PRD: Dari Menolak Takluk, Menangkan Pancasila, Hingga #2019GantiHaluanEkonomi

BANDARLAMPUNG –Hari ini, 22 tahun silam, gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Diponegoro, Jakarta, menjadi saksi cekam deklarasi Partai Rakyat Demokratik (PRD), dipimpin ketua umumnya, Budiman Sudjatmiko, 22 Juli 1996.

Dua tahun sebelumnya, saat masih bernama Persatuan Rakyat Demokratik, 1994, para aktivis organ payung (front persatuan) perlawanan rakyat ekstraparlemen multisektor ini telah menjadi momok baru bagi senjakala rezim berkuasa 32 tahun, Orde Baru.

Bercikal bakal sejak akhir dekade 80-an, aktif mengadvokasi kasus-kasus korban sipil akibat kekerasan negara, hingga pengaruh luar biasa terhadap pergerakan progresif gerakan mahasiswa-rakyat rentang 1994-1998 yang sempat terinterupsi geger penculikan aktivis prodemokrasi, berbuah manis dengan lahirnya anak kandung otoritarianisme: reformasi demokrasi.

Gerakan bawah tanah PRD pun “dipaksa” muncul ke permukaan. Ikut jadi kontestan Pemilu 1999 nomor urut 16, saat itu PRD bikin geleng kepala lantaran justru mencalonkan kader-kadernya yang masih misterius –korban penculikan aktivis, sebagai caleg.

Pun, secara sloganistik, keanehan itu tambah jadi. Betapa tidak, retorika politik PRD saat itu, Boikot Pemilu atau Coblos PRD! Sebuah buku saku berjudul “Demi Demokrasi, PRD Menolak Takluk” pun jadi rebutan massa rakyat yang menonton kampanye terbuka PRD, April 1999.

“Maksudnya, PRD menolak berkompromi dengan sisa-sisa kediktatoran lama, sisa-sisa kekuasaan rezim kapitalis-militeristik Orde Baru yang masih kuat bercokol di seluruh lembaga Trias Politika, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif,” kenang Ketua Komite Pimpinan Wilayah (KPW) PRD Lampung Ahmad Muslimin.

Melalui sambungan telepon, ketua partai politik berlambang bintang gerigi ini mengungkapkan makna slogan boikot pemilu, jika rakyat Indonesia masa itu tidak memercayai Pemilu 1999 sebagai jalan keluar dari krisis multidimensi yang melanda Republik. Namun jika rakyat percaya Pemilu 1999 bisa jadi alat politik rakyat menghela demokratisasi ekonomi-politik dan keluar (way out) dari jurang krisis, maka pilihlah PRD, coblos PRD, ujarnya.

“Hasil Pemilu 1999, se-Indonesia ini PRD dapat satu kursi, DPRD DI Yogyakarta, yang dapat itu calegnya seorang pengamen dari Serikat Pengamen Indonesia (SPI). Tapi kami tak ambil, di saat 41 parpol lainnya berebut kursi,” ungkap Ahmad Muslimin, kepada redaksi, Minggu (22/7/2018) siang.

“Sejak 1999, dari pemilu ke pemilu kami jadikan panggung politik rakyat merebut kemandirian politiknya tanpa kooptasi politik elite yang korup, dan menindas. Oligarki partai politik jadi penyakit bersama. Sampai hari ini, bersama massa rakyat kami terus berlawan,” ujar Ahmad.

Diketahui, nama parpol yang kerap dicap kiri bahkan komunis ini kembali menghiasi jagat linimasa saat memviralkan Gerakan Nasional Kembali Ke Pasal 33 Batang Tubuh UUD 1945, atau yang populer disebut Ganaspati, atau GNP 33, medio 2012 hingga sekarang.

Aksi massa heroik GNP 33 yang pernah jadi pusat perhatian di layar gawai publik, yakni aksi jalan kaki (long march) 1.000 kilometer Jambi-Istana Negara, Jakarta, yang dilakukan massa petani dan Suku Anak Dalam menentang kezaliman beberapa korporasi perkebunan swasta yang diduga merampas tanah ulayat, dan klimaks pada 12 Desember 2012.

Tercatat, Ahmad Muslimin adalah kader PRD pimpinan aksi itu. Gerai rambut panjang pria yang pernah bertarung memperebutkan kursi Wakil Walikota Bandar Lampung 2015-2020 berpasangan dengan Calon Walikota M. Yunus dari jalur perseorangan itu masih mewaris hingga hari ini.

“Kami terus melajukan perjuangan ekonomi-politik rakyat tertindas. Tahun lalu, tepat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945, kami luncurkan kampanye Menangkan Pancasila. Selain kampanye di ‘udara’ dengan hastag #MenangkanPancasila, tak lupa kami tetap gencarkan serangan darat. Kami dirikan ribuan posko perjuangan di seluruh Indonesia guna mengadvokasi persoalan rakyat,” jelas dia.

Menurut Ahmad, kampanye publik Menangkan Pancasila dimaksudkan agar sebagai dasar dan ideologi negara RI, Pancasila benar-benar dihadirkan sebagai solusi tunggal problematika masyarakat Indonesia.

“Praktek sistemik korupsi akut, kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, kesenjangan miskin-kaya, perang asimetris, kontraksi antarfaksi kapitalisme modern dunia yang bermanuver di Tanah Air, ideologi asing non-Pancasila, intoleransi, pelemahan daya tahan Republik melalui narkoba dan apparatus ideologis seperti tontonan tivi, banyak betul,” papar dia menyebut problematika dimaksud.

“Tahun ini, saat peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni lalu kami lanjutkan kampanye Menangkan Pancasila dengan meluncurkan gerakan nasional #2019GantiHaluanEkonomi sebagai kampanye terbuka melawan praktik ekonomi neoliberalisme yang masih mencengkeram denyut nadi perekonomian nasional kita,” sambung Ahmad.

Kampanye #2019GantiHaluanEkonomi, lanjut Ahmad, adalah tajuk politik pendedaran PRD bagi rakyat Indonesia, untuk secara bersama-sama mengawasi jalannya penyelenggara negara dalam tata kelola ekonomi nasional agar tetap dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 demi terwujudnya cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Sementara, dari Blitar, Jawa Timur, dilaporkan bahwa PRD menggelar peringatan hari lahirnya ke-22 tahun dengan melakukan ziarah kebangsaan mengunjungi makam Bung Karno, hari ini (22/7/2018).

Rombongan KPP-PRD dipimpin Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono menggelar doa bersama, bernapak tilas tentang gagasan dan cita-cita perjuangan Bung Karno, sekaligus meresapi bara juang dan semangatnya dalam memerdekakan sekaligus mempertahankan kemerdekaan Indonesia sepanjang hayatnya.

“Dirgahayu PRD ke-22 tahun. Semoga bara juang segenap kader yang telah hilang dan mati, harum semerbak di dada kami para penerus kalian. PRD akan tetap ada, selama penghisapan manusia atas manusia, penindasan bangsa atas bangsa lainnya, masih merajalela di bumi manusia. Dirgahayu partaiku, Hidup Rakyat!” pekik Ahmad Muslimin dari ujung telepon, menutup wawancara. [red/mzl]