BANDARLAMPUNG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Transformasi Hukum Indonesia (THI), mendesak aparat Kejati Lampung pro-aktif. Yakni menuntaskan pengusutan kasus dugaan ketidakberesan dana desa oleh Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) Mandiri Bersama program ternak Ayam Kampung Unggulan “MANO-Q” asli Tulang Bawang Barat (Tubaba) yang diduga berpotensi menimbulkan kerugian miliaran rupiah. Alasannya karena kasus yang diduga melibatkan Chaerullah Ahmad, yang tak lain merupakan adik kandung Bupati Tubaba, Umar Ahmad kini semakin menimbulkan keresahan di masyarakat. Dimana para Kepala Tiyuh (Kampung,red) di Tubaba kini terus dikejar dan diminta pengembalian dana desa yang terpakai dalam program tersebut oleh warganya.
“Warga Tubaba menilai harusnya dana yang “hilang” miliaran rupiah itu bisa dipakai untuk program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Karenanya mereka minta Kakam (Kepala Kampung,red) mengganti dana desa yang hilang,” Ketua LSM THI Provinsi Lampung, Wiliyus Prayietno, S.H., M.H.
Atas kejadian ini, para Kakam lanjut Wiliyus menjadi tak nyaman melakukan aktifitasnya. Mereka pun bersikukuh tidak akan membayar ganti rugi yang ditimbulkan sebagaimana yang dipertanyakan masyarakat. Alasannya mereka merasa tidak pernah menikmati dana desa yang dipakai oleh BUMT.
“Untuk itu, sudah seharusnya Kejati Lampung memprioritaskan penanganan kasus ini dengan menyeret pihak yang diduga terlibat dimintakan pertanggungjawaban. Sehingga masyarakat tahu perkembangannya hukumnya. Tidak seperti sekarang yang isunya cenderung liar dan diantara masyarakat dan Kakam terjadi prasangka,” tegasnya.
Pada kesempatan ini, Wiliyus berharap Kejati Lampung tidak “jerih” dan sungkan menyelidiki kasus ini, meski melibatkan kerabat bupati.
“Kami siap mengawal. Tak perlu takut jika penyidik Kejati Lampung melakukan langkah yang benar dan sesuai prosedur. Proses hukum secepatnya. Sehingga “effek” negatif kasus ini bisa diminimalisir. Jangan sampai timbul gejolak di masyarakat, karena dana desa yang harusnya bisa bermanfaat untuk perekonomian mereka, ternyata justru menguap dan hilang. Ini harus jelas sehingga mereka tidak terus resah,” tuturnya lagi.
Untuk diketahui sebelumnya Komite Pemantau dan Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung telah melaporkan masalah ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.
“Kasus ini sudah kami laporkan secara resmi kepada jajaran Kejati Lampung,” tutur Ketua KPKAD Lampung, Ghinda Ansori Wayka, S.H., M.H.
Karenanya Ansori menghimbau aparat Kejati Lampung tidak sungkan menyelidiki kasus ini. Pasalnya semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.
“Siapapun yang terlibat dalam perkara ini hendaknya dimintakan pertanggungjawaban. Kami terus monitor progres perkembangannya. Kami tahu akan banyak intervensi nantinya dalam mengusut permasalahan ini, mengingat banyak orang kuat di Kabupaten Tubaba yang ikut terlibat. Namun demikian Penyidik Kejati lampung kami harap tidak perlu segan ataupun takut melakukan penyelidikan. Kami siap mengawal,” himbaunya.
Diuraikan Ansori, jika benar terjadi, maka kasus dugaan penyimpangan dana desa di Tubaba nilainya paling fantastis di banding daerah lain. Jangan-jangan se-Indonesia ini kasus pertama yang merugikan negara hingga miliaran rupiah dan melibatkan kerabat kepala daerah.
“Bahkan kini muncul statment agar pengucuran dana desa ditinjau ulang karena rawan di simpangkan. Ini gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Parahnya lagi yang terjadi di Tubaba, dana desa yang diduga berpotensi merugikan negara miliaran rupiah. Belum lagi ada keterlibatan adik kandung bupati. Jujur ini membuat citra Lampung hancur dan menjadi perhatian publik,” terangnya.
“Cukup sudah terjadi di Tubaba. Ini mencoreng citra Provinsi Lampung. Dimana dana desa dikelola adik kandung bupati. Saya tidak mau terjadi di kabupaten lain. Sebab ini membuat kita malu. Kami minta aparat penegak hukum mengusut secara tuntas dan menyeret pihak tertentu guna dimintakan pertanggungjawaban. Saya tidak mau dana desa di Tubaba seperti barang bancaan,” tambahnya lagi.
Seperti diberitakan sebelumnya Kepala Kampung (Kakam) atau Tiyuh se- Tubaba diminta tidak takut mengungkap kasus dugaan ketidakberesan dana desa yang melibatkan Chaerullah Ahmad, adik kandung Bupati Tubaba, Umar Ahmad. Demikian ditegaskan Ahmad Muslimin, Ketua Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW PRD) Lampung.
