BANDARLAMPUNG – Penolakan hasil Pilgub Lampung, 27 Juni 2018 yang pelaksanaan diduga sarat politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) terus bergema. Setelah sebelumnya DPP PDI-Perjuangan dan DPP Partai Demokrat gencar melakukan penolakan, kini langkah sama di tempuh DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). DPP PPP kini satu suara agar Pilgub Lampung diulang karena sarat money politik serta ada keterlibatan korporasi yang mendukung pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur Lampung nomor tiga, Arinal Djunaidi-Chusnunia (Nunik).

“Kemarin sudah saya sampaikan semua dinamika Pilgub Lampung ke Ketua Umum (Ketum) DPP PPP, Romahurmuziy. Ternyata ketum sudah mendengar dan memberikan atensi khusus pelaksanaan pilgub Lampung,” tutur Sekretaris DPW PPP Provinsi Lampung, P. Azazie STGD, Jumat (6/7).

Bahkan dinamika pilgub Lampung dimana sarat politik uang secara TSM serta adanya keterlibatan korporasi ini langsung disampaikan Ketum DPP PPP kepada Ketua Bawaslu RI, Abhan, yang kebetulan dihari yang sama sedang bersilaturahmi di kantor DPP PPP. “Ketum berharap agar paslon yang melakukan politik uang untuk didiskualifikasi serta digelar kembali  Pilgub Lampung ulang,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan Sekjen DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan melayangkan surat yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo terkait pelanggaran pada Pilkada di Provinsi Lampung dan Kabupaten Jaya Wijaya, Papua, Jumat (6/7). Sikap kritik dalam surat itu, ditujukan kepada Bawaslu RI untuk memberikan perhatian serius dengan mengawasi serta mensuvervisi proses yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Alasannya DPP Partai Demokrat mendapatkan laporan, terjadi hal yang tidak sepatutnya dalam tahap pesta demokrasi, 27 Juni 2018 lalu. Dimana telah terjadi perbuatan politik uang secara besar-besaran dan TSM yang diduga dilakukan paslon Arinal-Nunik.

Selain DPP Demokrat, sikap yang sama sebelumnya ditegaskan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto yakin bakal ada paslon gubernur yang diskualifikasi jika terbukti politik uang. Hasto berpendapat demokrasi daerah ini telah dibunuh oleh kekuatan kapital dan korporasi.

“Presiden Jokowi tak mungkin melindungi paslon politik uang. Dengan pemilihan ulang gubernur bersamaan dengan Pileg dan Pilpres 2019, biayanya bisa murah,” ujar Hasto.(red/net)