Soal Pansus Sugar Group, Fraksi Gerindra Siap Ambil Resiko

TULANGBAWANG – Fraksi Partai Gerindra DPRD Tulang Bawang (Tuba) siap mengawal kinerja Panitia Khusus (Pansus) menyikapi kepemilikan tanah yang diduga dikuasai oleh PT Sugar Group Companies (SGC). Apapun resikonya mereka siap menanggung konsekuensi yang ada. Hal ini semata-mata karena yang mereka perjuangkan adalah untuk kepentingan masyarakat. Khususnya warga Kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas, dimana perusahaan tersebut beraktifitas.

“Apapun resikonya, kita siap. Sebab yang kami perjuangkan dengan adanya Pansus Sugar Group adalah semata untuk kepentingan rakyat,” tutur Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tuba, Novi Marzani BMY, S.Sos, M.H.

Dijelaskan Novi Marzani apa yang terjadi di Partai Golkar seiring adanya pencopotan Ketua Fraksinya, H. Munzir karena bergabung dalam Pansus Sugar Group adalah merupakan dinamika dan masalah internal partai.

“Mudah-mudahan kondisi serupa tidak terjadi pada kami (Fraksi Gerindra, red). Meski pun apapun resikonya, sepahit apapun kami siap karena sekali lagi yang kita perjuangkan adalah kepentingan rakyat, tidak ada yang lain. Kita ingin pihak perusahaan dapat tenang menjalankan usahanya, disisi yang lain kita juga mau hak-hak atau tuntutan masyarakat dapat dipenuhi,” papar dia.

Seperti diketahui belum lagi bekerja keberadaan Pansus menyikapi kepemilikan tanah yang diduga dikuasai PT. SGC sudah memakan korban. Hi. Munzir, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tuba dicopot dari jabatannya. Ini lantaran anggota dewan yang gigih membela kepentingan masyarakat Kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas ini memilih bergabung dalam pansus meski mengatasnamakan pribadi.

“Saya siap meski dicopot dari Ketua Fraksi. Konsekuensi ini sudah saya duga sejak awal. Tapi demi membela kepentingan masyarakat banyak saya siap,” terangnya.

Menurut Munzir, tidak benar dia masuk sebagai anggota Pansus mengatasnamakan pribadi. Pasalnya saat surat masuk dan disampaikan dalam rapat paripurna, dia masih berstatus sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.

“Jadi tidak ada yang namanya pribadi. Meski dalam perkara ini selain membela rakyat saya juga membela kepentingan saya dan keluarga. Sebab untuk diketahui saya juga menjadi korban karena lahan saya dan keluarga dikuasai oleh PT. Sugar Group. Ini yang akan terus saya gugat,” tegasnya.

Terkait dkonsekuensi lainnya, termasuk misalnya bakal di lakukan pergantian antar waktu (PAW) dari anggota DPRD Tuba, Munzir mengaku akan melihat perkembangan nantinya.

“Yang pasti saya membela kepentingan rakyat dan kepentingan pribadi. Saya tidak melanggar AD/ART Partai. Jadi kalau misalnya nanti saya di pecat (PAW), akan saya hadapi sampai manapun. Nyawa ini cuma satu, saya siap pertahankan hingga menuntut secara hukum. Karena ini menyangkut harga diri,” tegas dia lagi.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Tuba, H. Herwan Saleh, membenarkan pencopotan H. Munzir sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tuba. Namun dia membantah pencopotan terkait terbentuknya Pansus Sugar Group.

“Sifatnya penyegaran. Kita melakukan rolling karena ingin suasana baru seiring masuknya anggota baru Fraksi Partai Golkar Nirwansyah yang belum lama ini dilantik menggantikan saudara Syarnubi yang mengundurkan diri lantaran maju sebagai calon Bupati Tuba beberapa waktu lalu,” elak Herwan Saleh.

Sebagai pengganti Munzir adalah Ernawati S.H.M.H., sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Lalu Mika Santosa, S.KM., sebagai Wakil Ketua dan Nirwansyah sebagai Sekretaris. Sementara yang lain, termasuk H. Munzir sebagai anggota Fraksi.

“Surat pergantian struktur komposisi Fraksi Partai Golkar DPRD Tuba sudah kita sampaikan ke Pimpinan DPRD Tuba melalui surat No. 065/DPD.II.PG/TB/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017,” jelas Herwan.

Sebelumnya diberitakan DPRD Tuba akhirnya resmi membentuk Pansus kepemilikan tanah yang diduga dikuasai PT. SGC. Rapat paripurna di pimpin langsung Ketua DPRD Tuba, Sope’i, Senin (31/7).

Dari informasi yang dihimpun seluruh fraksi yang ada di DPRD Tuba mengirimkan wakilnya untuk duduk sebagai anggota Pansus. Kecuali Fraksi Partai Golkar yang memilih absain dan tidak mengirim anggotanya untuk masuk dalam Pansus.

Dari Fraksi Gerindra, Novi Marzani dan Sondang Rajaguguk. Fraksi Nasdem, Fery Rudi Yansirona dan Ahid Hatianto. Lalu Fraksi PKS dan Hanura, Mustafa Kamal dan Maryoto. Fraksi PKD, Hairul dan Zuldin. Kemudian PDI Perjuangan, Edi Saputra, Sodri dan Bambang Sumedi. Terakhir Fraksi PAN, Holil dan Muklas Ali.

Seperti diberitakan para tokoh dan masyarakat di Kecamatan Gedungmeneng dan Dante Teladas tidak dapat membuat sertifikat tanah. Penyebabnya karena lahan milik mereka dimasukan oleh PT Indo Lampung Perkasa (ILP) dan PT Indo Lampung Cahaya Makmur (ILCM), anak perusahaan SGC dalam peta sebagai wilayah HGU untuk areal perkebunan tebu. Padahal lahan ini sudah sejak lama dimanfaatkan dan dikuasai masyarakat setempat. Akibat status itu masyarakat di dua kecamatan inipun tidak dapat menerima program dari Pemerintah mulai dari program sertifikat prona dan cetak sawah.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat Kampung Gedungmeneng, Ahmad Sukry Isak, sejak tahun 1990 masyarakat kampung di dua kecamatan merasa resah akibat ulah PT. SGC yang terkesan arogan terhadap masyarakat. Selain hak berupa lahan masyarakat di rampas, kompensasi juga belum di realisasikan ke masyarakat dan dengan alasan masuk HGU. Mereka mengklaim Kampung berikut lahan pertanian sampai ke bibir sungai Way Tulang Bawang masuk HGU PT. SGC.(red)