BANDARLAMPUNG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, minta agar masyarakat Lampung menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ini terkait dugaan adanya politik uang pasangan calon (paslon) Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Nunik) pada Pilgub Lampung, 27 Juni 2018 lalu.
“Semua ada mekanisme hukumnya, kita tunggu saja putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Tjahjo Kumolo, di Gedung Serba Guna (GSG) Graha Mandala Alam, Kota Bandar Lampung, Rabu (18/7).
Kendati demikian, dia mengaku sudah berkomunikasi dengan Kapolda dan Danrem agar tetap menjaga kondusifitas ditengah meledaknya dugaan politik uang dalam kontestasi Pilkada Lampung. Sementara untuk agenda pemilihan gubernur dan wakil gubernur agar diulang, Mendagri menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan MK.
“Kalau itu saya belum tahu, tunggu saja,” jelasnya saat diwawancarai seusai membuka Launcing Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa Untuk Memperkokoh Peradaban Bangsa Menuju Desa Yang Sejahtera tersebut.
Pada kesempatan ini, Mendagri juga menegaskan agar semua pihak, terutama aparatur negara hingga perangkat desa tidak terlibat praktik politik uang. Terlebih menjelang pileg dan pilpres mendatang. Pasalnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan mencekam praktik politik uang dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Politik uang harus dilawan. Hati-hati, karena pemberi dan penerima ada aturan hukumnya,” kata Tjahjo Kumolo.
Sebelumnya DPP PDI-Perjuangan mewacanakan pemilihan ulang gubernur Lampung bersamaan dengan Pïleg dan Pilpres, April 2019. Wacana itu dilontarkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto.
Menurut Hasto wacana ini bisa dijalankan jika Bawaslu menemukan praktik politik uang di Pilgub Lampung 2018. Hasto yakin bakal ada pasangan calon (paslon) gubernur yang diskualifikasi jika terbukti politik uang. Hasto berpendapat demokrasi daerah ini telah dibunuh oleh kekuatan kapital.
“Presiden Jokowi tak mungkin melindungi pasangan calon yang melakukan politik uang. Dengan pemilihan ulang gubernur bersamaan dengan Pileg dan Pilpres 2019, biayanya bisa murah,” ujar Hasto, belum lama ini.
Dikatakan Hasto berdasarkan evaluasi pihaknya, Pilgub Lampung diwarnai adanya kekuatan korporasi yang terlibat pemenangan paslon.
“Kami menemukan, demokrasi di Lampung dibajak kekuatan kapital, ada kekuatan yang mencoba membunuh demokrasi dengan politik uang secara masif,” ujarnya di Hotel Sheraton, Bandar Lampung Selasa 3 Juli 2018.
Ditanya lebih lanjut mengenai Pilgub Lampung, Hasto mengatakan korporasi tidak boleh terlibat dalam politik dengan mencederai demokrasi (politik uang). Perjuangan Pilgub terusnya merupakan perjuangan pendidikan politik bagi rakyat.
“Kami merespon rakyat gelisah, tetapi mereka melihat bahwa ada yang melakukan praktek seperti itu, maka PDI Perjuangan melakukan pendidikan politik untuk rakyat dan kami tidak sendirian, ada gerakan mahasiswa yang murni bergerak karena ingin menempatkan takhta untuk rakyat, bukan untuk korporasi. Sehingga seharusnya alat negara, korporasi, tidak masuk masuk ranah politik dengan mencederai demokrasi itu,” paparnya. (net)
