Aliran Dana Majelis Taklim Rachmat Hidayat Disoal

BANDARLAMPUNG – Ratusan massa yang tergabung aliansi Gerakan Lampung Bersih akan menggelar aksi mempertanyakan aliran dana setiap kegiatan di Yayasan Majelis Taklim (MT) Rachmat Hidayat, Kamis (15/3). Mereka terdiri Jaringan Anti Korupsi (JAK) dibawah pimpinan Didik Junaidi. Lalu, Apirasi Mahasiswa Peduli Lampung (AMPL) dibawah koordinasi Arief Rahman. Kemudian Jaringan Masyarakat Peduli Daerah (JMPD) dibawah pimpinan Safrudin. Serta Forum Reformasi Lampung(FOREL) dibawah koordinasi Sudirman Dewa. Dan terakhir Gerakan Radikal Pemberantasan Korupsi (GRPK) dibawah pimpinan Arieffuddin.

“Iya, rencananya kami hari Kamis (15/3) menggelar aksi di Kejati Lampung. Intinya mempertanyakan aliran dana kegiatan Yayasan Majelis Taklim (MT) Rachmat Hidayat. Massanya sekitar 100an. Izin aksi sudah kami sampaikan ke Polresta Bandarlampung,” tegas Arieffudin.

Aksi ini lanjutnya menyangkut aliran dana kegiatan yang dilakukan MT Rachmat Hidayat yang berlangsung setiap bulan. Selain itu yayasan membagikan hadiah seperti mobil dan umroh di kegiatan. Bahkan tidak hanya itu, setiap kegiatan pengajian sampai mengundang ustad dan ustadzah ibukota.

“Karenanya kami ingin transparansi dari para pengurus yayasan. Darimana sumber dana tersebut. Kami tidak menyebut ini penyimpangan. Tapi kami ingin adanya keterbukaan,” jelasnya lagi.

Sementara itu, Penanggung jawab aksi, Didik Junaidi dari LSM JAK sebagaimana dikutip dari website lampungsotoe.com,  mengatakan aliran dana MT Rachmat Hidayat patut dipertanyakan. Pasalnya, didirikan langsung pejabat publik yaitu Ketua Penggerak PKK Kota Bandarlampung, Eva Dwiana Herman HN.

“Patut kita curigai yayasan MT Rachmat Hidayat, kita akan minta kejaksaan melakukan penyelidikan karena perputaran dananya sangat dahsyat. Kenapa kami mempermasalahkan yayasan Rachmat Hidayat, karena tidak bisa dipungkiri ketuanya pejabat publik,” ujar Didik.

Menurutnya, penting diketahui publik aliran dana yang dimiliki Yayasan Rachmat Hidayat darimana asal muasalnya. Ini terlihat besaran nominal yang cukup fantastis jika dilihat dari setiap kegiatan dan hadiah yang diberikan.

“Sebenarnya ini bukan temuan, dari dulu juga sudah pernah terpublikasi dimana Yayasan Rachmat Hidayat ini dari jamannya ke Kubah Emas dari keberangkatan sampai transport, itu berapa anggaran itu yang pertama, lalu yang kedua pemanggilan ustad/ustadzah yang dari Jakarta pada setiap bulan. Sekali kali dua belas bulan udah berapa duitnya. kita hitung aja duitnya Rp100 juta, belum memanggil jamaah yang dari kabupaten,” ucapnya.

Ia menegaskan, dengan dilakukan penyelidikan oleh kejaksaan pada sumbangan rekening Yayasan Rachmat Hidayat, lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) wajib ikut menelusurinya.

“Jika kita kaji lagi ulang berapa sih gaji ketua ibu PKK berapa sih gaji pak walikota, kalau memang itu ada sumbangan dari dermawan,” paparnya.

Dirinya mengatakan, keterlibatan Eva Dwiana Herman HN dalam kepengurusan Yayasan Rachmat Hidayat perlu dievaluasi karena banyak menimbulkan tanda tanya. Mulai dari pengadaan aliran dana hingga dugaan penggerak yayasan Rachmat Hidayat sebagai alat kampanye memenangkan Herman HN sebagai cagub Lampung.

Untuk diketahui, aksi damai aliansi Gerakan Lampung Bersih akan dimulai dengan longmarch dari Tugu Adipura ke Kejari Lampung, pada Kamis (15/3 dan akan diikuti ratusan massa aksi.

Sementara Herman HN, beberapa waktu yang lalu pernah menyatakan dirinya tidak malu untuk mengemis. Yakni untuk kegiatan keagamaan, seperti kelompok majelis taklim yang dibinanya. Dia membantah bahwa dirinya memakai dana APBD dalam pelaksanan program kegiatan. “Semua murni bantuan pigak pihak yang tergerak untuk membantu,” jelasnya.(red/net)