JAKARTA – Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Sebanyak 18 gubernur hadir langsung, 15 daerah diwakili, dan 5 daerah tidak hadir.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan semua Pemda tidak setuju dengan pemotongan transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan Kemenkeu
“Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30% untuk level provinsi dan 60-70% untuk level kabupaten, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” tutur Sherly.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang anggaran daerahnya dipotong hingga 25% pada 2026, berharap Menkeu mengevaluasi kebijakan agar pertumbuhan ekonomi bisa seperti yang diharapkan.
“Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” katanya.
Ketua Umum APPSI, Al Haris menegaskan para gubernur memang sengaja meminta waktu Purbaya.
Kata dia, ada daerah yang kesulitan membayar operasional belanja pegawai, termasuk gaji PPPK.
Al Haris mengklaim dampak yang dirasakan daerah sangat luar biasa.
“Kalau daerah yang banyak menggantungkan nasib dengan TKD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya,” katanya.
Menurut Al Haris, Purbaya cukup responsif terhadap keluhan para kepala daerah. Pemerintah nantinya akan melakukan evaluasi TKD di 2026. (dtc)
