Komisi V DPRD Lampung Apresiasi Kemajuan UIN Raden Intan

BANDARLAMPUNG – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, memaparkan progres pembangunan kampus yang dipimpinnya dalam rapat dengar pendapat (hearing) di komisi V DPRD Lampung, Selasa (3/10). Dalam hearing bersama komisi yang membidangi masalah pendidikan ini, Guru Besar Mata Kuliah Ushul Fiqh itu menjelaskan secara gamblang capaian yang telah di raih kampus yang baru alih status dari IAIN menjadi UIN tersebut.

Pada kesempatan ini, Rektor datang ke Komisi V sekitar pukul 10.00 WIB. Dia ditemani Wakil Rektor I Dr. Syamsuri Ali, M.Ag, Wakil Rektor II Prof. Dr. Faisal, SH, MH, Kepala LPM Dr. Deden Makbullah, M.Ag, dan Kasubag humas Hayatul Islam, S.E. Mereka disambut Ketua komisi V Syafariah Widiati (PDI-P) yang didampingi anggotanya masing-masing Khaidir Bujung (PKB), Yandri Nazir (Demokrat), Tulus Purnomo (PDIP), Abdul Haris (PPP), M. Effendi (PKB) dan Reza Pahlevi (NasDem).

“Kami di sini ingin mendapatkan informasi yang komprehensif dan akurat tentang UIN dari Rektor dan jajarannya,” kata Khaidir Bujung memulai hearing.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Lampung Yandri Nazir mengapresiasi kehadiran rektor. Dia mengaku ingin mengetahui perkembangan UIN. Termasuk mengklarifikasi isu negatif yang tidak banyak akan tetapi perlu diklarifikasi.

“Saya mengapresiasi kedatangan pak rektor. Baru kali ini rektor datang langsung. Belum ada sebelumnya ada rektor datang ke sini. Ada isu negatif, meskipun kami ini tidak percaya dengan isu itu tapi kita tetap ingin tahu kebenarannya,” kata Yandri Nazir.

Rektor UIN Prof. Dr. Moh. Mukri menjelaskan, sejak 7 April 2017 IAIN resmi beralih status menjadi UIN. Sudah begitu banyak perubahan yang terjadi di kampus. Baik dari jumlah mahasiswa, bangunan fisik dan lainnya.

“Dulu mahasiswa kami hanya sekitar 2500. Sekarang sudah 25 ribuan mahasiswa. Pendaftarnya juga paling banyak dari kampus lain. Dari luar daerah dulu mungkin yang daftar hanya Bengkulu dan Palembang. Tapi sekarang mahasiswa dari 23 provinsi. Belum yang dari luar negeri seperti Malaysia dan Thailand yang sudah 100-an orang. Kampus ini sekarang masuk lima besar PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri,red) se-Indonesia dengan peminat atau pendaftar terbanyak,” tutur Mukri.

Karenanya seiring dengan peningkatan status IAIN menjadi UIN ini papar Mukri, standar mutu pendidikan terus ditingkatkan. Kini di kampusnya ada 31 program studi S-1 pada 5 fakultas (Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Ushuluddin, dan Dakwah dan Ilmu Komunikasi serta Ekonomi dan Bisnis Islam), serta 9 prodi S-2 dan 3 prodi S-3 pada Program Pascasarjana.

Bahkan untuk Program S-3 UIN Raden telah memiliki jurnal yang telah terakreditasi nasional dan sudah meluluskan sebanyak 27 Doktor.
Dalam menjalankan layanan pendidikan ini pihaknya didukung 608 SDM yang terdiri dari 310 dosen tetap (PNS 268 dan non-PNS 42), 187 tenaga kependidikan berstatus PNS, 15 tenaga administrasi non-PNS, 63 tenaga kebersihan, dan 33 tenaga keamanan.

“Ini belum lagi dengan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan akademik UIN Raden Intan. Untuk hal ini UIN Raden Intan dilengkapi sarana dan prasarana memadai. Antara lain, lahan seluas 51,18 ha yang tersebar di 3 (tiga) lokasi dalam kota, sarana perkuliahan, sarana penunjang akademik, sarana administrasi dan perkantoran, sarana ibadah, sarana kegiatan mahasiswa, sarana umum, asrama mahasiswa, dan sarana olahraga,” jelas Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung ini.

Bahkan lanjut Mukri, kampus UIN Raden Intan mendapat penghargaan ECO CAMPUS AWARD 2014 oleh Kementerian Agama RI sebagai kampus hijau yang asri, bersih dan nyaman. Ini bisa disaksikan dan dinilai masyarakat. Bagaimana UIN Raden Intan berubah. Belum lagi kedepan, semua sarana dan prasana yang ada akan terus ditingkatkan menjadi kampus yang megah dan berwawasan lingkungan.

“Untuk itu diketahui Baru-baru ini UIN Raden Intan bekerja sama dengan Islamic Develovment Bank (IDB). Dan kami memperoleh dana sebesar Rp650 miliar melakukan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Untuk mengawal proses ini kami bekerjasama dengan pihak aparat penegak hukum, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan hingga Kepolisian serta berbagai pihak. Saya ingin pembangunan sesuai perencanaan sehingga hasilnya bisa menjadi model atau icon bagi Provinsi Lampung.

