Oleh: Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., PIA
(Guru Besar Ilmu Hukum FH UNILA & Penasihat Mahasiswa Pancasila – MAPANCAS)
SETIAP bulan Agustus, Indonesia dibalut dalam euforia bendera dan perayaan seremonial. Namun, di balik kemeriahan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: Apakah kemerdekaan telah sungguh-sungguh hadir dalam laku sosial kita sehari-hari, ataukah nilai gotong royong sekadar menjadi cerita nostalgia tahunan?
REALITAS KITA HARI INI: DI ANTARA PERAYAAN DAN INDIVIDUALISME
Setiap memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia, suasana di sekeliling kita berubah semarak. Upacara khidmat digelar, lomba tradisional dihelat, dan hiasan merah-putih memadati sudut-sudut jalan hingga perkantoran.
Namun, di tengah kemeriahan seremonial tersebut, kita berhadapan dengan kenyataan yang memprihatinkan, seperti, Erosi Kebersamaan: Semangat gotong royong yang dahulu menjadi fondasi perjuangan bangsa kian tergerus oleh arus modernisasi yang serba cepat dan gaya hidup individualistis. Dominasi Budaya Digital: Interaksi antarwarga semakin terkurung dalam layar gawai, terbiasa mengedepankan kepentingan pribadi ketimbang kepekaan sosial. Pancasila Sekadar Slogan: Nilai luhur bangsa sering kali hanya muncul sebagai naskah pidato tahunan tanpa daya dorong untuk menggerakkan aksi nyata kolektif.
Sebagai masyarakat yang tinggal di Provinsi Lampung—bumi Sang Bumi Ruwa Jurai yang kaya akan keberagaman dan tradisi kebersamaan—momen peringatan kemerdekaan harus dijadikan titik balik kritis untuk membangkitkan kembali ruh gotong royong.
PANCASILA DI PERSIMPANGAN ZAMAN: BUKAN HAFALAN, MELAINKAN KATA KERJA
Pancasila bukanlah sekadar dokumen historis yang dihafalkan di bangku sekolah atau pemanis pidato pejabat. Pancasila adalah ideologi yang hidup (living ideology).
“Jangan biarkan Pancasila menjadi slogan kosong. Ia harus menjadi ‘kata kerja’—sesuatu yang kita lakukan, bukan sekadar kita ucapkan. Bentuk paling sederhana dari Pancasila adalah kepedulian terhadap sesama, kepekaan terhadap lingkungan, dan kesediaan untuk turun tangan membantu tetangga yang kesusahan.”
Berbagai studi menunjukkan bahwa social trust (kepercayaan sosial) di kawasan perkotaan mengalami penurunan signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Partisipasi warga dalam kerja bakti, sistem keamanan lingkungan, hingga komunikasi antarwarga kian menipis. Jika kecenderungan ini dibiarkan, generasi mendatang hanya akan mengenal gotong royong lewat buku sejarah, bukan sebagai pengalaman hidup.
GOTONG ROYONG: MODAL SOSIAL DAN EKONOMI BANGSA
Gotong royong bukan sekadar doktrin moral, melainkan modal sosial (social capital) yang terbukti secara ilmiah mampu memperkuat ketahanan masyarakat
Sejarah mencatat bahwa saat menghadapi masa-masa sulit—seperti bencana alam maupun krisis kesehatan—masyarakat Lampung selalu bangkit melalui aksi bahu-membahu. Pertanyaannya: Mengapa kekuatan dahsyat ini hanya diaktifkan saat situasi darurat? Mengapa tidak kita jadikan tradisi sehari-hari?
EMPAT LANGKAH KONKRET: DARI DISKUSI MENUJU AKSIONALITAS
Mengisi kemerdekaan menuntut aksi sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan satu hari yang usai begitu bendera diturunkan. Empat rekomendasi aksi berbasis masyarakat yang dapat diterapkan segera meliputi:
Pertama, Aksi Lingkungan Berkala: Menggiatkan kembali program kerja bakti bulanan di setiap desa dan kelurahan secara inklusif.
Kedua, Kamtibmas Berbasis Warga: Menghidupkan pos ronda dan sistem keamanan lingkungan sebagai ruang silaturahmi dan aksi.
Ketiga, Pemberdayaan Generasi Muda: Menginisiasi taman bacaan dan pusat kegiatan anak berbasis swadaya warga.
Keempat, Jaring Pengaman Pangan Mandiri: Mendirikan lumbung pangan desa atau dapur umum kolektif untuk mengantisipasi potensi krisis.
MENDORONG KEPEMIMPINAN AKADEMIS DAN MORAL
Dunia pendidikan, khususnya kampus, memegang peranan kunci sebagai laboratorium pengamalan Pancasila. Kampus tidak boleh terisolasi dari tantangan nyata masyarakat.
Ekosistem Inklusif: Civitas akademika (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) perlu berkolaborasi menciptakan lingkungan belajar yang peka sosial dan berintegritas, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang peka sosial dan berintegritas menuntut pembongkaran sekat-sekat hierarkis antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan membentuk ruang diskusi rutin (town hall meeting) antara pimpinan kampus, dosen, staf, dan mahasiswa untuk membahas isu-isu kampus serta problem kemasyarakatan terkini secara terbuka dan setara.
Pendidikan Karakter: Kurikulum dirancang agar mahasiswa tidak hanya unggul secara kognitif, tetapi juga memiliki ketangguhan sosial dan emosional, yaitu Memasukkan indikator etika, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, dan kemampuan kerja sama tim (teamwork) ke dalam komponen penilaian akademik resmi.
Pengabdian Masyarakat Nyata: Akademisi didorong untuk aktif turun ke desa-desa, memadukan ilmu pengetahuan dengan kearifan local, yaitu baik dosen maupun mahasiswa—harus berani meninggalkan zona nyaman ruang kuliah untuk hadir langsung memecahkan persoalan masyarakat desa, dengan Memperluas skema KKN dari sekadar kegiatan seremonial menjadi KKN berbasis kemitraan panjang. Kampus menetapkan desa binaan terpadu dengan fokus pemecahan masalah tertentu (misalnya penanganan stunting, digitalisasi UMKM desa, atau pemetaan hukum adat).
KEMERDEKAAN ADALAH KEBERSAMAAN
Peringatan kemerdekaan bukanlah tentang seberapa megah panggung hiburan yang didirikan. Esensi hakiki kemerdekaan diukur dari seberapa erat ikatan solidaritas antarwarga.
Kemajuan bangsa yang sejati tidak hanya diukur dari bangunan fisik, melainkan dari hangatnya uluran tangan saat sesama membutuhkan dan dari kokohnya bahu yang saling menopang.
“Kemerdekaan kita adalah kebersamaan kita. Dan kebersamaan kita adalah warisan yang tak ternilai. Jangan sia-siakan.” (*)
