Fraksi PKS-Hanura Ajak Herman TB Kawal Pansus PT. Sugar Group

BANDARLAMPUNG – Fraksi Keadilan Nurani Rakyat DPRD Tulang Bawang (Tuba) mengajak semua tokoh masyarakat Tuba bersikap kritis dan konsisten. Fraksi yang merupakan gabungan anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini mendukung sikap tokoh masyarakat. Yakni yang meminta Panitia Khusus (Pansus) DPRD Tuba menyelesaikan tugas Persoalan Tanah antara Masyarakat Gedung Meneng, Gunung Tapa dan Dente Teladas dengan PT. Sugar Group Companies (SGC).

“Apa yang disampaikan bapak Herman TB, tokoh masyarakat adat Megou Pak Tuba yang mengaku kecewa dengan sikap beberapa Fraksi DPRD Tuba yang menyatakan keluar dari Pansus PT. SGC dapat kami terima,” tutur anggota fraksi, Maryoto.

Karenanya Maryoto memohon dukungan Herman TB dan tokoh masyarakat Tuba lain mensupport kinerja anggota fraksi yang masih bertahan di pansus. Bila perlu, Herman TB mengimbau fraksi yang keluar dari Pansus PT. SGC seperti PDI-P, PAN dan Nasdem masuk kembali menuntaskan kinerja Pansus.

“Sebab ketokohan beliau (Herman TB,red) tidak diragukan. Saya yakin jika beliau meminta pasti fraksi yang keluar masuk kembali. Mengingat beliau mempunyai kedekatan dengan Fraksi PDI-P dan Fraksi PAN di bawah komando Bupati dan Wakil Bupati Tuba terpilih, Winarti dan Hendriwansyah serta Fraksi Nasdem yang diketuai Feri Yansidarona. Sekali lagi jika beliau menghimbau pasti fraksi ini kembali mendukung kinerja pansus,” tutur Maryoto.

Apa yang disampaikan Maryoto ini didukung ketua Fraksi, Mustafa Kamal.

“Saya juga sepakat jika tokoh sekaliber Herman TB yang meminta pasti Fraksi PDI-P dan Fraksi PAN di bawah pimpinan Winarti dan Hendriwansyah dan Fraksi Nasdem yang diketuai Feri Yansidarona mendukung kinerja pansus. Dan jujur kami sangat terbantu,” tutur Mustafa Kamal.

Seperti diberitakan Herman TB, tokoh masyarakat adat Megou Pak Tuba angkat bicara menyikapi keluarnya fraksi DPRD Tuba dari keanggotan Pansus PT. SGC.

“Jujur saya kecewa sikap beberapa Fraksi DPRD Tuba yang menyatakan keluar dari Pansus mensikapi persoalan warga masyarakat dengan PT. SGC,” tutur Herman TB, Kamis (5/10).

Menurut Herman TB, masyarakat Tuba di Kecamatan Gedung Meneng dan Dente Teladas sudah puluhan tahun menggantungkan harapan ke anggota DPRD Tuba. Terutama yang duduk di pansus agar memfasilitasi, memediasi dan mencari solusi menyelesaikan sengketa yang terjadi antara masyarakat dan pihak perusahaan.

“Tapi yang terjadi sebaliknya. Seiring keluarnya beberapa fraksi dari pansus timbul penilaian dan persepsi buruk di masyarakat yang menganggap anggota DPRD kini lebih berpihak kepentingan pengusaha ketimbang membela aspirasi masyarakat. Dan saya sangat menyesalkan mengapa ini bisa terjadi,” papar Herman TB kembali.

Disinggung mengenai penilaian miring masyarakat terhadap sosok Bupati dan Wakil Bupati Tuba terpilih, Winarti dan Hendriwansyah yang juga merupakan pimpinan PDI-P dan PAN Tuba, Herman TB mengaku belum mengetahui alasan mengapa keduanya dapat bersikap demikian.

“Yang pasti saya sangat menyesalkan. Sebab sikap ini secara langsung maupun tidak langsung telah mengurangi kepercayaan masyarakat,” jelas Herman TB kembali.

Seperti diberitakan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie minta Winarti dan Hendri instropeksi diri hingga meminta maaf pada masyarakat Tuba.

“Sebab bagimanapun sikap keduanya sebagai petinggi PDIP dan PAN Tuba seiring keluarnya Fraksi PDI-P dan PAN dari Pansus Sugar Group sangat menyakiti dan mengkhianati masyarakat. Saran saya sebelum kualat, ada baiknya keduanya instropeksi diri, bertaubat dan minta maaf pada masyarakat Tuba,” tutur Alzier.

Menurut Alzier, harusnya Winarti-Hendri sadar mereka dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati karena rakyat menggantungkan harapan. Yakni agar hadir di masyarakat dan membela kepentingan mereka. Rakyat Tuba ingin keduanya tidak meniru pejabat sebelumnya yang cendrung mendukung pengusaha daripada rakyat.

