Dikelola Adik Bupati, Program Ayam Tubaba Rp5,5 Miliar Lebih Gagal

PANARAGAN – Masih ingat acara launching Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) Mandiri Bersama berupa ternak Ayam Kampung Unggulan �MANO-Q� Asli Tulang Bawang Barat (Tubaba) oleh Bupati Umar Ahmad di Tiyuh Penumangan Baru, Selasa (12/4) tahun lalu ? Ternyata kini program yang dicanangkan guna mencapai target 1 juta ekor ayam pertahun tersebut disinyalir gagal. Akibatnya dana yang dipakai bersumber dari alokasi Dana Desa (DD) atau tiyuh se-Kabupaten Tubaba terkesan tidak jelas hingga berpotensi menimbulkan kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Menariknya sebagai pengelola atau kepala operasional BUMT Mandiri Bersama adalah Chaerullah Ahmad yang tidak lain merupakan adik dari Bupati Tubaba, Umar Ahmad.

Saat acara launching tersebut Bupati Umar Ahmad menegaskan adanya program BUMT Mandiri Bersama akan membantu perubahan signifikan pada perekonomian warga masyarakat Tubaba. �Saya berharap dengan BUMT Mandiri Bersama ini akan menumbuhkan ternak ayam kampung asli di Tubaba. Pastinya, ternak ayam kampung Tubaba akan mencapai 1 juta ekor per-tahun,� kata Umar Ahmad dalam sambutannya waktu itu.

Sementara Chaerullah Ahmad, Kepala Operasional BUMT �Mandiri Bersama� mengatakan jika BUMT ini diharapkan nantinya meningkatkan perekonomian pada tiyuh se-Kabupaten Tubaba. Itu semua dengan dana yang bersumber dan diadakan oleh tiyuh (desa) masing-masing. Perlu diketahui BUMT ini di bentuk 1 Oktober 2015.

Lantas bagaimana dengan kelanjutan program tersebut setelah lebih dari satu tahun berjalan? �Semua gagal, bisa cek di lapangan. Dana miliaran rupiah yang diberikan dan ditanamkan oleh seluruh Tiyuh (Desa,red) se-Kabupaten Tubaba kini tidak ada kejelasan dan sia-sia hingga terkesan mubazir,� ungkap anggota DPRD Tubaba, S. Joko Kuncoro belum lama ini.

Menurut Joko Kuncoro, silang sengkarut permasalahan ini bermula saat kepala-kepala kampung atau tiyuh se-Kabupaten Tubaba dimintakan tanda-tangan persetujuan dan terkesan dipaksa agar mau menyerahkan dana desa Tahun 2015 masing-masing Rp60 juta per-desa. Dengan demikian dana yang terkumpul saat itu berkisar lebih dari Rp5,5 miliar. Dana ini kemudian dikoordinir dinas terkait untuk diberikan ke BUMT Mandiri Bersama. Karena sungkan, mereka pun (para kepala kampung,red) terpaksa memberikan penyertaan modal pada BUMT yang menajemen operasionalnya langsung dibawah pimpinan adik Bupati Tubaba yakni Chaerullah Ahmad sebesar Rp60juta per-tiyuhnya.

�Dan hasilnya bisa dilihat dan dirasakan seperti sekarang. Jangankan untung, menerima modal kembali saja tidak ada. Dan sekarang setiap kampung atau tiyuh pada resah dan meminta pengembalian dana yang telah dikucurkan karena tidak sesuai yang dijanjikan. Sekarang para kepala kampung/tiyuh pada gelisah dan merasa menjadi tumbal lantaran dimintakan pertanggungjawaban oleh warga masyarakatnya,� terang Joko Kuncoro lagi.

