Soal Pansus Sugar, Tokoh Adat Megow Pak Dukung Alzier

Minta Winarti-Hendri Taubat

BANDARLAMPUNG – Adanya statment Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Provinsi Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie mendapat dukungan banyak pihak. Ini menyikapi keluarnya Fraksi PDIP dan PAN dari keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Tulang Bawang (Tuba) mengenai Persoalan Tanah antara Masyarakat Gedung Meneng, Gunung Tapa dan Dente Teladas dengan PT. Sugar Group Companies (SGC).

“Adanya pernyataan Alzier yang meminta pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tuba terpilih, Winarti dan Hendriansyah segera instropeksi diri. Bila perlu segera meminta maaf kepada masyarakat Tuba kami dukung sepenuhnya. Ini merupakan sikap dan kearifan seorang tokoh yang bisa menjadi panutan karena berani memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat,” tegas tokoh Megow Pak Tuba, Sudirman Yakub.

Menurut Sudirman Yacub, dia pun sejak awal kecewa dengan keluarnya Fraksi PDIP dan PAN dari keanggotaan Pansus Persoalan Tanah antara Masyarakat Gedung Meneng, Gunung Tapa dan Dente Teladas dengan PT. SGC. Masyarakat pun lanjutnya kecewa dengan sikap Winarti dan Hendri yang merupakan kedua petinggi PDIP dan PAN Tuba tersebut. Pasalnya sikap Bupati dan Wakil Bupati Tuba terpilih dinilai lebih berpihak kepentingan pengusaha ketimbang membela aspirasi masyarakat Tuba.

“Winarti dan Hendri itu harusnya berjuang untuk rakyat. Jangan malah mementingkan kepentingan pengusaha. Sebagai calon pimpinan di daerah ini mereka harusnya memperjuangkan aspirasi masyarakat Tuba. Tapi ini malah berbeda. Karenanya kami senang ada tokoh sekelas Alzier yang membantu dan menyupport perjuangan kami,” tambah Sudirman Yakub yang juga merupakan tokoh masyarakat Kecamatan Gedongmeneng-Denteteladas Tuba ini lagi.

Seperti diketahui, Alzier Dianis Thabranie sebelumnya meminta Winarti dan Hendri instropeksi diri hingga meminta maaf pada masyarakat Tuba.

“Sebab bagimanapun sikap keduanya sebagai petinggi PDIP dan PAN seiring keluarnya Fraksi PDI-P dan PAN dari Pansus Sugar Group sangat menyakiti dan mengkhianati masyarakat. Saran saya sebelum kualat, ada baiknya keduanya instropeksi diri, bertaubat dan minta maaf pada masyarakat Tuba,” tutur Alzier.

Menurut Alzier, harusnya Winarti-Hendri sadar mereka dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati karena rakyat telah menggantungkan harapan. Yakni agar keduanya hadir di masyarakat dan membela kepentingan mereka. Rakyat Tuba ingin keduanya tidak meniru pejabat sebelumnya yang kencendrungannya mendukung kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat.

“Tapi nyatanya setelah dipilih sama saja. Saya saja kecewa melihat sikap Winarti-Hendri. Apalagi masyarakat disana. Sikap mereka mencederai dan mengkhianati rakyat yang menaruh harapan tinggi. Sekali lagi saya menghimbau sebelum semua terlambat dan menimbulkan gejolak, sebagai kakak saya memohon Winarti-Hendri menyadari kesalahan dan meminta maaf pada masyarakat yang telah memilihnya. Untuk apa membela kepentingan pengusaha. Biar langgeng bela dan kedepankanlah kepentingan rakyat,” himbau Alzier.

Sebelumnya diberitakan pengamat politik Dr. Suwondo MA menilai langkah Fraksi PDI-P dan Fraksi PAN DPRD Tuba tidak etis. “Harusnya sebelum Fraksi PDI-P dan PAN keluar, tugas pansus diselesaikan, apa pun kesimpulannya. Lalu sampaikan di paripurna. Tidak seperti ini, kurang elok dan terkesan lari dari tanggungjawab,” papar Sekretaris Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Lampung (Unila) ini.
Suwondo menyesalkan sikap Bupati dan Wakil Bupati Tuba terpilih, Winarti dan Hendri.

“Bisa dikatakan keduanya tidak menjaga amanah yang telah diberikan rakyat Tuba,” tegasnya.

Hal senada ditegaskan Dr. Dedy Hermawan, Dosen Administrasi Negara Fisip Unila. “Mundurnya Fraksi PDI-P dan Fraksi PAN bisa dikatakan menandakan Winarti-Hendri yang merupakan ketua partai telah mengkhianati dan mengingkari perjuangan rakyat yang memilih mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tuba pilkada lalu,” terangnya.

Menurut Dedy, dengan sikap keluar pansus PT. SGC, timbul pertanyaan besar di masyarakat. Jangan-jangan keduanya di pilkada lalu disokong didanai perusahaan. Pertanyaan mulai timbul di masyarakat bawah. Mereka meragukan dan mengkhawatirkan komitment keduanya memimpin Tuba lima tahun kedepan. Patut diduga, mereka lebih mengedepankan kepentingan pihak perusahaan daripada rakyat Tuba.

“Ini ada apa. Belum dilantik sudah pasang badan buat perusahaan. Apalagi jika sudah dilantik. Mau dibawa kemana Tuba lima tahun kedepan. Padahal tujuan Pansus PT. SGC membantu masyarakat Tuba memperjuangkan keadilan. Tapi jika begini timbul penyesalan di pendukung mereka yang telah memilihnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tuba pilkada lalu,” tuturnya.

