Komisi I Diminta Panggil Timsel Bawaslu

Dikatakan Subadra Yani, dia ragu terhadap proses rekruetmen Timsel Bawaslu Lampung yang terkesan tertutup dan tidak transparan. Pasalnya disinyalir mereka sengaja diplot untuk meloloskan kader-kader dari salahsatu ormas di Indonesia agar dapat duduk di Bawaslu Lampung.

//Terkesan Tak Netral dan Pembohongan Publik//

BANDARLAMPUNG – Kritik Herman HN., yang menuding beberapa nama Tim Seleksi (Timsel) anggota Bawaslu Lampung terkesan tidak netral, kembali mendapat tanggapan. Kali ini dari Subadra Yani. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Lampung, malah meminta kepada Komisi I DPRD Lampung, memanggil Timsel Bawaslu yang ada.

Dikatakan Subadra Yani, dia ragu terhadap proses rekruetmen Timsel Bawaslu Lampung yang terkesan tertutup dan tidak transparan. Pasalnya disinyalir mereka sengaja diplot untuk meloloskan kader-kader dari salahsatu ormas di Indonesia agar dapat duduk di Bawaslu Lampung.

“Dan ini berbahaya bagi demokrasi di Lampung. Momen pemilihan bupati (pilbub), pemilihan gubernur (pilgub), pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) jadi taruhan,” tegas Subadra Yani.

Ini ditambah lagi dengan adanya dugaan pembohongan publik. Dimana ada salahsatu timsel yang justru mengaku-ngaku sebagai tokoh masyarakat.

“Karenanya Komisi I DPRD Lampung harus merespon. Segera lakukan pemanggilan, supaya jelas duduk perkaranya. Mengapa nama ini bisa muncul sebagai timsel yang prosesnya tidak diketahui publik. Bagaimana mereka lolos, dan merupakan titipan siapa,” terang Subadra Yani.

Hal senada dikatakan Rahmat Husin, aktivis Jaringan Kerakyatan (JKL) Lampung. Bahkan dia mencurigai jika ada timsel Bawaslu yang diduga merupakan titipan ormas, sehingga dipastikan tidak akan bersikap netral dan independen.

Pada kesempatan ini, Rahmat Husin pun setuju dengan sikap bakal calon gubernur (bacagub) M. Alzier Dianis Thabranie yang berharap agar anggota Bawaslu Provinsi Lampung yang ada saat ini jangan sampai dipilih kembali. Alasannya rekam jejak mereka terbukti tidak maksimal dalam mengungkap temuan kecurangan selama proses baik itu pileg, pilbub atau pilgub.

“Bahkan mereka pernah ada sanksi putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ini yang sedang saya dalami. Untuk itu sikap Pak Alzier yang meminta mereka jangan terpilih lagi saya mendukung sepenuhnya,” tutur Rahmat Husin.

Untuk diketahui sebelumnya Walikota Bandarlampung, Herman HN melihat ada yang tidak beres dari proses rekruetmen Timsel Bawaslu Lampung. Yakni adanya ketertutupan dan terkesan tidak transparan dalam melakukan penjaringan nama yang duduk sebagai timsel saat ini.

Sikap Herman ini mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Golkar Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie. Dikatakan Alzier, dia memiliki pengalaman buruk saat menjadi cagub Lampung pada pilgub tahun 2014 lalu. Dimana banyak laporan kecurangan yang sudah jelas didepan mata, namun tidak ditindaklanjuti Bawaslu Lampung. Contoh ada pembagian gula dan sembako kepada masyarakat secara masif yang diduga dilakukan salahsatu pasangan calon. Namun demikian laporan ini menghilang dan tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu Lampung.

“Karenanya saya minta semua anggota Bawaslu Lampung yang ada sekarang diganti semua. Pilih orang yang jujur, berintegritas, dan kredible. Jangan kasi kesempatan terpilih lagi. Karena rekam jejaknya tidak baik dalam menciptakan pilgub yang jurdil,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan telah mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan anggota tim seleksi (timsel) calon anggota bawaslu provinsi masa jabatan 2017—2022. Untuk Lampung sendiri, timsel calon anggota Bawaslu Lampung yaitu Budiono (akademisi), Rudi Lukman (akademisi), Ari Damastuti (tokoh masyarakat), Robi Cahyadi Kurniawan (Akademisi) dan Idrus Ruslan (akademisi).(red)