BANDARLAMPUNG – Ratusan massa, Kamis, 25 Juni 2026 menggelar aksi demo di Kantor DPRD Lampung. Mereka tergabung dalam Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (Alam Baka).
Ada beberapa tuntutan yang disampaikan. Mulai dari mendesak audit investigatif Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga hingga evaluasi pinjaman daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung senilai Rp1 Triliun.
Menurut Koordinator Aksi Alam Baka, Noviyanto, pelaksanaan Program MBG yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) harus diawasi secara serius. Ini mengingat besarnya anggaran negara yang digelontorkan. Pihaknya menyoroti sejumlah isu. Mulai dari kualitas makanan, pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga indikasi monopoli usaha.
Tak hanya menyoroti program MBG, dalam pernyataan sikapnya massa juga mendesak Pemprov Lampung untuk segera menyelesaikan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai Rp105,4 miliar. Tujuannya agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain itu massa juga meminta dilakukannya evaluasi terbuka terkait pinjaman daerah Pemprov Lampung sebesar Rp1 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Menurut mereka, masyarakat berhak mengetahui manfaat, risiko fiskal, serta dampak utang tersebut terhadap APBD Lampung di masa mendatang.
Massa juga meminta DPRD Lampung memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan anggaran daerah agar berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. (red)