Apa yang disampaikan Joko Kuncoro ini senada dengan yang disampaikan oleh salah-satu kepala tiyuh yang mewanti-wanti agar namanya tidak dikorankan. �Waktu itu, kami dimintakan tanda-tangan untuk menyetujui penyerahan dana desa sebesar Rp60 juta. Katanya untuk investasi modal BUMT Mandiri Bersama. Kami dijanjikan berbagi keuntungan. Karena sungkan, kami terpaksa ikut-ikutan tandatangan lantaran melihat adik Bupati Tubaba ada di manajemen BUMT tersebut,� jelasnya.

Apesnya meski sudah berjalan lebih dari satu tahun berjalan, ternyata bagi hasil keuntungan yang dijanjikan oleh BUMT Mandiri Bersama ini ternyata hanya pepesan kosong dan akal-akalan saja. Buktinya jangankan untuk membayar keuntungan, situasi kantor perusahaan BUMT Mandiri Bersama saja ini kini kondisinya sangat memprihatinkan. Dimana-mana tertutup semak belukar dan tidak ada kegiatan atau aktifitas sama sekali. Kemudian lagi, kondisi kandang ayam yang berada di Tiyuh Penumangan kini sudah tidak beroperasi lagi.

�Akibatnya saya sekarang yang dikejar-kejar dan ditanya warga terkait penggunaan dana desa yang dipakai BUMT Mandiri Bersama ini. Kesannya saya yang �makan� uang tersebut. Padahal saya tidak tahu menahu. Kondisi yang sama juga dialami puluhan kepala kampung atau tiyuh lainnya,� terang Kepala Tiyuh ini lagi.

Saat di konfirmasi Bupati Tubaba, Umar Ahmad, terkesan enggan menjelaskan secara lebih mendalam terkait masalah penggunaan dana desa se-Kabupaten Tubaba sebesar lebih dari Rp5,5 miliar oleh BUMT Mandiri Bersama dibawah pimpinan adiknya, Chaerullah Ahmad ini. Dia hanya berharap berita yang ditonjolkan tidak bersifat opini. �Trims untuk semuanya. Terusin aja ga perlu dibantah,� pesannya via Whatapps, Jumat (4/8).

Sementara Wakil Bupati Tubaba, Fauzi Hasan berhasil dimintakan tanggapannya. Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Tubaba yang terkenal ramah dengan para jurnalisnya ini, tidak membantah jika program BUMT Mandiri Bersama berupa ternak Ayam Kampung Unggulan �MANO-Q� Asli Tubaba yang dicanangkan memang tidak berjalan sesuai rencana dan yang ditargetkan oleh pengelola. Ini berbuntut dengan tidak adanya �bagi hasil atau keuntungan yang dapat dinikmati oleh Tiyuh yang turut menanamkan modalnya dalam BUMT tersebut.
�Karenanya kini kami sedang melakukan audit terhadap pelaksanaan program tersebut,� terang Fauzi Hasan.

Sebelumnya beberapa waktu lalu sebagaimana dilansir dari portal lampung1.com. dan lenteraswaralampung.com beberapa kalangan juga pernah mengkritik penggunaan dana desa Kabupaten Tubaba. Ini terkait adanya studi banding dengan dalih pelatihan peningkatan kapasitas yang dilakukan perangkat desa se-Kabupaten Tubaba ke Provinsi Bali dan Bandung, Jawa Barat yang dinilai tidak ada manfaat bagi pembangunan tiyuh atau desa. Adapun dana yang dipakai merupakan anggaran dana desa sebesar Rp20 juta pertiyuh atau perdesa-nya. Dengan demikian dana desa keseluruhan yang dipakai mencapai Rp1,86 miliar.

Kegiatan ini dikritik lantaran dinilai tidak mengindahkan instruksi pihak kejaksaan dan kepolisian serta tidak sejalan dengan tujuan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam UU Desa No. 6 tahun 2014. Yakni tentang kucuran dana desa yang diperuntukan buat mensejahterakan masyarakat melalui program padat karya. Dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ini seharusnya digunakan sebagaimana mestinya. Seperti perehaban jalan, atau onderlagh, lapen, sumur bor dan pembangunan lainya demi kemajuan desa.(red/dbs)