Belum lagi Insya Allah tahun depan, Masjid Safinatul Ulum telah selesai pembangunannya dan sudah bisa digunakan. Masjid yang menelan dana Rp37 miliar ini akan menjadi salah satu masjid termegah dan mampu menampung 6000 jamaah. Masjid ini dibangun dari hasil swadaya, dana corporate social responsibility (CSR) serta infaq dan sodaqah para mahasiswa, dosen dan pegawai yang insya Allah akan tercatat sebagai amal ibadah. Semua bisa melihat bahkan mengaudit penggunaan dananya,” urainya.

Tak hanya itu, Mukri pun menjelaskan kiat pihaknya mengenalkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki UIN Raden Intan ketingkat nasional hingga mancanegara. Misalnya Tahun lalu menjadi tuan rumah Konferensi Studi Islam Internasional atau Annual International Conference Islamic Studies (AICIS) ke-16.

Kegiatan ini diikuti lebih 56 rektor dari PTKI dari seluruh dunia. Sejumlah tokoh dari 21 negara turut hadir. Dan dalam acara ini, Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin mengakui penyelenggaraan AICIS tahun 2016 sebagai penyelenggaraan terbaik.

Selain itu dalam lima tahun terakhir, pihaknya juga aktif menjalin kerjasama dalam bentuk Memorandum of Intention (MoI), Memorandum of Understanding (MoU) hingga Memorandum of Agreement (MoA), setidaknya dengan 14 lembaga dalam negeri maupun 11 lembaga pendidikan luar negeri. Yang terbaru baru saja MoU dengan Perguruan Tinggi se-Asean.

“Sementara dalam konteks management dan pelayanan, sejak beberapa tahun lalu kampus ini ditetapkan sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, nomor 277/KMK.05/2010 tanggal 5 Juli 2010. Lalu oleh Menteri Keuangan RI, UIN Raden Intan dinilai masuk empat besar yang pengelolaan keuangannya sangat sehat dan layak sehingga mampu memberikan remunerasi bagi seluruh pegawai dan dosen mulai dari pimpinan universitas hingga ke petugas kebersihan. Dan untuk diketahui dari seluruh PTKIN se-Indonesia baru empat yang bisa memberikan remunerasi. Yakni UIN Syarif Hidatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Jogyakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya dan UIN Raden Intan Lampung. Pemberian remunerasi ini sangat bermanfaat dan menjadi tantangan bagi seluruh pegawai UIN Raden Intan untuk terus meningkatkan kinerja dan prestasi serta pelayanan kepada mahasiswa/i atau masyarakat umum lainnya,” tuturnya.

Terkait isu adanya ijazah palsu, rektor juga dengan tegas membantahnya. Sebab, ijazah UIN dicetak di perum peruri dan memiliki pelapis (pengaman) sebanyak 10 lapis.

“Tidak ada ijazah palsu di UIN. Kampus ini semua dikelola profesional dan akuntabel. Tidak ada yang main-main. Kami punya Trust sehingga masyarakat mempercayakan anaknya menuntut ilmu di UIN. Ini tentu yang kita jaga dengan terus meningkatkan kualitas di berbagai bidang,” kata Mukri.

Mendengar penjelasan itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Lampung sekaligus pimpinan sidang Khaidir Bujung menegaskan, polemik ijazah UIN telah selesai. “Berarti informasi yang beredar salah. Ijazah UIN dicetak di perusahaan negara dan sah, bukan cetakan dipinggir jalan,” kata Bujung.

 

Hal senada dikatakan anggota Komisi V Tulus Purnomo. Menurut Tulus, UIN Raden Intan Lampung adalah aset pendidikan provinsi ini. Sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban mendukung dengan fasilitas maupun anggaran.

“Meski hierarkinya Kementerian Agama tapi kami merasa ingin memiliki UIN. Karena kampus ini aset yang besar masyarakat Lampung,” katanya.

Tulus memberi apesiasi atas kemajuan UIN. Menurutnya, lulusan kampus ini sudah terbukti mampu bersaing dengan Unila maupun kampus besar lainnya. “UIN sekarang sudah luar biasa. Fisik bangunannya wah. Bahkan jika dibandingkan segitiga perguruan tinggi di Lampung yakni Unila, Itera, dan UIN, maka UIN punya daya tarik sendiri,” kata politikus PDIP.

Tulus menjelaskan, UIN memiliki corak karena memiliki karakter dan moralnya. Untuk itu, pemerintah daerah sepatutnya men-support UIN dari segi anggaran maupun fasilitas lain. “Tantangan kedepan kompetensi. Jangan hanya belajar di kampus saja tapi mahasiswa UIN harus terjun ke masyarakat. Tentunya dengan dorongan anggaran dan fasilitas dari Pemda. Nanti harus ada tindak lanjutnya dari pertemuan ini, kita cari formulasinya seperti apa,” kata Tulus.

Apa yang disampaikan Tulus diamini rekannya, Yandri Nazir. Dia mengaku perubahan UIN sangat membanggakan. “Makanya kami juga ingin merasa memiliki kampus ini. UIN ini aset sehingga pemda juga harus ikut andil membesarkannya,” kata Yandri.(red)