JAKARTA –�Sejumlah tokoh menanggapi terpilihnya KH Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Termasuk politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung. Dikutip� dari�KompasTV, Akbar Tanjung mengaku kecewa atas keputusan ini dan khawatir Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tak bisa memenuhi target meningkatkan kursi Golkar di parlemen.
Diketahui memang pemilihan cawapres berdampak langsung bagi efek elektoral atau yang biasa disebut dengan�coattail effect�bagi partai pengusung. Coattail effect�merupakan sebuah teori yang menyatakan jika partai mencalonkan sosok populer, maka partai itu akan mendapatkan limpahan suara dari sosok yang diusungnya.
Dengan terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai pendamping Jokowi menimbulkan kekhawatiran dari Akbar Tanjung akan peningkatan kursi di parlemen di pemilihan legislatif (pileg) 2019 mendatang. Hal ini lantaran Pilpres dan Pileg 2019 akan dilaksanakan serentak pada 8 April 2019.
Lebih lanjut wakil ketua DPP Partai Golkar ini menilai Airlangga perlu memilih antara menjadi menteri perindustrian atau Ketua Umum Partai Golkar.
“Jika dia (Airlangga Hartarto, red) memilih menjadi menteri, berarti konsekuensinya ia harus menyerahkan wewenang ke seseorang yang bisa mengurus partai untuk bisa meraih dukungan yang tinggi. Tidak mungkin dua-duanya akan dipimpin.” “Atau mungkin sebaliknya, dia full mengurus partai, bilamana perlu dia pergi ke daerah-daerah untuk menjamin meningkatnya perolehan suara partai,” ucap mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di era awal reformasi ini kepada jurnalis�KompasTV.
Tak hanya Akbar Tanjung yang kecewa. Hal serupa juga dikatakan Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Siti Zuhro. Namun Siti, lebih menyoal kekecewaannya lantaran tidak dipilihnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo.
Menurut Siti Zuhro, dia heran dan tak percaya dengan keputusan mendadak dari gabungan partai politik pendukung Jokowi tersebut. Disaat Mahfud telah bersiap untuk mengukuti deklarasi.
�Di saat Mahfud sudah siap mengikuti acara deklarasi capres-cawapres sesuai jadwal yang telah ditentukan ternyata batal,� kata Wiwik, sapaan karibnya sebagaimana dilansir
Wiwik menilai, persoalan integritas dan kapasitas dari Mahfud tidak perlu dipertanyakan lagi. Apalagi, mantan koordinator Presidium KAHMI itu tercatat pernah menjabat di tiga lembaga negara, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Oleh sebab itu, Wiwik menilai, sosok seperti Mahfud MD sangat layak jika menjadi cawapres.
�Beliau (Mahfud) memiliki semua persyaratan, kriteria dan kepantasan untuk menjadi cawapres. Selain memiliki integritas yang baik, beliau juga memiliki latar belakang akademis yang tidak diragukan, khususnya kepakarannya di bidang hukum,� terang Wiwik.
Wiwik mengakui, pengusungan capres-cawapres memang wewenang dari partai politik. Hanya saja, Ia meminta agar parpol juga bisa menjaga harkat dan martabat seorang tokoh. �Hendaknya para pimpinan parpol pengusung capres/cawapres dapat menghormati dan menjaga harkat dan martabat tokoh yang akan dicalonkan,� tutup dia.
Seperti diketahui, Jokowi memutuskan menggandeng KH Maruf Amin sebagai cawapresnya. Padahal, sebelumnya nama Mahfud MD digadang-gadang sebagai kandidat terkuat mendampingi Jokowi. Jokowi mengumumkan hal tersebut pada Kamis (9/8/2018), satu hari menjelang penutupan pendaftaran bakal capres dan cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Restoran Plataran, kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Ditemani sembilan petinggi partai pengusul dan pendukungnya, yakni PDI-P, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Hanura, PKB, PPP, Perindo, PKPI, dan PSI, Jokowi mengumumkan bahwa Prof. Dr. KH Ma’ruf Amin-lah yang akan mendampinginya di Pilpres 2019.(net)