Menurutnya, pihaknya sudah sering melakukan advokasi dan pendampingan. Apalagi kepada kaum miskin kota, buruh, petani maupun nelayan yang ada di Lampung. Karenanya begitu mendengar adanya ketidakberesan penggunaan dana desa di Tubaba yang kebetulan melibatkan adik kandung bupati, pihaknya memberikan atensi serius.
“Untuk kasus seperti ini, menurut pengalaman kami biasanya kepala kampung atau masyarakat kecil takut dan merasa terintimidasi bila berkata yang sebenarnya. Mereka segan dan terancam bila mengungkap kejadian yang sebenarnya,” tutur Ahmad Muslimin.
Untuk itu, Ahmad Muslimin meminta kepala kampung atau masyarakat kecil berani tampil.
Ditegaskannya kini pemerintah mengawasi ketat realisasi dana desa. Sebab selain aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, pemerintah juga memiliki banyak satgas pengawasan dana desa. Di samping itu pemerintah melibatkan lembaga swadaya masyarakat, warga masyarakat, dan media. Bahkan masyarakat pun bisa melaporkan setiap indikasi penyelewengan dana desa kepada Satgas Dana Desa di call center 1500040.
“Jadi tidak perlu takut. Bila perlu kami siap melakukan advokasi dan pendampingan. Zaman sudah berubah. Sudah bukan masanya lagi main intimidasi. Sampaikan saja bila benar. Kami siap memback’up sepenuhnya. Termasuk jika ingin melakukan aksi unjuk rasa, pasti akan kami dampingi dan fasilitasi,” tegasnya.
Kasus ini sendiri pertama kali dibongkar S. Joko Kuncoro, mantan anggota DPRD Tubaba yang di PAW (Pergantian Antar Waktu,red) usai mengungkap masalah ini. Menurutnya program BUMT yang di launching Bupati Umar Ahmad di Tiyuh Penumangan Baru, Selasa (12/4) tahun lalu dengan target 1 juta ekor ayam pertahun memakai dana desa, gagal. Akibatnya dana desa se- Tubaba tidak jelas hingga berpotensi menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah. Sebagai pengelola atau kepala operasional BUMT adalah Chaerullah Ahmad, adik Bupati Tubaba, Umar Ahmad.
Disisi lain, Bupati Tubaba, Umar Ahmad, menyampaikan surat sanggahan atas pemberitaan terkait BUMT. Dalam suratnya Umar Ahmad menjelaskan peran Pemda melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi BUMT sehingga tidak bisa mengintervensi kepengurusan BUMT. Karenanya sangat tidak etis jika mengaitkan kepengurusan BUMT dengan urusan pribadi dirinya.
Masalah dana desa Tubaba ini sebelumnya mendapat perhatian DPRD setempat. Dewan menyesalkan turut andilnya Chaerullah Ahmad, adik kandung Bupati Tubaba, Umar Ahmad dalam program ternak Ayam Kampung yang berpotensi menimbulkan kerugian negara tersebut.
“Karenanya saya mendukung membongkar habis masalah ini. Pihak-pihak yang terlibat harus dimintakan pertanggungjawabannya,” tegas Ketua Komisi B DPRD Tubaba, Edison SH., MH., Senin sore (7/8) lalu.
Menurut Edison, dia bersama tokoh masyarakat Tubaba tidak rela jika pembangunan di kabupaten ini dihancurkan segilintir oknum atau elit pemerintahan yang hanya berorientasi mencari keuntungan. Namun mengabaikan kepentingan yang lebih besar mensejahterakan rakyat Tubaba. Sebab tujuan dulu memekarkan kawasan ini guna menjadi kabupaten dan daerah otonomi baru (DOB) adalah agar wilayahnya bisa maju dan masyarakatnya sejahtera.
Tapi yang terjadi seiring pemekaran menjadi kabupaten, hasilnya justru dinikmati pihak tertentu yang mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Tubaba. Seperti keterlibatan adik Bupati Tubaba, Chaerullah Ahmad dalam pengelolaan dana desa bernilai miliaran rupiah ini.
“Apa sudah tidak ada lagi orang lain yang memiliki pengalaman. Ini gara-gara tergiur uang besar, semua diambil alih. Hasilnya bisa ditebak. Gagal. Untuk itu kami (dewan,red) akan meninjau dan turun kelapangan memastikannya. Seberapa besar potensi kerugian negara yang timbul,” tegasnya.
Pada kesempatan ini, anggota dewan dari Fraksi Amanat Nasional (PAN) ini juga mengajak semua pihak berani bicara benar.
“Termasuk wartawan, tulis dan sampaikan yang sesuai kenyataan. Jangan ada manipulasi. Saya senang bongkar semua bila memang ada penyimpangan dan praktek yang tidak benar di Tubaba,” pinta dia.
Sebab itu tadi, dirinya tidak rela, banyak tokoh-tokoh Tubaba yang berjuang dan berdarah-darah menjadikan kabupaten ini sebagai DOB. Tapi begitu jadi, hanya segilintir oknum dan elit pemerintahan yang menikmati untuk keuntungan pribadi.(red)
