BANDARLAMPUNG – Ketua Panwaslu Kota Bandarlampung, Candrawansah, meminta Pondok Pesantren (Ponpes) tidak berpolitik praktis dengan mendukung salahsatu Calon Gubernur (Cagub)-Wakil Gubernur (Wagub) Lampung dalam Pilkada serentak, 27 Juni mendatang. Alasannya sebagai salahsatu lembaga pendidikan yang biasanya didirikan seorang kyai sebagai figure sentral, sudah semestinya ponpes kembali kekhitahnya. Yakni untuk menciptakan kepribadian muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat serta mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam di tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia.

�Karenanya kurang etis jika keberadaan ponpes malah ditarik-tarik keranah politik, misalnya untuk mendukung salahsatu kandidat tertentu dalam pemilihan gubernur (pilgub) Lampung, 27 Juni mendatang,� tegas Candrawansyah.

Diakui Candrawansyah, hingga kini pihaknya memang belum dapat mengambil tindakan atau sanksi bila ada salahsatu kandidat yang terkesan memobilisasi ponpes untuk meraih simpati dan dukungan. Ini mensikapi kegiatan pimpinan ponpes se-Bandarlampung dalam acara temu kangen bersama Walikota Bandarlampung yang juga merupakan Calon Gubernur Lampung yang diusung PDI-P, Herman HN serta rencana Dzikir Akbar �Untuk Lampung Lebih Baik� bersama Forum Komunikasi Ponpes Kota Bandarlampung, Minggu, 11 Februari mendatang.

�Meski sifatnya umumnya, kita semua mengerti tagline atau slogan �Untuk Lampung Lebih Baik� itu mengarah kesiapa. Namun demikian saat ini kami tak bisa bisa mengambil tindakan.� Tapi saya sudah minta Panwascam untuk mendata keberadaan ponpes se-Bandarlampung. Dalam waktu dekat kami akan menyurati pimpinan ponpes tersebut. Intinya meminta mereka netral dalam pilgub Lampung setelah penetapan kadididat resmi diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung,� urainya.

Sementara itu, H. Ismail Zulkarnain S.H., Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kota Bandarlampung, membantah jika keberadaan lembaganya diarahkan untuk mendukung Cagub Lampung, Herman HN. Menurutnya, keberadaan FKPP semata dalam rangka ukhuwah dan menjalin silaturahmi persaudaraan. Dia pun meminta agar FKPP jangan dikaitkan dengan ajang pilkada.

�Siapapun gubernurnya, bagi kami ukhuwah nomor satu. Jadi kita boleh berbeda memilih. Tapi jangan saling serang dan menjadi pemain. Kanan kiri oke. Pilih gubernur dari hati kita. Pegang yang kuat istiqomah, hargai pilihan orang lain. Beda pilihan itu hak orang, kita tidak boleh memaksa,� jelas Ismail.

Ismail kembali menegaskan berbeda pilihan itu merupakan demokrasi. �Tapi yang terpenting jangan arogan dan memaksakan kehendak. Beda pilihan itu hak orang, tapi kita punya etika,� pesannya.

Disinggung soal rencana Dzikir Akbar dengan tagline �Untuk Lampung Lebih Baik� yang identik dengan Cagub Herman HN bersama Forum Komunikasi Ponpes Kota Bandarlampung, Minggu, 11 Februari 2018, Ismail menegaskan bahwa ini hanya beda penafsiran saja. Dimana pihaknya, sama sekali tidak bermaksud untuk mendukung Cagub atau Wagub tertentu.

�Untuk kegiatan, Minggu 11 Februari mendatang, sudah kami ganti namanya. Judulnya Doa dan Zhikir Untuk Keselamatan Masyarakat Lampung. Jadi sekali lagi tidak ada kaitan dan jangan dibawa-bawa keranah politik. Semua Cagub dan Wagub Lampung, Mustafa-Jajuli, Herman HN-Sutono, Arinal Djunaidi-Chusnunia dan Ridho Ficardo-Bachtiar Basri boleh hadir acara doa dan zhikir bersama ini. Begitu juga Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan berkompetisi di Lampung Utara dan Tanggamus. Sekali lagi kita semua bersaudara,� papar Ismail.(red)