Cakada Bisa Didompleng Kepentingan Pemodal

JAKARTA – Direktur Politik Dalam Negeri pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung memiliki sejumlah kekurangan. Di antaranya para calon kepala daerah (cakada) rawan disusupi kepentingan modal.

Bahtiar dalam keterangan yang diperoleh dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (21/10), mengatakan para calon kepala daerah juga harus memiliki modal dana yang cukup besar. Menurut Doktor Ilmu Pemerintahan ini, sejumlah kekurangan lain dari penyelenggaraan pilkada langsung adalah pemilih akan menjadi individualis dan materialistis. Calon kepala daerah hanya mengandalkan ketokohan dan menafikan kemampuan memimpin organisasi yang kelak dibutuhkan saat terpilih menjadi kepala daerah.

Selain itu, katanya, pilkada langsung berpotensi terjadinya konflik horizontal maupun vertikal antarbasis pendukung calon. Terlebih, apabila pemahaman politik rakyat di suatu daerah belum cukup matang.

Penyelenggaran pilkada langsung, katanya, juga kerap terjadi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik itu dari anggaran bantuan sosial maupun pos anggaran lain oleh pejawat untuk kepentingan pribadi karena maju kembali bertarung dalam pilkada.

“Tak jarang daerah abai dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran pilkada sehingga membuat daerah kebingungan saat menjelang dimulainya tahapan pelaksanaan pilkada,” kata Bahtiar.

Sementara kelebihan dari penyelenggaraan pilkada langsung yakni membuat pemilih mengenal secara konkret calon kepala daerah yang bakal berlaga.

Masyarakat pun bisa menikmati proses pemilihan dan mengetahui secara pasti visi misi dan program yang digembar-gemborkan calon kepala daerah.”Kepala daerah yang terpilih tentu akan merepresentasikan aspirasi dari masyarakat di daerah tersebut,” katanya.

Kelebihan lainnya, menurut Bahtiar, pilkada langsung juga menjadikan suara pemilih sangat berharga karena kepentingan rakyat atau pemilih bakal menjadi fokus perhatian terbesar bagi calon kepala daerah.

Pilkada langsung, kata Bahtiar, terdapat legitimasi yang kuat terhadap kepala daerah terpilih. “Pemerintah daerah akan kuat dengan legitimasinya karena tidak mudah diguncang oleh DPRD,” katanya.

Menurut Bahtiar, pelaksanaan pilkada langsung bisa menjadi alat ukur partisipasi, pemahaman, serta pentingnya politik bagi masyarakat.

Selain itu, pemberdayagunaan sumber daya yang dimiliki calon kepala daerah bakal menjadi efektif. Pasalnya, keberadaan pihak ketiga akan tereliminasi karena calon kepala daerah langsung melakukan komunikasi dengan masyarakat pemilih.

Tak hanya itu, dalam Pilkada langsung, ketokohan seorang calon juga akan jadi daya tarik bagi calon pemilih ketimbang sepak terjang partai pengusungnya.”Artinya besar kecil parpol yang mengusungnya pada pelaksanaan pemilihan tidak berkorelasi kuat terhadap keberhasilan atau keterpilihan calon kepala daerah,” kata Bahtiar.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie, minta masyarakat jeli memilih pemimpin. Terutama menghadapi momentum Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung, 27 Juni 2018 mendatang.

Dia pun sepakat himbauan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PWNU) sebagaimana yang disampaikan dalam Konferensi Wilayah (Konferwil) NU Provinsi Lampung ke-X di Pondok Pesantren Darussa’adah, Gunung Sugih, Lampung Tengah (Lamteng). Dimana masyarakat Lampung dapat memilih pemimpin yang mengerti keagamaan, dekat para ulama, sehingga pemimpin bisa bersih dari perilaku yang merusak agama dan bangsa.

“Selain itu, saya ingin menambahkan janganlah pilih pemimpin atau Cagub Lampung yang dikelilingi oleh Tim Sukses (TS) yang merupakan terpidana korupsi atau koruptor,” tegas Alzier.

“Jika yang begini dipilih, rusaklah Lampung kedepan. Saya tak ingin menyebut nama. Tapi saya yakin teman-teman media lebih mengerti tentang siapa yang saya maksud,” tutur Alzier kembali.

Mengapa ? “Karena didampingi tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi dan lain-lain saja, tidak menjamin sang pemimpin akan amanah jika dipercaya dalam memimpin Lampung lima tahun kedepan. Apalagi jika yang kerap mendampingi adalah terpidana korupsi. Bisa habis Lampung kedepan,” pungkasnya.

Hal senada pernah disampaikan Dr. Suwondo M.A, Sekretaris Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Lampung (Unila). Namun Suwondo lebih menyorot kinerja Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung. Dia meminta Bawaslu bekerja maksimal. Terutama mewaspadai langkah para pengusaha pendukung para cagub dan wagub yang akan berkompetisi di Pilgub Lampung.

“Pesan saya hati-hati. Pengusaha tidak ada yang ingin calonnya kalah. Karena calon ini akan menjadi tunggangan mereka untuk ikut mengatur jalannya pemerintahan,” ungkap Dr. Suwondo M.A, beberapa waktu lalu.

 “Jika ini yang diterapkan Bawaslu, saya yakin Pilgub Lampung 2018 mendatang akan berlangsung fair dan jurdil. Dan pemimpin yang terpilih memang merupakan pemimpin harapan kita semua,” himbaunya.(red)