BANDAR LAMPUNG– Koordinator Gerakan Solidaritas Pemuda Lampung (GASPUL) Dwiki Simbolon, melayangkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung atas ketidakpedulian terhadap bencana banjir yang terus berulang.
Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), lemahnya pengelolaan saluran air, sistem drainase yang buruk, dan pengawasan tambang ilegal menjadi penyebab utama banjir di kota ini.
“Banjir yang melanda Bandar Lampung bukan lagi sekadar bencana alam, tetapi bencana akibat ketidakpedulian pemerintah. Situasi ini bahkan seolah sudah menjadi agenda tahunan seperti perayaan HUT Kota Bandar Lampung, hanya saja lebih ‘meriah’ karena Wakil Menteri Sosial sampai harus turun tangan memberikan bantuan sebesar Rp888 juta. Lalu, di mana Pemkot hari ini?” ujar Dwiki Simbolon, Koordinator GASPUL.
Data terbaru menunjukkan bahwa RTH di Bandar Lampung hanya tersisa 4,5 persen dari total luas kota, jauh di bawah standar minimal 30 persen yang direkomendasikan untuk wilayah perkotaan. Penurunan signifikan ini disebabkan oleh alih fungsi lahan dan kurangnya perhatian pemerintah dalam mempertahankan serta menambah area hijau.
Penelusuran Komisi 2 DPRD Lampung bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada Minggu (19/1/2025) menemukan bahwa tambang ilegal di sekitar wilayah Bandar Lampung merusak daerah aliran sungai dan memperbesar risiko banjir. Selain itu, buruknya pengelolaan sampah di TPA Bakung menghambat aliran air, dan sistem drainase yang buruk di kawasan perkotaan menyebabkan air meluap dengan cepat ke permukiman.
GASPUL mendesak Pemkot Bandar Lampung untuk segera:
1. Memperbaiki RTH hingga memenuhi standar minimal 30 persen dari total luas wilayah kota sebagai area resapan air.
2. Melakukan normalisasi saluran air secara berkala dan menindak tegas bangunan liar.
3. Memperbaiki dan merevitalisasi sistem drainase di kawasan perkotaan.
4. Menutup aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan.
5. Meningkatkan pengelolaan sampah di TPA Bakung dengan teknologi modern dan ramah lingkungan.
“Sistem drainase yang buruk telah menjadi masalah utama yang mengakibatkan banjir meluas. Ditambah dengan pengelolaan lingkungan yang tidak optimal, ini adalah bentuk kelalaian pemerintah dalam melindungi warganya. Jika dibiarkan, masalah ini akan terus menjadi rutinitas tahunan yang merugikan masyarakat,” tegas Dwiki Simbolon.
GASPUL juga menyerukan masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mendukung penghijauan. “Ini tanggung jawab kita bersama, namun pemerintah tetap harus berada di garis depan dalam menyelesaikan akar masalah ini,” tutup Dwiki. (*)
