SUKADANA – Berkas kasus pencemaran nama baik dengan pelapor Bupati Lampung Timur non aktif, Chusnunia Chalim (Nunik) di Kejaksaan Negeri Sukadana nampaknya akan berlanjut ke meja hijau. Pasalnya berkas sudah masuk tahap pra penuntutan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejari setempat.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Timur (Lamtim), A. Syahrir Harahap, SH, M.H., membenarkan hal tersebut. Ia mengaku berkas pelimpahan dari Polres sudah diterima beberapa bulan lalu.
“Jadi setelah dipelajari JPU dinyatakan lengkap, baik syarat formal maupun syarat material. Sehingga tindak lanjutnya, kita menunggu penyidik polres menyerahkan tahap kedua,” ungkapnya di ruang kerjanya, Rabu (25/4).
Lebih lanjut, kata Syahrir, setelah tahap kedua diserahkan penyidik polres, kejaksaan akan menindaklanjutnya. “Dari berkas pengaduan Nunik melalui jalur hukum yang saya baca, pelapor ini tidak terima aksi demo menyerang harkat dan martabat. Menciderai dengan membawa-bawa program ramah anak di kabupaten yang saat itu dipimpinnya. Jadi persoalan pendemo itu seharusnya fokus menayakan status adopsi anak itu, jangan lari kemana-kana. Kasus ini tetap akan kita tindaklanjuti sampai tuntas,”pungkasnya.
Untuk diketahui sebelumnya pelimpahan berkas oleh Polres Lamtim soal kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Bupati Lamtim (Non Aktif) Chusnunia Chalim yang akrab disapa Nunik terhadap Lembaga Pengawas Pelayanan Publik dan Informasi (LP3-RI) Provinsi Lampung, disikapi M. Alzier Dianis Thabranie. Pada kesempatan ini, Alzier berharap Nunik menarik atau mencabut laporan itu dari polisi.
“Sebab jika diteruskan, perkara ini tidak hanya membuat gaduh Lampung Timur, namun juga Lampung di tingkat nasional, mengingat Nunik juga merupakan politisi yang pernah berkiprah di DPR RI. Ini akan menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Bahkan bisa saja menyeret nama tokoh politik tertentu,” papar salahsatu tokoh Nadhlatul Ulama (NU) Lampung ini.
Ditegaskan Alzier, prediksi ini bukan tanpa alasan. Pasalnya jika kasus sudah bergulir di pengadilan, maka akan terbuka untuk umum. Diliput semua media. Yang mengkhawatirkan semua fakta hukum akan diungkap. Baik itu kebenaran materiil maupun formil.
Bisa saja timbul berbagai kejutan yang sifatnya sangat privaci. Seperti ada permintaan dari pihak berperkara untuk melakukan tes DNA (Ddeoxyribose-nucleic acid, red). Suatu tes yang dapat mengungkap genetika. Lalu misalnya ada lagi permintaan tes virginitas. Kemungkinan ini semua bisa terjadi dan tidak bisa dicegah jika sudah masuk ranah pengadilan.
“Selain itu sebagai pejabat publik, Nunik juga tidak bisa mengelak untuk mengungkap permasalahan tersebut. Ini yang membuat saya cemas. Sebab akan ada hal yang kurang pantas yang nanti akan terungkap dan menjadi perbincangan. Jadi sekali lagi, sebelum terjadi, baiknya persoalan ini dimusyawarahkan saja. Segera berdamai,” tutupnya.
Alzier juga menyatakan pelaporan kasus pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap status adopsi anak Nunik berinisial Aj ini, terkesan dipaksakan. Alasannya wajar saja masyarakat bertanya ke Nunik terkait statusnya. Apakah sudah menikah, sudah pernah menikah atau belum pernah menikah. Begitu pula terkait legalitas anak yang diasuhnya.
“Sebab Nunik itu pejabat publik. Dan yang harus digarisbawahi kalau masyarakat demo atau bertanya itu tandanya mereka sayang dan sangat peduli pemimpinnya. Ini yang harus disadari Nunik,” terang Alzier.
Karenanya Alzier menghimbau Nunik mencabut laporan dari polisi. “Dari nanti melebar kemana-kemana. Dipanggil menjadi saksi. Disumpah di pengadilan. Sudah selesaikan saja secara kekeluargaan,” tegasnya.
Sebelumnya Kapolres Lamtim AKBP Taufan Dirgantoro membenarkan jika pihaknya sudah melimpahkan berkas aduan Nunik dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Lembaga Pengawas Pelayanan Publik dan Informasi (LP3-RI) Provinsi ke Kejari, setempat.
