BANDAR LAMPUNG – Forum Penyelamat Demokrasi (Formasi) Lampung  menyesalkan dugaan terjadinya kebocoran soal CAT PPK di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim). Dugaan itu dikhawatirkan akan menambah tebal adanya ketidakpercayaan publik dengan kinerja KPU.

“Formasi Lampung meminta Bawaslu segera membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” kata Ketua Formasi Lampung Andreas Andoyo dalam rilis tertulis ke redaksi BE1 Lampung.

Andoyo mengatakan dugaan kebocoran soal dan kunci jawaban dalam seleksi PPK yang berbasis CAT menambah suram kepercayaan publik atas KPU. CAT seyogyanya dipilih untuk meningkatkan profesionalisme KPU dalam proses rekrutmen penyelenggara adhoc.

“CAT itu sistem yang ditujukan sebagai bentuk transparansi. Jika ada peserta yang mengerjakan seratus soal dalam waktu 16 menit dan mendapat nilai sempurna hingga 95, maka hal itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Untuk membuktikan jika peserta itu telah berbuat curang, caranya gampang. Bentuk tim investigasi, lakukan tes ulang kepada orang itu di tempat yang steril dan dijamin tidak kembali terjadi kebocoran soal. Jika nilainya jeblok, maka orang itu pasti memang mendapat bocoran soal,” ujarnya Jumat (31/01/2020).

Andoyo menjelaskan publik dapat mengkomparasi hasil CAT di Lampung Timur dengan di daerah lain. Bagaimana proses pembuatan soalnya dan teknis pengamanan soal tersebut. Siapa yang paling bertanggung jawab atas menjaga kerahasian soal tersebut.

“Saya mendapat informasi di Kota Bandar Lampung nilai tertinggi hanya 73-an. Nilai rata-rata peserta tes di bawah enam. Ini menjadi bukti bahwa soal yang dikerjakan oleh peserta tes terjamin kerahasiaannya. Kita dukung kinerja KPU Bandar Lampung yang baik tersebut. Bawaslu rekomendasikan saja tes ulang untuk peserta di Lampung Timur yang diduga mendapat bocoran jawaban. Gampang itu membuktikannya, yang penting ada niat saja,” tegasnya

Senada dengannya Sekretaris Formasi Lampung Jupri mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya apa yang terjadi dalam CAT PPK di Lampung Timur tidak dapat dilepaskan dari karut marutnya seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diduga bermasalah.

“Ini CAT dagelan. Wajar sih karena seleksi KPU juga kan sebelumnya dilaporkan bermasalah. Ini menambah catatan panjang buruknya kinerja KPU yang sekarang. Kita akan dukung jika kinerja KPU itu baik. Tapi kami akan selalu kritis terhadap kinerja KPU yang amburadul,” ungkapnya.

Jupri menambahkan adanya dugaan kecurangan dalam CAT merupakan persoalan serius yang wajib segera disikapi. Pengelabuan kepada publik dengan menggunakan sistem yang seolah-olah bersih merupakan modus baru yang wajib diusut hingga tuntas.

“Jangan-jangan pada saat seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota praktek serupa juga terjadi. Ini persoalan serius, kita minta Bawaslu segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Masyarakat juga diminta untuk aktif mengawasi,” pungkasnya. (ilo)