier Dianis Thabranie. Dia beerharap KPK mengkaji pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Lampung. Dia mensinyalir berbagai paket proyek bernilai ratusan miliaran bahkan hingga triliunan rupiah itu hanya dimonopoli etnis tertentu. Akibatnya kontraktor lokal terkesan tidak menikmati.

Karenanya Alzier berharap KPK serius mengamati permasalahan ini. Bila perlu lakukan penyadapan dan langkah hukum lain pada para kontraktor yang “mengijon” dan menguasai berbagai proyek itu beserta para pejabat terkait.

“OTT (Operasi tangkap tangan) KPK terhadap Bupati Lampung Tengah, Mustafa itu hanya fenomena gunung es. Kecil sekali. Harusnya yang mengijon proyek-proyek APBD se-Lampung juga yang jadi sasaran OTT KPK. Untuk itu, saya siap memberikan informasi,” harap Alzier.

“Bahkan tidak hanya proyek APBD, proyek APBN pada beberapa kampus Perguruan Tinggi atau Universitas juga semestinya mendapat pengawasan serupa. Sekali lagi langkah OTT harus digelar, biar pembangunan di Provinsi di Lampung dapat lebih maju,” pungkasnya.(red)