Karenanya Dedy menghimbau masyarakat terus kritis mensikapi kebijakan keduanya.

“Jika pemimpin saja sudah tidak peka penderitaan rakyat, bahkan berani menghianati perjuangan rakyat memperoleh keadilan, maka hanya satu jalan rakyat harus berani tampil dan kritis. Jangan lagi terlena janji manis kampanye. Tagih seluruh janji kampanye mereka yang katanya berjuang bersama rakyat. Sebab ini belum apa-apa sudah mengingkari perjuangan rakyat dengan lebih membela kepentingan perusahaan PT.SGC,” himbaunya.

Hal sama disampaikan Yusdianto, S,H., M.H. Staf pengajar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum (FH) Unila ini memprediksi popularitas Winarti-Hendri pasca Fraksi PDI-P dan PAN keluar Pansus melorot tajam. Terutama di masyarakat kecil, seperti kaum buruh, tani dan nelayan serta rakyat miskin. Imbasnya bisa berakibat menurun perolehan suara pada momen Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun pilkada.

Menurut kandidat doktor pada FH Universitas Padjajaran (Unpad) ini, keluarnya Fraksi PDI-P dan Fraksi PAN berpengaruh citra partai. Terutama PDI-P yang selama ini basis pemilihnya masyarakat kecil. Seperti kaum buruh, tani dan nelayan serta masyarakat miskin.

“Jadi kedepan saya yakin PDI-P akan ditinggalkan basis pemilihnya. Terutama di Tuba. Kini tercipta stigma partai ini lebih mengedepankan dan membela kepentingan perusahaan (Sugar Group,red), ketimbang membela rakyat pemilihnya,” tutur Yusdianto.

Dengan demikian, PDI-P kini lanjut Yusdianto tidak bisa lagi menjual jargon dan isu sebagai partainya “wong cilik”.

“Bagaimana bisa dikatakan partai wong cilik, jika yang dibela justru penguasa atau pengusaha. Ini yang tidak mereka sadari. Saya yakin, perolehan suara nanti baik dalam Pileg atau terhadap calon yang diusung saat pilkada merosot jauh. Karena telah terjadi krisis kepercayaan di masyarakat,” jelas Yusdianto.

Apalagi yang membuat miris, baik Ketua DPC PDI-P Tuba, Winarti maupun Ketua DPD PAN Tuba, Hendriwansyah, papar Yusdianto merupakan Bupati dan Wakil Bupati Tuba terpilih yang belum dilantik.

“Kini timbul pertanyaan, belum dilantik saja sudah jelas arahnya membela perusahaan. Apalagi jika sudah dilantik. Sekarang saja sudah timbul penyesalan di masyarakat,” tegas Yusdianto lagi.

Seperti diketahui Fraksi PDI-P dan PAN menyatakan keluar dari keanggotaan Pansus PT. SGC. Mundurnya kedua fraksi menimbulkan tanda-tanya besar di masyarakat. Padahal sebelumnya fraksi ini getol mendorong terbentuknya keberadaan pansus.

“Kami mengalir saja, jika memang ini tujuannya kepentingan rakyat, tentu kami akan akomodir dan bergabung bersama dengan teman-teman yang lain,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Tuba, Sopi’i, S.H., waktu awal menggagas Pansus PT.SGC.

Sementara itu Ketua Pansus Novi Marzani BMY, S.Sos, M.H., tak mau menanggapi keluarnya Fraksi PDI-P dan Fraksi PAN dari keanggotaan pansus. Menurutnya ini semata masalah internal kedua fraksi.

“Selain itu sekarang dapat terlihat mana partai yang pro-rakyat atau ingin membela kepentingan rakyat dan partai yang tidak pro-rakyat atau enggan berjuang untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Penarikan anggota Fraksi PDI-P dan Fraksi PAN ini menurut Wakil Ketua II DPRD Tuba, H. Herwan Saleh disampaikan di rapat paripurna. Penarikan anggota pansus oleh Fraksi PDI-P tertuang dalam surat nomor 18/F.PDIP/DPRD/TB/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017. Adapun anggota yang ditarik Sodri, H. Edy Saputra dan Bambang Sumedi.

Sementara penarikan anggota pansus dari Fraksi PAN dijelaskan dalam surat 09/F.PAN/08.05/B/K-S/072/VIII/2017 tertanggal 28 Agustus 2017. Adapun anggota yang ditarik adalah Holil dan Muhlas Ali Wahyudi.

Untuk diketahui Pansus ini terbentuk dalam paripurna yang di pimpin Ketua DPRD Tuba, Sope’i, Senin (31/7) lalu. Waktu itu, seluruh fraksi mengirimkan wakil duduk di Pansus. Kecuali Fraksi Golkar yang memilih absain dan tidak mengirim anggotanya masuk Pansus.

Masalah ini berawal ketika para tokoh dan masyarakat di Kecamatan Gedungmeneng dan Dante Teladas tidak dapat membuat sertifikat tanah. Penyebabnya karena lahan milik mereka dimasukan oleh PT Indo Lampung Perkasa (ILP) dan PT Indo Lampung Cahaya Makmur (ILCM), anak perusahaan SGC dalam peta sebagai wilayah HGU untuk areal perkebunan tebu. Padahal lahan ini sudah sejak lama dimanfaatkan dan dikuasai masyarakat setempat. Akibat status itu masyarakat di dua kecamatan inipun tidak dapat menerima program dari Pemerintah mulai dari program sertifikat prona dan cetak sawah. (red)