JAKARTA � Melalui rapat kerja, seluruh fraksi di Komisi II DPR RI menyetujui Perppu No 1 2022 soal Perubahan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Rabu (15/3).

Sembilan fraksi Komisi II yakni Golkar, Demokrat, Gerindra, PKB, PDIP, PAN, PKS, Hanura, dan NasDem telah menyetujui pelimpahan tugas perubahan RUU dari pemerintah ke DPR RI.

“Dari sembilan fraksi yang terdapat di Komisi II DPR RI, Alhamdulillah semua sudah menyetujui dan menerima Perppu tentang Perubahan RUU Pemilu di tingkat satu,” kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tanjung Ahmad Doli.

Doli menyatakan, persetujuan Perppu tersebut sejatinya sudah menjadi konsekuensi dari terbentuknya empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di daerah Papua yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat.

“Kalau kita merunut ke belakang, siapa pun fraksi yang telah menyetujui UU soal Pembentukan DOB di Papua, maka seharusnya juga menyetujui terbitnya Perppu soal Revisi UU Pemilu tersebut,” katanya.

“Mengingat terbitnya Perppu ini juga genting karena pasti ada penyesuaian, konsekuensi dari terbentuknya DOB di Papua,” imbuhnya.

Sementara Mendagri Tito Karnavian berharap agar Perppu tersebut dapat segera disepakati di Bamus dan Rapat Paripurna.

Menurutnya, jika Perppu itu tidak segera disepakati, maka akan ada konsekuensi dan dampak yang luas, termasuk terkait jadwal pemilu.

“Kami berterima kasih sekali (telah disetujui). Ini penting dan strategis karena dengan disetujuinya Perppu ini, maka pemilu dapat tetap digelar sesuai jadwal,” kata mantan Kapolri ini.

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 untuk mempersiapkan Pemilu Serentak 2024.

Awalnya, Perppu itu dibuat untuk merespons empat pemekaran di Papua dan Papua Barat. Perppu itu menjadi payung hukum penyelenggaraan pemilu di Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Meski demikian, ada sejumlah aturan yang ikut dimasukkan ke dalam Perppu itu. Salah satunya pengaturan nomor urut partai politik.

Perppu Pemilu memperbolehkan partai yang telah lolos ke DPR RI untuk tidak ikut pengundian nomor urut di pemilu berikutnya.(cnn)