Pemprov : Perda Keagamaan Murni Wewenang Pemerintah Pusat

BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung menegaskan Pemkot Bandar Lampung tidak memahami enam bidang yang menjadi urusan absolut Pemerintah Pusat. Enam bidang tersebut yakni  bidang Pertahanan, Keamanan, Moneter, Yustisi, Politik Luar Negeri dan Agama.

“Di dalam UU No.23 2014 disebutkan dengan tegas bahwa segala aturan yang ada kaitanya dengan agama merupakan urusan absolute (mutlak), kewenangannya tidak diberikan kepada daerah,” tegas Kabag Kebijakan Daerah Provinsi Lampung Sulistiyowati.

Hal ini diungkapkan menanggapi pernyataan Pemkot Bandar Lampung yang menyebut Pemprov Lampung menolak Peraturan Daerah (Perda) baca tulis Al Quran.

“Jadi salah alamat jika melempar persoalan penolakan ke Pemprov Lampung karena sudah jelas hal tersebut merupakan wewenang Pusat. Pemprov Lampung tidak pernah menolak Perda baca tulis Al Quran yang diajukan oleh Pemkot Bandarlampung,” tambahnya.

Ketidakpahaman Pemkot Bandarlampung terhadap peraturan perundang-undangan ini terlihat dari urutan logis pemahaman hukum. Dalam UUD 1945 Amandeman Pasal 28 J ayat 2 disebutkan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil. Yakni sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pada kalimat “tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang”, maka selayaknya perda yang menyangkut enam urusan absolut tersebut mematuhi UU yang berlaku, yakni UU No.23 Tahun 2014.

“Dalam penjabaran pemahaman tentang ini, enam bidang itu merupakan pengecualian dari otonomi seluas-luasnya dari otonomi daerah. Dengan kata lain, enam bidang itu tidak menjadi urusan otonom sehingga Perda yang merupakan pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah tidak diperkenankan memuat materi keagamaan,” tutupnya.(rls)