Raja dan Abdi Dalem dalam Perspektif Wewenang Jabatan
Oleh : Abbas
Birokrasi pemerintahan kerajaan feodalisme menempatkan posisi RAJA pada pusat obsulitisme penuh pada pembantunya yang disebut dengan istilah abdi dalem.
Abdi dalem hanyalah pembantu sang Raja sistem birokrasi pemerintahan kerajaan. Raja kapanpun bisa melakukan apapun dia suka.
Memindahkan menaikan posisi jabatan dari satu tempat ketempat lain. Atau jabatan abdi dalem diturunkan kejabatan yang lebih rendah dari semula.
Semuanya hak preogratif sang Raja. Posisi abdi dalem tak memiliki hak bertanya apalagi protes terhadap Raja dalam masalah jabatan. Itu sesuatu yang tabu dilakukan oleh abdi dalem.
Tak ada pertanyaan mengapa..? Karena pertanyaan mengapa adalah sebuah kata halus sebuah protes. Konsep perilaku abdi dalem hanyalah pada perintah sang Raja. Kesetiaan dan loyalitas adalah cermin pengabdian pada sang Raja.
Sedangkan ukuran – ukuran kecerdasan kepintaran integritas kejujuran pengabdian tak menjadi sebuah parameter bahwa abdi dalem akan mendapat tempat di hati Raja dengan posisi jabatan tertentu.
Tapi kini sistem kerajaan pemerintahan feodalisme secara kelembagaan telah tiada punah. Seiring lahirnya konsepsi negara bangsa dengan sistem kelembagaan pemerintahan birokrasi modern. Dan posisi kata abdi dalem berubah menjadi abdi negara.
Tapi walaupun sistem kelembagaan pemerintahan birokrasi negara modern telah berdiri namun nilai – nilai feodalisme peninggalan kuno kerajaan masa lalu hingga kini masih ada. Dan dalam wajah yang berbeda.
Dan masih menempatkan posisi seorang abdi negara ( ASN) dalam perspektif abdi dalem. Dimana kepala pemerintahan birokrasi tertinggi sebagai seorang Raja.
Apalagi daerah otonomi daerah saat ini semakin nampak perilaku kekuasaan bergaya kerajaan dalam menempatkan para abdi negara (ASN) menjadi pada posisi yang lemah dan pasrah. Berani protes semakin disingkirkan. (*)
