Sumbangkan Ide Bidang Kelautan-Perikanan, FH Unila Gelar Semnas

BANDARLAMPUNG– Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (Unila), menggelar seminar nasional tentang kebijakan negara dalam bidang kelautan dan perikanan di era otonomi daerah. Hadir dalam acara yang dipusatkan di Ballrom Swiss-Bell Hotel Bandarlampung, Kamis (11/10) ini, beberapa pihak terkait. Yakni dari Bakamla, Serikat Nelayan Indonesia, pakar hukum laut serta kepala daerah.

Menurut sekretaris kegiatan acara, Dr. Bayu Sujatmiko, SH, M.H. P,Hd., seminar mengangkat tema ‘Kebijakan negara dalam bidang kelautan dan perikanan di era otonomi Daerah. Dimana para peserta terlibat dalam sebuah dialog interaktif, berimbang dan efektif dari narasumber dan para audience.

“Kegiatan ini bertitik pada dua hal yang signifikan dalam perkembangan negara Indonesia yakni, kelautan dan perikanan. Karena dua hal ini yang akan selalu menjadi isu strategis dalam perkembangan ekonomi nasional dan internasional,” katanya melalui rilis, Kamis (11/10).

Kegiatan ini sendiri diharapkan dapat menyumbangkan beberapa pemikiran, ide dan saran yang solutif juga inovatif terhadap kebijakan daerah maupun nasional. Misalnya soal pengelolaan sumber daya kelautan dan pengawasan dari seluruh stakeholder dan masyarakat.

“Selain itu bisa sebagai wadah informasi dari berbagai keilmuan. Acara ini juga diharapkan mampu memperkuat nilai karakter dan akademis bagi para peserta dan masyarakat pada umumnya, sehingga diharapkan memberikan output membantu memberikan saran terhadap permasalahan di lapangan dan menemukan langkah strategis di setiap kebijakan yang akan diambil baik oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat,” tegasnya.

Dijelaskannya, Indonesia sebagai negara kepulauan yang terlegalisasi sejak deklarasi Djuanda secara tidak langsung memberikan keuntungan yang potensial sehingga membuat negara-negara tetangga dan internasional berniat menguasai lebih di perbatasan dan kedaulatan Indonesia.

“Potensi kekayaan sumber daya kelautan yang luar biasa juga menjadi sektor yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Sehingga kebijakan menteri kelautan dan Perikanan di 2016 terhadap pelaku illegal fishing dari negara lain yang tidak berizin juga sangat mempengaruhi suhu dan kebijakan dunia,” jelasnya.

Selain itu ia juga menyinggung beberapa hal penting yang perlu diperkuat. Antara lain keamanan laut, peningkatan fasilitas dan kebijakan pengamanan dari pihak BAKAMLA (Badan Keamanan Laut) polisi air dan laut serta kementerian kelautan dan Perikanan juga belum maksimal.

“Pengelolaan Sumber daya kelautan, Pertambangan dan gas alam serta pembagian kewenangan daerah kelautan juga menjadi isu daerah yang terkadang masih terjadi tumpang tindih antara daerah provinsi dan antar kabupaten/kota,”pungkasnya.(rls/net)