LAMPUNG – Menyikapi keraguan pihak Masyarakat Adat 5 (lima) Keturunan Bandardewa atas keseriusan Tim Gugus Tugas (Gugas) Reforma Agraria menindaklanjuti rekomendasi DPRD Tulangbawang Barat, Ketua Komisi I DPRD Tulangbawang Barat, Yantoni menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan rapat terbatas dengan Tim Gugas setempat pada Rabu (23/2).
Hasil pembahasan ratas tersebut, Tim Gugas akan mengundang Masyarakat Adat 5 (lima) Keturunan Bandardewa, dan kali ini benar-benar akan memfasilitasi penyelesaian kasus tanah Ulayat Masyarakat 5 Keturunan Bandardewa dengan PT Huma Indah Mekar (HIM).
“Pada hari Rabu kemarin, kami (Komisi I) sudah melakukan diskusi dalam rapat terbatas dengan Tim Gugas, kesimpulannya ketua harian Tim Gugas akan mengundang dan akan memfasilitasi penyelesaian kasus tanah Ulayat Masyarakat� 5 Keturunan dengan PT HIM,” kata Yantoni melalui sambungan seluler, disela-sela audiensi dengan Kementerian ATR BPN RI dengan tujuan untuk membahas permasalahan PT HIM. Sabtu (26/2).
Kemudian di dalam pertemuan itu, lanjut Yantoni, Tim Gugas sudah mau menyikapi rekomendasi daripada DPRD.
DPRD, tambahnya, sampai saat ini belum pernah meminta kepada Tim Gugas untuk pengukuran ulang. Sebab permintaan sederhana mengukur ulang itu murni datang dari masyarakat. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan penataan dan penertiban terhadap aktivitas PT HIM.
“Alhamdulillah saya mengucapkan hanya sekecil itu masyarakat minta kepada Tim Gugas untuk pengukuran ulang, tetapi yang perlu yang teramat penting bagi DPRD itu bukan hanya pengukuran ulang tetapi menata dan menertibkan itu yang harus dilakukan juga oleh Tim Gugas,” ungkap dia.
Sebelumnya, salah satu ahli waris 5 keturunan Bandardewa pilar Pangeran Goeroe Alam, Benson Wertha SH MH meragukan kesungguhan Tim Gugus Tugas (Gugas) Reforma Agraria Kabupaten Tulangbawang Barat agar melaksanakan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD Tulangbawang Barat untuk melakukan pengukuran ulang lahan sekaligus melakukan penataan dan penertiban PT HIM anak perusahaan PT Bakrie Sumatera Plantations Bakrie milik pengusaha asal Lampung, Aburizal Bakrie.
“Bagaimana Tim Reforma Agraria akan melaksanakan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD Tulangbawang Barat, jika oknum-oknum mafia tanah atas terbitnya HGU yang dimiliki PT HIM diduga bersembunyi dan ada dalam TIM Reforma Agraria. Sampai akhir zaman pun harapan untuk dilakukannya ukur ulang tidak akan pernah dilaksanakan,” beber Benson Wertha, Jumat (25/2). �(rls)
