LAMPUNG TIMUR – Mangkraknya pembangunan Jembatan Way Bungur di Desa Kali Pasir, Kabupaten Lampung Timur, selama bertahun-tahun akhirnya mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo turun langsung ke lokasi, Kamis (5/2/2026), menyusul keluhan masyarakat yang tak kunjung mendapat kepastian.
Jembatan yang menjadi akses vital penghubung antarwilayah tersebut diduga terbengkalai selama 5 hingga 10 tahun tanpa kejelasan kelanjutan proyek. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait pengelolaan anggaran dan pengawasan proyek infrastruktur di daerah.
“Kunjungan kami ke sini sesuai arahan Presiden karena adanya keluhan masyarakat terkait jembatan Kali Pasir yang harus segera dibangun. Setelah kita lihat langsung, jembatan ini memang sangat dibutuhkan masyarakat,” tegas Dody kepada awak media.
Lebih jauh, Dody mengisyaratkan adanya potensi kerugian negara akibat proyek yang mangkrak tersebut.
“Ada pembangunan yang mangkrak diperkirakan 5 sampai 10 tahunan tidak berjalan. Kita perkirakan ada kerugian negara yang cukup besar di sini,” ungkapnya.
Pernyataan itu menjadi sorotan, mengingat proyek infrastruktur seharusnya melalui perencanaan matang dan pengawasan ketat. Publik pun mempertanyakan, bagaimana proyek strategis bisa terbengkalai bertahun-tahun tanpa penyelesaian.
Selain pembangunan fisik jembatan, Menteri PU juga menyoroti kondisi muara dan alur sungai yang mengalami sedimentasi cukup parah. Ia telah memerintahkan kepala balai untuk melakukan pengecekan dan normalisasi sungai sebagai bagian dari penanganan menyeluruh.
“Kita sudah perintahkan kepala balai untuk mengecek muara. Akan dilakukan pengerukan agar aliran air lancar. Penumpukan sedimen ini harus segera dibersihkan,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyampaikan apresiasi kepada Presiden dan pemerintah pusat atas perhatian terhadap pembangunan Jembatan Way Bungur yang kini masuk prioritas nasional.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan jajaran pemerintah pusat,” ujar Ela.
Namun demikian, kunjungan Menteri PU juga menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak di daerah.
Transparansi anggaran, audit pekerjaan sebelumnya, serta penelusuran pihak-pihak yang bertanggung jawab menjadi harapan masyarakat agar persoalan serupa tidak terulang.
Masyarakat Desa Kali Pasir berharap, kunjungan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari penyelesaian konkret terhadap proyek yang telah lama terbengkalai dan merugikan kepentingan publik.
Kini publik menanti langkah tegas pemerintah, termasuk kemungkinan audit dan penegakan hukum apabila ditemukan unsur kelalaian maupun penyimpangan dalam proyek tersebut. (Rusman Ali)
