LAMPUNG – Serikat Petani Indonesia (SPI) Provinsi Lampung menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-3 di Desa Suka Jaya, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Minggu (13/7/2025). Muswil ini mengusung tema “Petani Berdaulat, Pilar Kedaulatan Pangan dan Stabilitas Ekonomi Nasional.”
Muswil ini merupakan upaya memperkuat organisasi melalui penyegaran kepengurusan, dengan dihadiri oleh perwakilan dari empat cabang SPI yang aktif di Lampung, yakni Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, dan Bandar Lampung, serta empat basis yang tersebar di beberapa kecamatan di Gunung Agung.
Rangkaian agenda dalam kegiatan ini diawali dengan pembukaan resmi yang dilakukan secara daring oleh Ketua Umum SPI, Henry Saragih. Dalam sambutannya, Henry menyoroti peran penting petani di Lampung dalam perjuangan agraria, serta pentingnya momentum muswil untuk konsolidasi organisasi.
“Petani Lampung termasuk yang menginisiasi perjuangan agraria. Momentum ini penting untuk menghimpun kembali kader-kader petani sebagai pilar kedaulatan pangan,” tegasnya.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Sidang Paripurna I tentang Pembahasan dan pengesahan tata tertib sidang. Sidang Paripurna II tentang Pembentukan dan Pembagian Komisi. Sidang Paripurna III tentang Pembahasan dan Penetapan Calon anggota Majelis Wilayah Petani (MWP) dan Calon Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) periode 2025–2030. Selanjutnya Sidang Paripurna IV tentang Penetapan dan Pelantikan Majelis Wilayah Petani serta Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW). Pengambilan ikrar Kesetiaan, kemudian sidang ditutup dengan sambutan Ketua Terpilih DPW SPI Provinsi Lampung.
Pada Muswil ini Erwin Remy terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah SPI Lampung periode 2025–2030. Dalam sambutannya Erwin menekankan pentingnya memahami makna tema yang diusung dalam Muswil kali ini. Ia menyampaikan bahwa “Petani Berdaulat, Pilar Kedaulatan Pangan dan Stabilitas Ekonomi Nasional” bukan sekadar slogan, melainkan seruan untuk kembali menempatkan petani sebagai aktor utama dalam pembangunan bangsa.
Menurutnya, tanpa kedaulatan petani, sulit berbicara tentang kedaulatan pangan, dan tanpa kedaulatan pangan, rapuhlah pondasi ekonomi negara.
“Petani bukan sekadar produsen bahan mentah, petani adalah penjaga kehidupan,” tegasnya.
Erwin mengungkapkan, pada kenyataannya, banyak petani kita masih bergantung pada sistem yang tidak adil, yaitu harga jual yang rendah, akses lahan yang terbatas, serta ketergantungan pada benih dan pupuk impor. Maka, sudah saatnya kita menyuarakan kedaulatan petani yakni hak petani untuk mengelola sumber dayanya sendiri, menentukan sistem pertanian yang sesuai dengan kearifan lokal, dan mendapatkan jaminan kesejahteraan yang layak. Perkuat solidaritas, rumuskan kebijakan yang berpihak, dan susun strategi yang konkret demi mewujudkan kedaulatan petani yang sejati. Karena hanya dengan petani yang berdaulat, bangsa ini bisa mandiri secara pangan, dan stabil dalam ekonominya.
Ia menjelaskan bahwa ada 5 program kerja utama yang disepakati melalui forum ini, yaitu sebagai berikut
1.Membuat database anggota SPI seluruh Provinsi Lampung;
2.Memperjuangkan Pelaksanaan reformasi agraria sejati, meliputi redistribusi lahan bagi petani terutama bagi yang tidak memiliki atau kekurangan lahan;
3.Mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan yang mendukung kedaulatan pangan dan hak hak petani;
4.Pembentukan Koperasi Petani Indonesia (KPI): Mendorong pembentukan dan pengembangan koperasi sebagai alat untuk memperkuat ekonomi petani dan memperbaiki akses pasar serta sarana produksi;
5.Membangun basis prioritas petani perempuan.
(Iman/Rilis)