JAKARTA – Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mengguyur dana hingga lebih dari Rp7 Triliun kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Salah satunya untuk sensus Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi basis dari penetapan desil.
Sayangnya, hingga saat ini penetapan desil banyak diprotes karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan anggaran besar untuk Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan survey.
“Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini ya,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
Saat dikonfirmasi nilai pastinya, Purbaya menyebut Kementerian Keuangan menggelontorkan anggaran sekitar Rp 7 triliun ke BPS. Dana tersebut salah satunya digunakan untuk program DTSEN, sehingga dengan dana yang besar diharapkan hasilnya menjadi optimal.
“Jadi, DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp 7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam ya, cukup banyak.Jadi mereka waktu awal-awal tahun, minta penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus,” tuturnya.
Purbaya menambahkan, kesalahan data lazim terjadi dalam proses survei. Namun, ia berharap hasil yang dikeluarkan BPS tahun depan jauh lebih baik.
“Jadi, tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau di-survey.Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” sebut Purbaya. (detik)
