JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran cukup fantastis untuk Pemilu 2024. Pembekakan anggaran disebabkan pertimbangan untuk meningkatkan honor petugas KPPS.

“Terkait anggaran Pemilu 2024, KPU sejauh ini sudah mengusulkan besaran anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp86 triliun dan Pilkada 2024 sebesar Rp26 triliun. Salah satu yang membengkak yang cukup besar itu yang kita usulkan adalah honor KPPS,” ujar Komisioner KPU Pramono U Tanthowi dalam diskusi virtual, Sabtu (11/9/2021).

Pramono menilai honor petugas KPPS di tahun 2019 sangat kecil. Dia pun membandingkan honor KPPS di Indonesia dengan honor petugas TPS di luar negeri, seperti Amerika Serikat.

“Ini sebagai contoh saja, honor KPPS. Honor KPPS di Pemilu 2019, itu ketuanya Rp 550 ribu, anggotanya Rp 500 ribu. Tanya Bawaslu, pasti jauh lebih besar honornya pengawas TPS,” tuturnya.

“Kita bandingkan dengan negara demokrasi besar lainnya. Misalnya kalau yang negara maju Amerika, itu honor petugas TPS, itu berkisar antara 65 dolar sampai 100 dolar per hari. Jadi tergantung berapa masa kerja yang direkrut untuk jadi petugas,” sambung Pramono.

Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan honor KPPS di India masih lebih tinggi dari Indonesia, mencapai Rp 900 ribu. Maka dari itu, kata Pramono, KPU ingin mengusulkan honor KPPS yang lebih manusiawi, setidaknya sebesar UMR.

“Kalau di India, seingat saya Rp 29 ribu per hari. Kalau kali 1 bulan, ya sekitar Rp 900 ribu. Indonesia, 2019 lalu masih Rp 500 ribu. Nah kita usulkan untuk honor KPPS ini manusiawi lah, yang manusiawi itu usulan kita sebesar UMR. UMR di tingkat kabupaten/kota,” terangnya.

Pramono mengungkapkan KPU berusaha meningkatkan honor petugas KPPS di Indonesia yang dinilai sangat kecil. Apalagi, pada Pemilu 2019 lalu, banyak petugas KPPS yang gugur.

“Mungkin nanti kita cari angka mediannya. Kan ada kabupaten/kota yang mampu memberi UMR tinggi, tapi ada juga daerah yang UMR nya rendah. Itu kita nanti harus melihat data-data itu secara rinci. Jadi itu salah satu contoh kenapa anggaran kita usulkan cukup banyak. Itu karena kita ingin memberi honorarium kepada KPPS yang lebih manusiawi. 2019 dulu banyak yang meninggal. Lalu mereka hanya diberi asuransi, honornya kecil sekali,” imbuh Pramono. (dtc)