TUBABA —Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat (Tubaba) sedang melakukan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Tahun 2026, Dan acara tersebut sudah berlangsung di dua kecamatan Yakni Kecamatan Way kenanga dan Kecamatan Gunung Agung,
Untuk kegiatan Rabu ( 28/01/2026) dilaksanakan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Tulangbawang Udik dan Kecamatan Tumijajar .
Untuk Kecamatan Tumijajar Musrenbang RKPD 2026 dipusatkan di aula kantor camat Kecamatan Tumijajar dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, para kepalo tiyuh, unsur pimpinan Kecamatan ( Uspika ) dan Tokoh Agama , Tokoh Adat Tokoh Masyarakat , Tokoh Pemuda serta perangkat daerah terkait.
Untuk Kecamatan Tumijajar , Musrenbang menitikberatkan penguatan ekonomi produktif melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Dalam pengarahannya Camat Fetha Rio,S.IP, MIP mengatakan Musrenbang menjadi momentum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyusun arah pembangunan yang lebih terukur dan berorientasi pada kebutuhan riil warga.
“Melalui Musrenbang ini, kita mendapatkan banyak inspirasi dan masukan dari masyarakat, tokoh-tokoh, kepalou tiyuh, hingga anggota DPRD, khususnya dari daerah pemilihan Tumijajar. Alhamdulillah, kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan sukses,” ujar Fetha Rio.
Menurutnya, proses perencanaan pembangunan tidak hanya berhenti pada pengumpulan usulan, tetapi juga pada upaya menyinergikan prioritas daerah dengan kebijakan pembangunan kabupaten. Dengan demikian, program yang dihasilkan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fetha Rio menegaskan, hasil Musrenbang Kecamatan Tumijajar akan menjadi bahan penting bagi Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan.
Ia berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat dikaji secara komprehensif agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan.sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan inklusif.**(Za)
