JAKARTA�� Pemprov sedang membahas rencana kenaikan dana desa tahun depan. Diperkirakan dana desa yang tahun ini stagnan akan naik hingga Rp85 Triliun. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, beberapa waktu lalu dalam Rapat Kabinet Paripurna Presiden Joko Widodo sudah menyatakan harapan bahwa tahun depan dana desa akan naik lebih tinggi dari tahun ini.
Lalu Kementerian Keuangan menyatakan kemungkinan adanya alokasi dana desa sebesar Rp75 triliun – Rp85 triliun. Kenaikan ini nanti akan dibahas lagi dengan DPR karena harus ada persetujuan dengan DPR dulu.
“Presiden pada dasarnya menginginkan meningkatkan dana desa. Kemarin dalam rapat kabinet paripurna Menkeu kemungkinan mengalokasikan anggaran sebesar Rp75-Rp85 T,” katanya usai Public Lecture Desa Maju, Rakyat Sejahtera, Indonesia Makmur di Jakarta.
Eko mengatakan, kenaikan dana desa memang bergantung dari kesiapan perangkat desa. Namun setelah lebih dari empat tahun bergulir, kesiapannya seharusnya sudah lebih baik dan kasus penyimpangannya pun bisa dikurangi.
Selain kesiapan perangkat desa, dana desa akan dinaikkan tahun depan karena APBN juga mengalami kenaikan. Dia mengungkapkan, pencapaian kesiapan perangkat desa diluar ekspektasi sebab ternyata mayoritas mereka sudah sudah mampu mengelola.
�Disisi lain, Eko Putro Sandjojo membantah jika kenaikan dana desa ini ada kaitannya pencitraan pemerintah untuk kepentingan Pemilu Presiden (Pilres) tahun depan.
“Tidak ada (kaitannya dengan Pilpres). Karena setiap tahun dana desa selalu dikucurkan,” katanya.
Eko menjelaskan, total dana desa yang sudah dikucurkan dalam empat tahun terakhir ini mencapai Rp187 Triliun.
Menurut dia, pemerintah pusat sebelumnya sudah merubah periode masa pencairan. Yang tadinya April dimajukan ke Januari karena respon yang cepat oleh Presiden dan Kemenkeu.
Untuk tahun ini, katanya, dana desa sudah cair per 15 Januari oleh pemerintah pusat. Namun masalah terjadi karena banyak APBD yang belum diketuk palu oleh kepala daerah, katanya, maka masih banyak desa yang belum menerimanya sebab belum ada persetujuan antara pemerintah kabupaten dan DPRDnya.
“Kami juga dibantu oleh Kemendagri supaya mempercepat hal ini.� Saya dengar sekarang sudah mencapai 80% pencairan di daerah,” jelasnya.
Mantan pengusaha ini, jelasnya, dengan adanya bantuan dari Kemendagri proses pencairan pun makin cepat. Empat hari lalu, katanya, pencairan baru 60% namun hari berikutnya sudah 80%. Mendes pun meminta daerah segera mengetok palu APBDnya agar dana desa pun segera bisa dicairkan.(net)
