Waspada Cagub dan Money Politik

TERUNGKAPNYA kode pemberian uang di kasus yang menjerat Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Dr. H. Mustafa, M.H. dkk, kini menimbulkan kreasi baru. Jika Mustafa dkk memakai istilah ‘ciss’ atau bisa ‘cheese’, kini muncul istilah lain menyamarkan pemberian uang. Seperti di momentum pemilihan gubernur (pilgub) Lampung. Ada istilah terkini lagi ngetren. Yakni “Waspada Cagub”.

Awal saya mengira istilah ini diungkapkan untuk memberi pendidikan politik ke masyarakat. Yakni agar menggunakan hak pilih dapat benar-benar memilih pemimpin sesuai hati nurani. Memilih berdasarkan pertimbangan dan track record calon. Memilih pemimpin sehat jasmani dan rohani. Memilih pemimpin santun dengan tingkat emosi dan gaya kepemimpinan stabil. Tidak berkepribadian emosional, mudah tersinggung, arogan, kasar, brutal, sadis, sering berbohong, biasa melecehkan orang lain dan sebagainya. Memilih pemimpin yang memiliki ketenangan dan tidak mudah marah. Memiliki pendirian kuat, namun bersifat fleksibel dan terbuka dengan pandangan orang lain. Memiliki ketegasan, namun mempunyai rasa sensitif dan empati pada orang banyak.

Tapi saya keliru. Istilah ini disosialisasikan guna mengimingi untuk memilih calon yang memberi uang atau lazim disebut money politik. Waspada Cagub diartikan WALAUPUN SEDIKIT TETAP ADA dari sang calon.

Karenanya sudah semestinya, KPU Lampung dapat mencermati persoalan ini. Jangan malah sibuk cawe-cawe mengurusi tender pengadaan logistik pilkada yang kini ramai di bahas media cetak atau media online lantaran diduga janggal. Dimana pemenang diambil dari salahsatu perusahaan di Jakarta yang hanya berbadan hukum Comanditaire Venotschap/Persekutuan Komanditer atau yang lazim disebut CV. Padahal di Lampung, saya yakin banyak perusahaan yang justru berbadan hukum yang derajat dan kridibilitasnya lebih tinggi yakni berbentuk Perseroan Terbatas atau PT.

Begitu juga dengan Bawaslu Lampung yang baru-baru ini diguncang isu dugaan gratifikasi pemberian mobil Toyota Innova dan Toyota Avanza dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tanjungkarang. Yang proses pemberian baru diclearkan setelah ramai diserang akademisi dan media-massa lantaran dinilai ada prosedur yang dilanggar. Kini fokuslah mengawasi. Jangan berpikir kerdil dengan istilah money politik.

Mengapa ? Sebab kini kata money politik justru sangat kuno. Dia bertransformasi dan digantikan istilah Politik Umroh (baik pakai dana pribadi seperti yang diduga dilakukan Cagub Arinal Djunaidi atau memakai dana APBD seperti yang diduga dilakukan Walikota Bandarlampung yang juga cagub Lampung Herman HN dengan memberangkatkan 500 jamaah ketanah suci Makkah).

Kemudian Politik Walisongo, Politik Saham, Politik Sembako, Politik ASN, Politik Netralitas TNI/Polri, Politik Wisata, Politik Iklan Media, dan lainnya, serta istilah Waspada Cagub yang saya ungkapkan diatas.

Dan saat saya menulis ini, tiba-tiba saya mengingat istilah baru yang juga populer. Aspul. Yang artinya Asal Ngepul yang nanti mungkin akan saya bahas jika benar-benar jenuh melihat sandiwara KPU dan Bawaslu Lampung yang selalu mengacu landasan formil. Tapi seolah menutup mata pada kebenaran matriil terhadap berbagai pelanggaran yang secara terang menerang bisa kita tonton bersama.(wassalam)