Ridho Paparkan Upaya Pencegahan Korupsi dan Investasi Daerah 

JAKARTA — Gubernur Muhammad Ridho Ficardo menjadi pembicara dalam Internasional Business Integrity Conference (IBIC) 2017 di Wisma Widakara Jakarta, Selasa (12/12/2017).
Dalam kesempatan itu, Gubernur mengatakan komitmen daerah pencegahan korupsi sektor bisnis berangkat dari kebijakan strategis daerah memberi penyadaran birokrasi. “Birokrasi harus diingatkan bahwa tugas utama kita adalah mensejahterakan rakyat. Adanya desentralisasi mendekatkan pemerintah dengan masyarakat,  jadi peranan birokrasi harus ditekankan di sini,” ujar Gubernur.
Ridho juga menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung  tak bisa sendirian mensejahterakan rakyat. “Kami butuh dukungan sektor swasta. Birokrasi  juga  sadar, kesejahteraan  ada peran sektor swasta untuk menggerakkan ekonomi.
“Fiskal Lampung kecil dibanding Jawa Timur, namun meski kecil kita ada kiat untuk memaksimalkannya,” kata Ridho.
Dalam session ini, Gubernur  Ridho tampil pertama. Pembicara lainnya adalah Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo),  Duta besar Denmark,
Pengamat antikorupsi dari kepolisian  Kanada,  dan M. Khadafi, ketua Kadin Lampung.
Dalam acara ini diungkapkan bahwa Lampung merupakan  provinsi yg diitunjuk membentuk forum KAD dengan  moderator Cahya Hardiyanto Harefa Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN) KPK.
Acara IBIC ini sebelumnya  diawali dengan sesi diskusi yang menghadirkan sejumlah pembicara, diantaranya dari Kadin dan tokoh antikorupsi sejumlah negara, yang dipandu oleh Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan.
Dalam sesi diskusi diungkapkan bahwa pencegahan korupsi lebih baik dari pada melakukan tindakan hukum. Sebab, melalui mencegahan, kasus korupsi tidak menimbulkan kerugian yang luas.
Wakil dari sejumlah negara, seperti Malaysia juga menyoroti upaya pencegahan korupsi yang diharapkan mampu menyelamatkan keuangan negara.
Tujuan dari acara ini, menurut panitia acara salah satunya mendorong pencegahan korupsi terkait sektor bisnis agar lebih efektif. Selain itu, memperkuat aksi kolektif dalam pemeberantasan korupsi yang terkait dengan praktik bisnis. Juga memperkuat peran masyarakat, berbagi pengetahuan, dan sejumlah tujuan lainnya. (rls)