Kepala Sekretariat KPUD Pesawaran: Kalau Saya Ungkap, Penjara Bisa Penuh

PESAWARAN – Kepala Sekretariat KPUD Pesawaran, Budi Utomo, membuat pernyataan kontroversial. Ia menyebut penjara akan penuh jika ia mengungkap masalah pemotongan anggaran kegiatan sewa laptop pada Pilgub Lampung 2018 lalu.

“Silahkan PPS minta jawaban terhadap PPK atas pertanyaan biaya sewa laptop tersebut. Karena kalau saya yang menjawab, bisa ‘labas’ permasalahan ini. Bisa penuh penjara Polres Pesawaran itu,” katanya, Selasa (7/8/18).

“Kalau saya tidak ada masalah, karena saya masih punya bukti otentik transferan. Tapi hati-hati kalau saya sudah mengeluarkan bukti tersebut. Bisa penuh penjara itu,” katanya lagi.

Dijelaskan, untuk pembayaran gaji bulan Juni dan Juli, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi telah menginstruksikan untuk membayarkan pada bulan Agustus ini.

“Saya tahu. Kalau saya menahan uang ataupun memakan uang honor mereka saya bisa masuk bui. Karena peraturannya bulan Juni dibayarkan pada bulan Juli dan bulan Juli dibayarkan pada bulan Agustus. Aturan dari KPU nya memang begitu, Tidak ada gunanya saya menahan uang honor mereka, karena uang tersebut langsung disalurkan melalui rekening mereka masing-masing. Kenapa gaji mereka belum disalurkan? Selain itu aturan, ada juga sebab mereka belum menyetorkan pajak mereka di beberapa kecamatan,” jelasnya.

Lanjut dia, segala urusan mengenai biaya, selain dari anggaran honor para PPS dan PPK, dirinya memiliki hak sepenuhnya.

“Yang harus diingat, saya memiliki kuasa penuh untuk masalah anggaran. Jadi kalau mereka (PPK dan PPS) ingin kebijakan saya, saya juga harus mengeluarkan kebijakan yang menurut saya baik. Dan saya mohon maaf kebijakan yang saya keluarkan, komisioner tidak bisa mengganggu gugat,” paparnya.

Sementara, salah satu Tokoh masyarakat Kabupaten Pesawaran Mualim Taher meminta aparat penegak hukum, khususnya Polres Pesawaran untuk segera menindaklanjuti dan melakukan pemanggilan terhadap Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pesawaran Budi Utomo.

Sebab, puluhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Pesawaran menuntut kejelasan soal anggaran dana kegiatan PPK dan PPS untuk sewa laptop dalam Pilgub Lampung lalu.

“Disini ada dugaan telah di sunat hingga mencapai ratusan juta rupiah. Inikan sudah jelas ada unsur tindak pidana korupsinya. Saya mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Pesawaran agar menindaklanjutin permasalahan ini dan segera melakukan pemanggilan terhadap Sekretaris KPUD Kabupaten Pesawaran,” pungkasnya. (don)