Kejati Lampung Terima Titipan Uang Kerugian Negara pada Kasus Korupsi Proyek Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan

BANDAR LAMPUNG – Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Lampung menerima penyerahan uang titipan sebesar Rp390.000.000,- yang diserahkan oleh tersangka Abdul Wahid (AW Bin Y) selaku Direktur PT. Citra Primadona Perkasa (Kontraktor Pelaksana) melalui Penasihat Hukum Tersangka, Senin (16/12/2024).

Bahwa penyerahan uang titipan tersebut merupakan pengembalian Kerugian Negara terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Lampung Ricky Ramadhan menerangkan bahwa sebelumnya Penyidik Pidsus Kejati Lampung melakukan penetapan tersangka pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor Print-02/L.8/Fd/04/2024 tanggal 03 April 2024 terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022.

Para tersangka antaralain: Jalaludin (JMP Bin S), selaku Penguna Anggaran (PA) Kegiatan dan yang menanda tanggani kontrak, Abdul Wahid (AW Bin Y) selaku Direktur PT. Citra Primadona Perkasa (Kontraktor Pelaksana) dan Bayu Dian Saputra (BDS Bin K) selaku Direktur CV. Garudayana Consultant (Konsultan Pengawas).

Para tersangka dijerat dengan Pasal : Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UURRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kata Ricky, akibat perbuatan para tersangka berdasarkan perhitungan KAP Drs. Chaeroni dan Rekan terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.375.356.769,00.

Jalaludin merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) dan mantan Plt. Sekda Kabupaten Pesisir Barat yang sebelumnya pada awal Desember 2024 oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Provinsi Lampung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Marang-Kupang Ulu, Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2022 dan sudah ditahan di kantor Kejari Lampung Barat.

(Iman/Rilis)