“Tapi nyatanya setelah dipilih sama saja. Saya saja kecewa melihat sikap Winarti-Hendri. Apalagi masyarakat disana. Sikap mereka mencederai dan mengkhianati rakyat yang menaruh harapan tinggi. Sekali lagi saya menghimbau sebelum terlambat dan menimbulkan gejolak, sebagai kakak saya mohon Winarti-Hendri menyadari kesalahan dan meminta maaf pada masyarakat yang telah memilihnya. Untuk apa membela kepentingan pengusaha. Biar langgeng bela dan kedepankanlah kepentingan rakyat,” himbau Alzier.

Pernyataan Alzier menyikapi keluarnya Fraksi PDIP dan PAN dari keanggotaan Pansus DPRD Tuba mengenai persoalan tanah antara Masyarakat Gedung Meneng, Gunung Tapa dan Dente Teladas dengan PT. SGC ini sontak mendapatkan banyak dukungan.

“Adanya pernyataan Alzier yang meminta Bupati dan Wakil Bupati Tuba terpilih, Winarti dan Hendriansyah segera instropeksi diri minta maaf kepada masyarakat Tuba kami dukung. Ini merupakan sikap dan kearifan seorang tokoh yang bisa menjadi panutan karena berani memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat,” tegas tokoh Megow Pak Tuba, Sudirman Yakub.

Menurut Sudirman Yacub, dia sejak awal kecewa dengan keluarnya Fraksi PDIP dan PAN. Masyarakat lanjutnya kecewa dengan sikap Winarti dan Hendri yang merupakan kedua petinggi PDIP dan PAN Tuba. Pasalnya sikap keduanya dinilai lebih berpihak kepentingan pengusaha ketimbang membela aspirasi masyarakat Tuba.

“Winarti dan Hendri itu harusnya berjuang untuk rakyat. Jangan malah mementingkan kepentingan pengusaha. Sebagai calon pimpinan di daerah ini mereka harusnya memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tapi ini malah berbeda. Karenanya kami senang ada tokoh sekelas Alzier yang membantu dan menyupport perjuangan kami,” tambah Sudirman Yakub yang juga merupakan tokoh masyarakat Kecamatan Gedongmeneng-Denteteladas Tuba ini lagi.

Untuk diketahui citra lembaga DPRD Tuba kini di ujung tanduk. Ini terkait kinerja Pansus DPRD Tuba soal sengketa Tanah antara masyarakat dan PT. SGC yang terus digembosi. Terbukti tidak hanya Fraksi PDI-P dan PAN DPRD Tuba yang keluar pansus. Tapi terbaru Fraksi Nasdem menempuh sikap sama. Padahal Fraksi Nasdem salahsatu fraksi yang paling gigih memelopori terbentuknya pansus. Bahkan ketua fraksinya, Feri Yansidarona ditunjuk sebagai juru bicara. Sayang seiring waktu, partai ini terkesan menjilat lidahnya menyatakan keluar pansus.

Mensikapi ini, Ketua Bappilu DPW NasDem Lampung Edwin Hanibal mengaku tidak mengetahui manuver yang ditempuh Fraksi Partai Nasdem DPRD Tuba yang memilih keluar dari Pansus PT. SGC daripada membela kepentingan rakyat.

“Kalau laporan baik lisan maupun tertulis baik dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Tuba maupun Fraksi NasDem DPRD Tuba nggak ada. Dan kami Pengurus DPW Partai Nasdem Lampung sangat menyesalkan kalau itu terjadi. Karena kakak Ketua DPW Partai Nasdem (Mustafa, red) selalu meminta agar kawan-kawan fraksi di DPRD Kabupaten/Kota serta Provinsi harus selalu mengedepankan kepentingan rakyat bukan kepentingan pengusaha maupun pemerintah,” tegas Edwin.

Padahal seperti diketahui Fraksi Nasdem DPRD Tuba salahsatu fraksi yang mendorong pansus PT. Sugar Group.

“Jika bicara kepentingan masyarakat, sudah menjadi kewajiban Fraksi Nasdem untuk ikut memperjuangkan. Jika semua mekanisme sudah dilalui, Fraksi Nasdem yang memiliki empat kursi siap memback’up penuh pansus tersebut,” terang Feri Yansidarona seraya menyambut positif wacana pembentukan Pansus PT. Sugar Group. Termasuk adanya keinginan pihak-pihak tertentu agar mengukur ulang lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Sugar Group.

Sebelum Fraksi Nasdem, Fraksi PDI-P dan PAN sudah terlebih dulu menggembosi kinerja pansus dengan keluar dari pansus. Tak pelak sikap kedua fraksi ini mendapat cibiran berbagai pihak.

Pengamat politik Dr. Suwondo MA menilai langkah Fraksi PDI-P dan Fraksi PAN DPRD Tuba tidak etis. “Harusnya sebelum Fraksi PDI-P dan PAN keluar, tugas pansus diselesaikan, apa pun kesimpulannya. Lalu sampaikan di paripurna. Tidak seperti ini, kurang elok dan terkesan lari dari tanggungjawab,” papar Sekretaris Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Lampung (Unila) ini.

