“Saya Tak Jamin Gubernur Lampung Terpilih akan Dilantik”

HIRUK-PIKUK Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung, 27 Juni 2018 lalu, tak kunjung reda. Ini menyusul maraknya protes dan gelombang aksi puluhan bahkan ratusan ribu massa se-Lampung. Mereka satu suara melakukan penolakan terhadap terpilihnya Pasangan Calon (Paslon) Gubernur – Wakil Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi- Chusnunia (Nunik). Pasalnya disinyalir telah terjadi praktek politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) oleh paslon yang didukung Partai Golkar, PKB dan PAN  tersebut.

Selain itu, ada juga dugaan keterlibatan korporate PT. Sugar Group Companies (SGC). Sehingga ini memantik terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung. Bahkan pansus yang diketuai oleh Sekretaris DPD PDI-Perjuangan Mingrum Gumay, mengaku sedang mengkaji untuk melakukan pemanggilan secara paksa terhadap Vice Presiden PT. SGC, Purwanti Lee atau yang akrab disapa Bu Lee.

Lantas apa komentar tokoh masyarakat Lampung yang juga merupakan calon anggota DPD RI, M. Alzier Dianis Thabranie terhadap fenomena ini ? Lalu bagaimana sikapnya terkini terhadap terpilihnya sosok Arinal-Nunik untuk memimpin Lampung lima tahun kedepan. Berikut wawancara Bukhori Muzzammil, Penanggungjawab SKH BE1 Lampung dengan salahsatu anggota Mustasyar PWNU Provinsi Lampung tersebut, di kediamannya Jl Arif Rahman Hakim, Bandarlampung, pekan lalu.

Assalammualaikum Wr.Wb. Gimana kabarnya Bang Alzier. Agaknya kini mulai sering di Lampung ya ?

“Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat semua. Ya, lagi momentumnya. Selain banyak kerjaan di Lampung, saat ini juga lagi fokus memenuhi beberapa persyaratan di KPU Lampung sebagai Calon anggota DPD RI. Tak hanya itu, undangan dari berbagai kelompok masyarakat juga selalu ada. Makanya, ya sudah sering di Lampung-lah. Lagian “jamaah” kita juga selalu ramai di rumah.

Langsung saja. Bagaimana abang melihat fenomena Pilgub Lampung, 27 Juni 2018 lalu ?

“Ya sudah saya prediksi sejak awal. Jika yang menang adalah paslon Arinal-Nunik pasti ribut dan terjadi keresahan di masyarakat.

Kok bisa ?

Ya dari awalkan sudah ribut marak politik uang yang dilakukan secara TSM. Dimana-mana ramai “penangkapan” bagi-bagi uang yang diduga dilakukan oleh tim sukses paslon Arinal-Nunik. Kemudian ada dugaan keterlibatan korporate. Lihat saja, bos PT. SGC, Purwanti Lee atau Bu Lee, beberapa kali hadir di kampanye paslon tersebut.

Lalu yang terbaru ada video testimoni anggota DPRD Kota Bandarlampung, Barlian Mansyur yang menjelaskan politik uang cagub Arinal-Nunik. Ini sudah sangat terang-benderang dan tidak terbantahkan lagi. Sayangnya, penyelenggara pemilu terkesan “tutup mata”. Tapi sekarang saya sedikit maklum, mengapa itu bisa terjadi.

Maksudnya ?

Ya, jujur saja saya ragu dengan independensi para komisioner Bawaslu Lampung. Dari informasi yang ada dan sudah menjadi rahasia umum mereka ada kedekatan pribadi dengan paslon Arinal-Nunik. Tapi tak perlulah saya ungkap semua. Bagaimana misalnya, satu komisioner ternyata masih ada talian persaudaraan dan satu daerah dengan Arinal. Lalu ada lagi komisioner yang sangat dekat dengan Nunik. Saudaranya kandungnya pun nyaleg dan merupakan tim suksesnya. Jadi mau gimana lagi. Biarlah masyarakat Lampung yang menilai.

Terus ?

Ya akibatnya begini. Gelombang protes terjadi dimana-dimana. Bahkan se-Lampung ya. Mereka tidak mempersoalkan siapa yang menang. Tapi caranya, dan adanya korporate dibelakangnya, ini yang sangat menyakitkan masyarakat. Hingga timbul kesan di masyarakat dan ini ditumpahkan dalam aksinya mereka, ada istilah Gubernur Arinal Kacung perusahaan. Jika pemimpin yang terpilih ‘dengan cara curang’ dibiarkan melenggang, maka sama saja kita menyerahkan provinsi tercinta diambang kehancuran. Semangat yang dibawa bukan untuk menjawab kepentingan rakyat, tapi mengakomodir kepentingan korporat.

