Jadi Tersangka Kasus Korupsi Proyek SPAM, Kejati Lampung Tahan Eks Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dkk Di Rutan Way Hui dan Polresta Bandarlampung

BANDARLAMPUNG – Penyidikan kasus dugaan korupsi Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Pesawaran senilai Rp8 miliar Tahun Anggaran 2022 memasuki babak baru. Senin malam, 27 Oktober 2025, Tim Pidsus Kejati  Lampung secara resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah, eks Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona. Lalu Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pesawaran, Zainal Fikri. Serta tiga rekanan pelaksana proyek.

Seusai penetapan tersangka, para tersangka langsung dilakukan penahanan untuk 20 (dua puluh) hari kedepan. Yakni di Rutan Way Hui dan di Rutan Polresta Bandarlampung untuk 20 (dua puluh) hari kedepan.

Dalam keterangannya, Aspidsus Kejati Lampung Armen Wijaya mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan alat bukti yang cukup selama proses penyidikan kasus proyek SPAM yang bersumberkan dari kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.

Bermula pada tahun 2021 Pemkab Pesawaran melalui Dinas Perkim Kabupaten Pesawaran menyampaikan usulan DAK Fisik yang ditujukan ke Kementerian PUPR dengan nilai sebesar Rp10 Miliar. Oleh Kementerian PUPR dilakukan penetapan rencana kegiatan DAK Fisik bidang air minum Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8,2 Miliar.

Namun, ternyata pelaksanaan proyek bukan dilaksanakan di Dinas Perkim. Tapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran.

Saat Dinas PUPR akan melaksanakan kegiatan SPAM, Dinas PUPR membuat perencanaan baru. Akibatnya hasil pelaksanaan dilapangan tak sesuai rencana kegiatan yang sudah disetujui Kementerian PUPR, saat diusulkan Dinas Perkim. Hal ini membuat adanya indikasi kerugian keuangan negara. Sebab tujuan diberikannya dana DAK Tahun 2022 berdasarkan hasil pelaksanaan di lapangan tidak tercapai.

Para tersangka pun kini dijerat, Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP,

Lalu, Subsidiair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

“Tidak menutup kemungkinan ada penerapan pasal lainnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan para tersangka,” tegas Armen Wijaya.(red)