“Bisa dikatakan keduanya tidak menjaga amanah yang telah diberikan rakyat Tuba,” tegasnya.

Hal senada ditegaskan Dr. Dedy Hermawan, Dosen Administrasi Negara Fisip Unila. “Mundurnya Fraksi PDI-P dan Fraksi PAN bisa dikatakan menandakan Winarti-Hendri yang merupakan ketua partai telah mengkhianati dan mengingkari perjuangan rakyat yang memilih mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tuba pilkada lalu,” terangnya.

Menurut Dedy, dengan sikap keluar pansus PT. SGC, timbul pertanyaan besar di masyarakat. Jangan-jangan keduanya di pilkada lalu disokong didanai perusahaan. Pertanyaan mulai timbul di masyarakat bawah. Mereka meragukan dan mengkhawatirkan komitment keduanya memimpin Tuba lima tahun kedepan. Patut diduga, mereka lebih mengedepankan kepentingan pihak perusahaan daripada rakyat Tuba.

“Ini ada apa. Belum dilantik sudah pasang badan buat perusahaan. Apalagi jika sudah dilantik. Mau dibawa kemana Tuba lima tahun kedepan. Padahal tujuan Pansus PT. SGC membantu masyarakat Tuba memperjuangkan keadilan. Tapi jika begini timbul penyesalan di pendukung mereka yang telah memilihnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tuba pilkada lalu,” tuturnya.

Karenanya Dedy menghimbau masyarakat terus kritis mensikapi kebijakan keduanya.

“Jika pemimpin saja sudah tidak peka penderitaan rakyat, bahkan berani menghianati perjuangan rakyat memperoleh keadilan, maka hanya satu jalan rakyat harus berani tampil dan kritis. Jangan lagi terlena janji manis kampanye. Tagih seluruh janji kampanye mereka yang katanya berjuang bersama rakyat. Sebab ini belum apa-apa sudah mengingkari perjuangan rakyat dengan lebih membela kepentingan perusahaan PT.SGC,” himbaunya.

Hal sama disampaikan Yusdianto, S,H., M.H. Staf pengajar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum (FH) Unila ini memprediksi popularitas Winarti-Hendri pasca Fraksi PDI-P dan PAN keluar Pansus melorot tajam. Terutama di masyarakat kecil, seperti kaum buruh, tani dan nelayan serta rakyat miskin. Imbasnya bisa berakibat menurun perolehan suara pada momen Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun pilkada.

Menurut kandidat doktor pada FH Universitas Padjajaran (Unpad) ini, keluarnya Fraksi PDI-P dan Fraksi PAN berpengaruh citra partai. Terutama PDI-P yang selama ini basis pemilihnya masyarakat kecil. Seperti kaum buruh, tani dan nelayan serta masyarakat miskin.

“Jadi kedepan saya yakin PDI-P akan ditinggalkan basis pemilihnya. Terutama di Tuba. Kini tercipta stigma partai ini lebih mengedepankan dan membela kepentingan perusahaan (Sugar Group,red), ketimbang membela rakyat pemilihnya,” tutur Yusdianto.

Dengan demikian, PDI-P kini lanjut Yusdianto tidak bisa lagi menjual jargon dan isu sebagai partainya “wong cilik”.

“Bagaimana bisa dikatakan partai wong cilik, jika yang dibela justru penguasa atau pengusaha. Ini yang tidak mereka sadari. Saya yakin, perolehan suara nanti baik dalam Pileg atau terhadap calon yang diusung saat pilkada merosot jauh. Karena telah terjadi krisis kepercayaan di masyarakat,” jelas Yusdianto.

Apalagi yang membuat miris, baik Ketua DPC PDI-P Tuba, Winarti maupun Ketua DPD PAN Tuba, Hendriwansyah, papar Yusdianto merupakan Bupati dan Wakil Bupati Tuba terpilih yang belum dilantik.

“Kini timbul pertanyaan, belum dilantik saja sudah jelas arahnya membela perusahaan. Apalagi jika sudah dilantik. Sekarang saja sudah timbul penyesalan di masyarakat,” tegas Yusdianto lagi.

Masalah ini berawal ketika para tokoh dan masyarakat di Kecamatan Gedungmeneng dan Dante Teladas tidak dapat membuat sertifikat tanah. Penyebabnya karena lahan milik mereka dimasukan oleh PT Indo Lampung Perkasa (ILP) dan PT Indo Lampung Cahaya Makmur (ILCM), anak perusahaan SGC dalam peta sebagai wilayah HGU untuk areal perkebunan tebu. Padahal lahan ini sudah sejak lama dimanfaatkan dan dikuasai masyarakat setempat. Akibat status itu masyarakat di dua kecamatan inipun tidak dapat menerima program dari Pemerintah mulai dari program sertifikat prona dan cetak sawah. (red)