Disebut Terima Uang Rp350 Juta, Jaksa KPK Kaji Panggil Nanang Ermanto Disidang Suap Lamsel

BANDARLAMPUNG – Sidang lanjutan perkara korupsi suap fee proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) dengan terdakwa Gilang Ramadhan,  Direktur PT Prabu Sungai Andalas, digelar di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Rabu (24/10).

Dalam keterangan beberapa saksi, terungkap beberapa fakta menarik. Diantaranya keterangan saksi anggota DPRD Provinsi Lampung, Agus Bhakti Nugroho.

Dalam keterangannya Agus mengaku tak hanya mengirimkan atau mengantarkan uang ke Zainudin Hasan yang kini sudah menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang. Tapi Agus juga meyebutkan jika sedikitnya telah dua kali memberi uang kepada wakil Bupati Lamsel, Nanang Ermanto, dengan jumlah Rp350 juta.

“Saya kurang tahu berapa persis yang saya kasih, tapi banyak,” kata dia kepada JPU KPK di persidangan.

Pak wakil (Nanang Ermanto,red) menurut Agus, waktu itu menelepon terus menerus menayain uang. “Ya saya kasih. Pernah saya pinjam sama Gilang Rp100 juta buat ngasih wakil, seingat saya dua kali saya kasih pertama dia masjid Pahoman terus di Parkiran kantor Dewan,” katanya.

Atas pengakuan Agus ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Wawan Yunarwanto mengatakan, tidak menutup kemungkinan di persidangan kedepan Nanang akan dihadirkan. “Tapi waktunya belum ditentukan,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan ditetapkannya Bupati Lamsel Zainudin Hasan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh KPK mendapat tanggapan tokoh masyarakat Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie. Calon anggota DPD RI ini minta KPK tak tebang pilih. Caranya dengan menetapkan dan menahan siapapun yang terlibat kasus ini. Mulai dari Wakil Bupati Lamsel, Nanang Ermanto, pejabat Dinas PUPR, Sahroni hingga para pemborong.

“Dalam surat dakwaan jelas. Nanang Ermanto dikatakan menikmati uang Rp100juta. Lalu Sahroni disebut mengatur dan memungut setoran proyek. Tahan dan sel juga mereka. Jangan hanya ditimpahkan kasus suap ke Zainudin Hasan. KPK jangan tebang pilih,” tegas Alzier.

“Dalam hukum, jangankan Rp100juta, menikmati Rp1juta hasil korupsi, itu kejahatan. Lalu Sahroni, jelas disurat dakwaan berperan memuluskan praktek suap mengatur proyek di Lamsel. Kenapa ini tak diproses dan dibui. Bila perlu tetapkan sebagai tersangka TPPU. Usut semua, jangan hanya Zainudin Hasan,” tambah eks Ketua DPD Partai Golkar Lampung ini.

Kemudian para kontraktor, juga harus menjadi perhatian KPK. Seperti beberapa pihak yang telah diperiksa KPK. Antara lain, calon anggota DPD RI, Ahmad Bastian SY,serta Thomas Azis Riska dan lainnya.

“Sekali lagi usut semua. Tahan dan bui. Tahap awal, Nanang Ermanto dan Sahroni yang jelas menikmati uang dan mengatur proyek. Lalu kembangkan penyidikan kepihak rekanan atau kontraktor. Ini jika Lamsel mau bagus. Jangan hanya Zainudin Hasan yang diproses,” terang Alzier.

Alzier sendiri mengaku telah diperiksa KPK di kasus ini. “Bila memang keterangan saya diperlukan, kapan saja saya siap. Saya koperatif. Tak ada masalah. Saya patuh hukum. Saya akan jelaskan segamblang-gamblangnya soal kasus ini sepanjang yang saya dengar, liat dan ketahui. Tidak ada yang saya tutupi. Untuk itu, saya berharap KPK mengusut semua. Termasuk keterlibatan Wakil Bupati Nanang Ermanto, pejabat dinas PUPR Sahroni dan pihak kontraktor. Sekali lagi saya ingin, Lamsel kedepan lebih baik,” pungkas Alzier. (red/net)