Untuk diketahui ramai pertanyaan masyarakat terkait status perkawinan Cawagub Lampung, Chusnunia Chalim alias Nunik, terjawab. Ternyata Bupati Lamtim masih berstatus gadis alias belum kawin. Hal ini terungkap di dokumen daftar riwayat hidup model BB.2.-KWK Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang diunggah diwebsite lampung.kpu.go.id.
Dalam dokumen berisi data pribadi dijelaskan bahwa Nunik merupakan gadis kelahiran Karang Anom, 12 Juli 1982. Nunik beralamat di Karang Anom RT/RW 011/004 Kecamatan Waway Karya. Dalam biodata yang langsung ditandatangani diatas materai Rp6000 tertanggal 9 Januari 2018 itu, Nunik menegaskan status perkawinannya adalah belum kawin.
Terkait dengan status Nunik ini sendiri sebagaimana dilansir dari http://regional.liputan6.com sempat menuai aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa menyoal status anak adopsi Bupati Lamtim Chusnunia Chalim yang berlanjut ke ranah hukum. Bupati ketika itu melaporkan LP3-RI Provinsi Lampung ke pihak kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.
Kepala Polres Lamtim AKBP Yudy Chandra Erlianto saat itu melalui Kasat Reskrim Polres Lamtim AKP Devi Sujana mengatakan pihaknya menerima laporan resmi Chusnunia Chalim pada Jumat, 21 Juli 2017. Polres Lamtim pun segera menyelidiki dan menyidik serta memanggil para saksi.
“Dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan karena Chusnunia tidak terima nama anaknya dibawa dalam demonstrasi,” ujar Devi seperti dikutip Antara.
Sebelumnya, ratusan warga yang mengatasnamakan LP3-RI Provinsi Lampung berdemonstrasi di depan kantor Pemkab Lamtim pada Selasa, 18 Juli 2017. Mereka menuntut penjelasan bupati terkait status anaknya yang berinisial AJ. Anaknya itu diketahui tertera dalam dokumen kependudukan (KK) Chusnunia yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Di dalam KK ibunya bupati yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Lamtim disebut sebagai cucu.
Pendemo menyampaikan tuntutan dan membawa spanduk serta sejumlah foto Chusnunia Chalim bersama AJ. Mereka akhirnya diterima pejabat Pemkab Lamtim yang menjelaskan persoalan anak bupati.
Juru Bicara LP3-RI Provinsi Lampung Johan Abidin mengatakan,””Kami hormati proses hukum itu,” saat dikonfirmasi terkait pelaporan Chusnunia Chalim ke polisi.
Dia mengatakan apa yang disampaikan LP3-RI adalah sikap murni aspirasi masyarakat kepada Chusnunia Chalim sebagai Bupati Lamtim. Menurut dia, banyak masyarakat Lamtim mempertanyakan status AJ.
“Langkah kami mengkritisi bupati karena banyak warga yang mempertanyakan anak bupati. Karena dari data yang kami punya dalam KK tersebut tidak disebutkan nama dari ayah AJ,” ujar dia.
Dia membantah demonstrasi itu bagian dari politik menjatuhkan Chusnunia Chalim. “Kami tidak ada kepentingan politik. LP3-RI Provinsi Lampung murni melakukannya untuk mengkritisi. Silakan dibuktikan jika kami punya kepentingan politik menjatuhkan bupati,” ujarnya.
Johan menambahkan, sebelum aksi demonstrasi tersebut, pihaknya telah berkirim surat kepada Bupati Lamtim sebanyak dua kali. Namun, surat tersebut tidak mendapat jawaban dari Chusnunia Chalim.
“Kami sudah berkirim surat sebanyak dua kali meminta penjelasan Bupati tentang status AJ. Pertama pada bulan Mei, tapi tidak dijawab. Lalu kami kembali berkirim surat pada bulan Juni, tapi tetap tidak dijawab, sehingga kami menggelar demonstrasi menuntut penjelasan itu,” ujar dia.
Terkait tuduhan bahwa LP3-RI Lampung justru telah mengeksploitasi anak, dia pun kembali membantah. Menurut dia, adanya demonstrasi itu menambah terang permasalahan itu, sehingga masyarakat tidak lagi menyoal status AJ tersebut.
“Kami pikir ini isunya telah dibelokkan. Kami sama sekali tidak ada unsur mengeksploitasi anak. Hanya saja karena materi demo itu adalah anak, sehingga menyertakan foto anak itu,” katanya pula.(red/net)
