LAMPUNG SELATAN – Pembangunan perekonomian masyarakat di Lampung Selatan (Lamsel), nampaknya menjadi nilai prioritas pada visi misi dua bakal calon bupati (Balonbup) setempat. Keduanya yakni Hipni dan Irfan Nuranda Djafar.
Prinsipnya, tujuan pada rencana program� pembangunan perekonomian yang mereka sampaikan sama. Hanya saja, pelaksanaan dan implementasi porgram yang sedikit berbeda.
Hal tersebut mereka sampaikan pada agenda penajaman visi misi di DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lamsel, yang berada di bilangan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Jati Indah, Kalianda, siang tadi (14/11).
Irfan Nuranda Djafar menyebutkan, pihaknya bakal mengoptimalisasikan potensi adanya jalan tol. Yakni dengan menumbuhkan pusat – pusat ekonomi baru di Lamsel.
“Seperti di Kecamatan Ketapang. Nanti akan kita dijadikan kawasan industri. Sebab, jika akan dibangun pelabuhan, perairan pantai timur tidak mampu lantaran merupakan laut dangkal,”kata Irfan.
Pada sektor pariwisata, Ketua DPW PAN Lampung ini bakal menarik turis untuk datang ke Lamsel. Yakni dengan pengoptimalisasian wisata GAK yang namanya telah mendunia.
“Setelah itu, kita juga akan membangun resort di berbagai titik. Ini tentunya untuk dapat menambah daya tarik turis untuk datang dan berkunjung ke Lamsel,” janjinya.
Poin pembangunan perekonomian pada visi dan misi yang disampaikan Irfan, nampaknya tak jauh beda dengan Hipni. Pengusaha sukses yang lahir dan besar di Kecamatan Palas ini mengungkapkan,� Kemiskinan di Lamsel tahun ini dapat mencapai 15,08 persen. Karenanya, ia berencana bakal menekan angka tersebut dengan upaya melakukan pembangunan perekonomian menuju kesejahteraan masyarakat.
“Enam bulan lalu, kita mengalami kekeringan karna kemarau. Hampir semua petani, perkebun, penambak banyak menjerit. Tapi mana ada kehadiran pemerintah ? Tapi, giliran berbicara PAD, pemerintah menekan masyarakat,” ketus Hipni seolah kecewa dengan pemerintah yang kurang perhatian dengan kondisi masyarakat.
Hipni juga mengungkapkan, pelaksanaan anggaran daerah tidak boleh keluar dari potensi – potensi daerah. Sebab, apabila pelaksanaan anggaran kleuar dari potensi yang ada, maka daerah tidak akan maju.
“Dari APBD 2,3 triliun di kurangi belanja pegawai dan dana desa, akan kita maksimalkan dengan melihat potensi-potensi daerah,” tegasnya.
Lalu, Hipni juga sempat mendengar adanya penutupan sebuah perusahaan oleh pemerintah lantaran zona yang tidak sesuai dengan tata ruang. Menurut Hipni, hal itu bukan merupakan kesalahan dari investor, melainkan kesalahan dari pemerintah daerah.
“Bukan investor yang salah, tapi pemerintah tidak pernah memperjelas zona tata ruangnya. Maka itu, perlu kita perbaiki,” imbuhnya. (Doy)
