SEMARANG – Jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung melakukan perbandingan (benchmarking) ke Jawa Tengah, Selasa (28/8/2018).
Pembangunan di provinsi yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa itu dinilai sangat pesat, sehingga mampu mencapai beberapa prestasi membanggakan.
�Harapannya, peserta dapat menimba pengalaman dari keberhasilan Pemprov Jawa Tengah,” ujar Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Lampung, Hery Suliyanto.
Pelaksana harian (Plh.) Asisten Bidang Administrasi Pemprov Jateng, Edy Supriyanto, mengatakan sebagai provinsi dengan wilayah luas dan padat penduduk, penting untuk menggenjot pembangunan di segala sektor.
�Birokrasi sebagai salah kekuatan pembangunan kita dorong agar makin profesional. Karena itu reformasi birokrasi digencarkan. Pembangunan integritas terus dilakukan dan mengembangkan inovasi dan kreativitas aparatur pemerintah,� paparnya.
Melalui pendayagunaan secara tepat teknologi informasi, kerja birokrasi di Jateng makin profesional. Dengan berbagai aplikasi, Iayanan masyarakat kian cepat, mudah, murah, transparan, dan akuntabel.
�Masyarakat juga makin mudah memperoleh informasi pembangunan. Sekaligus dapat menyampaikan aduan, keluhan, dan masukan untuk perbaikan kerja pembangunan di Jateng,� imbuhnya.
Benchmarking itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan Diklat Kepemimpinan tingkat IV, yang pesertanya berasal dari pejabat pengawas dari beberapa organisasi perangkat daerah di Pemprov Lampung.
Adapun tujuan benchmarking secara khusus agar peserta mengumpulkan dan mengidentifikasi data serta informasi keunggulan mitra, sebagai pembanding dalam implementasi kegiatan di daerah asal.
Harapannya ditemukan kunci atau rahasia keberhasilan mitra benchmarking. Terakhir, peserta dapat mempersiapkan rencana perubahan pengelolaan kegiatan dengan mengadopsi dan mengadaptasi best practice dari mitra benchmarking dalam bentuk pemahaman berdasar pengalaman.
Hery menambahkan, esensi dasar mata diklat Benchmark to best practice adalah belajar tentang proses perubahan dan tokoh atau stakeholders terkait perubahan itu sendiri yang dilakukan pada lokus.
�Sehingga menambah wawasan dan pengkayaan rancangan proposal perubahan yang akan disusun oleh peserta Diklatpim tingkat IV sebagai tindak lanjut hasil diagnosa, taking ownership, dan penjelasan proyek perubahan,� harapnya. (rls)
