Gantikan Sutono, Hamartoni Jabat Plt Sekprov Lampung

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Ridho Ficardo, diam-diam sudah menyiapkan Sekretaris Provinsi (Sekprov) usai pengunduran diri Sutono yang mencalonkan diri dalam perhelatan Pilgub 2018.  Hal itu diungkapkan Ridho saat ditanyai wartawan pada konferensi pers di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung, siang kemarin (10/1).

“Sudah ada beberapa berkas yang saya tandatangani semalam. Tapi saya lupa, apa (ada berkas) pergantian Sekprov),” kata Ridho sambil tertawa.

Ridho tak mau mengungkap siapa bakal calon yang akan mengisi posisi strategis di Pemprov Lampung tersebut.  “Siapa ya… Yang jelas dari Pemda,” katanya, kembali sambil tertawa.

Di tempat lain, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekdaprov Lampung, Hamartoni Ahadis, mengakui dirinya ditunjuk mengisi posisi Sekprov Lampung yang ditinggalkan Sutono, terhitung Rabu (10/1).

Penunjukan Hamartoni tertuang dalam Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor B21.2/33/VI.04/2018 yang diteken Gubernur Muhammad Ridho Ficardo, 10 Januari 2018. “Ya, saya sudah menerima Surat Perintah tersebut,” kata Hamartoni, seperti dilansir Lampungpro.com.

Penerbitan Surat Perintah tersebut berdasarkan Surat Pengunduran diri Sutono pada 4 Januari 2018 baik sebagai Sekretaris Provinsi Lampung dan pegawai negeri sipil (PNS). Sehubungan dengan kekosongan jabatan itu, sambil menunggu persetujuan penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dari Menteri Dalam Negeri, perlu ditetapkan pelaksana tugas (Plt).

Sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan ada dua tipe suksesor yang disiapkan menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatannya atau cuti karena maju pilkada. Yakni, penjabat (Pj) dan pejabat sementara (Pjs) kepala daerah.

Pj akan menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatannya. Sedangkan status Pjs untuk mengganti kepala daerah yang cuti kampanye. Pjs merupakan istilah baru dari pelaksana tugas (Plt).

”Kami akan klirkan, berapa orang yang dibutuhkan untuk Pj dan Pjs,” ujarnya di sela-sela rapat teknis pilkada di kantor Kemendagri Jakarta, seperti dikutip dari jpnn, Senin (8/1).

Untuk memastikan netralitas Pj dan Pjs, pemerintah memiliki standar tertentu. Bahkan, pemerintah siap membuka ke publik terkait nama-nama yang dipilih. Tujuannya, masyarakat bisa memberikan masukan.

”Apabila publik mengetahui ada yang tidak netral, silakan lapor,” imbuhnya. Jika mereka terbukti tidak netral, pemerintah bisa mengganti Pj atau Pjs kapan pun.

Terkait prosedur pengangkatan, kata Soni, mekanisme di level provinsi berbeda dengan kabupaten/kota. Untuk level provinsi, Kemendagri akan mengusulkan nama-nama pejabat eselon satu ke presiden. Nanti presiden yang menentukan. ”Jadi, daerah gak perlu mengusulkan, gak bisa,” tuturnya.

Sedangkan untuk level kabupaten/kota, yang mengusulkan adalah pemerintah provinsi untuk dipilih Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Nama yang diusulkan adalah pejabat eselon dua di tingkat pemerintah provinsi. ”Kecuali daerah dalam kondisi konflik, maka bisa dari pusat,” terangnya.(net)