Hingga ada pertanyaan sudikah kita serahkan masa depan Lampung 5 tahun kedepan pada pemimpin yang hanya jadi cecunguk korporasi. Jadi kita tidak meragukan siapa yang kalah atau menang. Itu biasa, dalam kompetisi.

Sebegitu parahnya ya ?

Ya. Anda bisa lihat sendiri. Masyarakat kian cerdas. Mereka malu memiliki pemimpin yang tidak ada wibawa. Pemimpin yang dipeluk-peluk, ditepuk-tepuk atau dipanggil-panggil namanya secara kurang pantas oleh bos korporate. Mau dibawa kemana harga diri kita semua sebagai masyarakat Lampung.

Lantas harus bagaimana solusinya?

Semua elemen masyarakat harus terus mendesak paslon Gubernur-Wakil Gubernur Lampung yang politik uang dan didukung korporate di setiap aktifitasnya didiskualifikasi. Kemudian gelar Pilgub Lampung ulang. Paslon yang sekarang politik uang batalkan. Lalu minta partai pengusung mengajukan paslon baru sebagai pengganti. Ini solusi yang dapat diterima semua pihak.

Anda yakin solusi ini bisa diterima, mengingat di masyarakat Lampung sendiri terjadi pro-kontra yang mendukung dan menolak Cagub-Wagub lampung terpilih, Arinal-Nunik ?

Ini sebenarnya yang buat saya sedih. Harusnya masyarakat bersatu.  Jangan mau diadu domba. Tolong jangan menutup mata terhadap semua penyimpangan dan ketidakwajaran yang terjadi selama proses demokrasi Pilgub Lampung. Kedepankan kepentingan masyarakat. Jangan malah tergoda kepentingan sesaat menggadaikan harga diri dan menjadi pecundang politik dengan menyatakan seolah-olah tidak ada apa-apa dengan Pilgub Lampung.

Menolak hasil Pilgub Lampung semata menegakan kedaulatan masyarakat. Yakni mewujudkan nilai demokrasi serta menegakan Piil Pesenggiri yang menjadi tatanan moral dan pedoman bersikap serta perilaku dalam segala aktivitas kehidupan kita sebagai warga Lampung. Jangan mau Lampung dipimpin pemimpin yang bisa disetir atau diatur kelompok tertentu.

Tapi bukankah jika Pilgub Ulang, ini akan memakan biaya yang tidak sedikit ?

Tak mengapa. Itu persoalan mudah. Tinggal diatur dan ditata dalam perubahan APBD 2018 serta APBD Lampung 2019. Masalah anggaran bukan persoalan mendasar. Yang terpenting nilai kebenaran dan proses hukum di Lampung harus ditegakkan dan dijalankan hingga bisa menjadi pedoman bagi kita semua. Jika semua terbuka dan transparan, saya yakin masyarakat dapat menerima penuh keikhlasan. Selain itu biar lebih hemat, saya setuju gagasan Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, agar pilgub ulang dilakukan serentak dengan Pileg dan Pilpres 2019. Sebab Presiden Jokowi tak mungkin melindungi paslon politik uang. Dengan pemilihan ulang gubernur bersamaan dengan Pileg dan Pilpres 2019, biayanya bisa murah. Jadi mudah saja kok. Semua ada solusinya.

Anda yakin gagasan ini bisa terwujud ?

Yakin dan bisa jika masyarakat Lampung bersatu. Selain itu, saya tidak menjamin Arinal-Nunik pasti dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Lampung. Sekarang proses gugatan dan gelombang protes terus terjadi. Dan saya yakin pemerintah tak akan menutup mata. Jika memang perlu, saya dengan tokoh dan berbagai elemen masyarakat akan menghadap Presiden dan pihak-pihak terkait meminta agar hasil Pilgub Lampung dibatalkan.

Jadi untuk “pemenang”, janganlah terlalu yakin dan percaya diri yang berlebihan. Sudah terlalu sering apa yang ditanam berbeda dengan hasil yang dipanen. Kita nanam “padi” tapi tumbuhnya “ketan”. Jadi kita lihat saja. Allah SWT tidak tidur. Dan yang pasti “kami” tak akan tinggal diam melihat demokrasi Lampung dibajak oleh korporate. Saya setuju dan sepakat dengan berbagai elemen masyarakat, bahwa Lampung tidak pantas dan jangan sampai di pimpin oleh apa yang mereka istilahkan “Kacung Perusahaan”.(red)