JAKARTA – Empat ketua Parpol dilaporkan ke Bawaslu gegara menggunakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk deklarasi Golkar dan PAN untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

Pihak Gerindra menyatakan, penggunaan museum itu tentu tidak asal, namun berdasarkan izin pengelola tempat.

Lantas, adakah laporan ini memberikan indikasi adanya pihak yang keki alias tak senang dengan bergabungnya PAN dan Golkar dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto?.

Diketahui, pelaporan dilakukan oleh Ketua Komando Teritorial Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing bersama Masyarakat Pecinta Museum Indonesia (MPMI). Ganjarian Spartan adalah kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo.

Sementara pihak yang dilaporkan antara lain ketua umum Partai Gerindra, Golkar, PKB dan PAN.

“Mereka menguasakan kepada kita untuk membuat laporan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran museum untuk kegiatan politik. Kita bawa bukti bukti videonya, kita bawa screenshot-nya,” kata Anggiat di Bawaslu, Rabu (16/8).

Menurutnya, Museum Proklamasi tak seharusnya digunakan untuk acara politik mengingat tempat itu lekat dengan nilai historis.

“Tindakan kubu Prabowo merupakan upaya pembelokan sejarah dan mengatasnamakan sejarah perumusan naskah proklamasi. Mau dibelokkan menjadi kepentingan pencapresan Prabowo sendiri,” ujarnya.

Ia berharap Bawaslu menindaklanjuti laporan yang dilayangkan itu. Ia meminta Bawaslu tidak segan mengusut meski ada pejabat tinggi pemerintahan yang hadir dalam acara tersebut.

“Kami minta mereka berani untuk memeriksa secara adil melakukan pengusutan secara adil walaupun di situ ada petinggi negara yaitu tiga orang menteri,” ujarnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberi sinyalemen dukungan pada laporan tersebut. Menurutnya, berpolitik harus taat aturan main.

“Ya kita ini berpolitik dengan mentaati aturan main. Kita menjadi presiden itu mengambil sumpah untuk melaksanakan konstitusi dan perundang-undangan dan seterusnya. Ketika dalam proses saja sudah melanggar undang-undang, bagaimana nanti?” ujar Hasto kepada wartawan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8).

Hasto menyesalkan kejadian tersebut. Pihaknya berharap kejadian tersebut menjadi pelajaran yang baik untuk tidak menggunakan tempat yang sakral dan bersejarah untuk kegiatan politik.

“Maka ini sangat disesalkan tapi kami menghormati terhadap apa yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut. Dan PDI-Perjuangan berharap agar ini menjadi pelajaran yang baik untuk kita tidak menggunakan tempat-tempt yang sakral, tempat-tempat yang sangat bersejarah itu untuk politik praktis,” ungkapnya.

“Sehingga marwah dari museum, apalagi ini museum perumusan naskah proklamasi itu untuk semua harus menggelorakan semangat kemerdekaan Indonesia bagi segala bangsa bukan untuk digunakan bagi kepentingan-kepentingan kekuasaan,” lanjutnya.

Apalagi, kata Hasto, dalam deklarasi itu menegaskan ingin berkuasa. Menurutnya, museum adalah tempat melakukan perenungan menggali suatu semangat bagi Indonesia.

“Apalagi di situ menegaskan ingin, ingin dan ingin berkuasa. Jadi museum itu adalah tempat melakukan perenungan menggali suatu semangat bagi Indonesia maju beradapan tinggi,” ujarnya.

Terpisah, Partai Gerindra pun buka suara atas laporan terhadap Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Gerindra, Rahayu Saraswati (Saras) merespon secara santai soal aduan tersebut ke Bawaslu.

Saras mengatakan, sebelum deklarasi berlangsung, pihak Prabowo sudah meminta izin kepada pihak museum. Saras mengatakan pihaknya juga telah mendapatkan izin.

“Kalo dari saya ketahui aturannya tak menyalahi dan dapat izin,” kata Saras.

Menurutnya, pihaknya akan melihat dulu soal aturan yang dilanggar tersebut. Jika memang terdapat menyalahi aturan, ia akan taat kepada hukum.

“Saya rasa itu harus dilihat aja aturan mana. Dan saya rasa kita hormati aja proses hukum. Kita taat pada hukum,” imbuhnya.

Saras menambahkan, ia tidak ingin ambil pusing soal aduan tersebut. Menurutnya itu merupakan hak setiap orang untuk bersuara.

“Kalau ada yang melaporkan itu hak mereka. Dan kita tak mungkin pakai itu tanpa dari pengelola museum,” pungkasnya.

PPP Akui Terkejut 

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP, Romahurmuziy (Rommy), mengakui deklarasi PAN dan Golkar untuk mendukung capres Prabowo Subianto merupakan sebuah kejutan besar, khususnya bagi PPP.

“Hari Minggu kemarin itu kejutan,” katanya.

Rommy menyebut satu minggu sebelum deklarasi PAN-Golkar mendukung Prabowo, Ketum KIB PAN, Golkar dan PPP ada janjian untuk bertemu. Akan tetapi, kata Rommy, PAN dan Golkar tiba-tiba mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo pada Minggu (13/8) kemarin.

“Karena ketika minggu lalu sebenarnya ada janjian ketua-ketua umum KIB untuk ketemu, minggu lalu janjian kita ketemu minggu depan tetapi setelah 17 Agustus, tiba-tiba Minggu pagi kok ada dinamika yang begitu cepat di dalam satu-dua hari terakhir,” kata dia.

Rommy menyebut deklarasi itu adalah kejutan basar bagi PPP. Dia menyebut KIB secara resmi belum ada pernyataan bubar.

“Kejutan besar. (Janjian batal) apa lagi yang mau dirunding, kecuali tadi, secara official mengakhiri piagam karena KIB belum bubar secara official, politically saja bubar,” tutur dia.

Apakah deklarasi PAN-Golkar ini adalah bagian dari permainan politik Presiden Jokowi? Rommy menyebut yang bisa memberikan jawaban adalah Jokowi.

“Tentu yang bisa menjawab kan Pak Jokowi, kan Pak Jokowi officially sudah menjawab itu urusan partai-partai, itu urusan ketua umum, tapi kan dalam politik itu ada pembicaraan dan kenyataan di belakang panggung. Nah bisa yang bisa tahu di belakang panggung teman-teman medialah yang punya pintu-pintu belakang kan, kalau kami ini kan pintu depan,” tutur dia. (dtc)