BANDARLAMPUNG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid angkat bicara. Ini terkait adanya wacana ukur ulang lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Sugar Group Companies (SGC). Menurutnya, proses ukur ulang lahan, tak bisa dilakukan tanpa ada permohonan resmi.

“Kalau ukur ulang harus ada permohonan. Pemohon sudah ada dari DPR-RI. Maka harus pakai APBN. Jika APBN, akan kami cek anggaran ada-apa tidak,” terang Nusron Wahid saat melakukan kunjungan kerja dan rapat koordinasi dengan Gubernur Lampung, Bupati/Walikota dan pejabat BPN di Kantor Pemprov Lampung, Selasa (29/7/2025).

Diuraikannya, ada proses melakukan pengukuran lahan. Diantaranya ada pemohon terlebih dahulu. Pasalnya pihaknya tak bisa langsung melakukan pengukuran. Belum lagi terkait soal pembiayaan. Jika nanti semua memakai APBN, maka akan jadi “preseden” buruk. Sebab, dana APBN bisa tersedot habis hanya untuk ukur ulang tanah milik perusahaan.

“Beda jika, pemohon dari pihak swasta. Biaya pengukuran bisa ditanggung mereka. Bukan oleh negara. Jadi hingga kini kami menunggu dari pemohon,” tegasnya.

Sementara itu Kadin Lampung, melihat wacana ukur ulang HGU PT. SGC hanya memperkeruh iklim investasi yang sedang digalakkan di Lampung. Namun, lembaga ini yakin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mampu mengatasinya.

Wakil Ketua Umum Kadin Lampung Romy Junanto Utama mengatakan Kadin Lampung siap mendukung semua kebijakan kepala daerah demi kemajuan daerah. “Pak Gubernur memahami dunia bisnis,” katanya sebagaimana dilansir dari Helo Indonesia, Selasa (29/7/2025).

Menurut dia, wacana ukur ulang lahan HGU PT SGC telah mengancam iklim investasi ke daerah ini. Padahal, Gubernur Mirza tengah membuka kesempatan luas pemodal berinvestasi dsesuai dengan visi dan misi sang kepala daerah.

Namun, Kadin Lampung yakin dan optimis iklim investasi tetap kondusif di bawah kepemimpinan Gubernur Mirza, kata Romy Junanto Utama. “Pak Gubernur orang yang sudah berpengalaman dan memahami dunia bisnis,” tegasnya.

Dia yakin Gubernur Mirza akan bekerja ekstra keras bersama jajarannya menjaga iklim investasi agar tetap kondusif karena ini terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

Wacana ukur ulang lahan HGU, dinilai Romy, hanya memperkeruh suasana dan ancaman bagi iklim investasi di Lampung. “Kalau masalah ukur ulang HGU itu hanya wacana entah siapa yang memulai dan atas permintaan siapa, ” tambahnya.(red/net)