JAKARTA � �Komisi III DPR RI mendukung usulan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginginkan pelaporan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya dilakukan langsung oleh korban.

Menurut Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery, usulan Kapolri adalah terobosan yang baik dalam penegakan hukum terkait UU ITE.

�Karena memang seharusnya demikian,” kata Herman, Rabu (17/2/2021).

Menurut Herman, dengan adanya aturan itu, diharapkan tak akan timbul kegaduhan.

“Saya yakin akan ada dampak yang baik untuk meredam kegaduhan dalam penegakan hukum,” sebutnya.

Herman turut berkomentar mengenai eksekusi UU ITE dalam kasus terkait isu suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA). Menurutnya, polisi harus benar-benar bekerja secara cakap.

“Polisi tentu harus bekerja profesional mendalami kasus tersebut sejauh mana bisa menemukan 2 alat bukti, dan semua pihak harus menahan diri untuk tidak beropini di media,” terangnya.

Diketahui, sebelumnya, Kapolri akan menerbitkan surat telegram untuk pegangan bagi para penyidik terkait revisi UU ITE. Salah satu pedoman dalam surat telegram itu nantinya adalah soal pelapor terkait UU ITE. Rencananya, pelapor UU ITE hanya boleh korban langsung, bukan orang lain atau diwakilkan.

“Tolong dibuatkan semacam STR atau petunjuk untuk kemudian ini bisa dijadikan pegangan bagi para penyidik pada saat menerima laporan,” kata Sigit saat Rapim TNI-Polri 2021 di Mabes Polri, Selasa (16/2).

“Bila perlu laporan tertentu yang bersifat delik aduan. Yang lapor, ya harus korbannya. Jangan diwakili lagi,” katanya.

Pedoman ini dibuat agar nantinya UU ITE tidak digunakan masyarakat sebagai alat untuk saling lapor. Jenderal Sigit juga meminta upaya mediasi didahulukan.

Kondisi masyarakat saling lapor ke polisi menggunakan UU ITE awalnya disoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat memberi pengarahan di Rapim TNI-Polri, Jokowi meminta agar pasal yang menimbulkan multitafsir diterjemahkan secara hati-hati.

“Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati, penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas,” kata Jokowi saat rapat pimpinan TNI-Polri yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/2).

“Dan Kapolri harus meningkatkan pengawasan agar implementasinya konsisten, akuntabel, dan berkeadilan,” sebutnya. (dtc)