ADANYA kasus dugaan pencabulan terhadap seorang wanita yang telah bersuami yang diduga dilakukan anggota DPRD Tulang Bawang Barat (Tubaba) Budianto, membuat saya kaget. Terlepas dari benar-benar atau tidak, kasus ini saya yakini sangat memukul citra Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tubaba. Tak terkecuali lembaga dewan yang terhormat tentunya.
Mengapa ? Sebab belum lagi selesai soal kegagalan pengelolaan dana desa bernilai miliaran rupiah oleh Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) Mandiri dalam hal program ternak Ayam Kampung Unggulan �MANO-Q� asli Tubaba yang diduga melibatkan Chaerullah Ahmad, adik kandung Bupati setempat, Umar Ahmad, kini Kabupaten Tubaba harus kembali menjadi �buah bibir�. Khususnya isu pencabulan oleh Budianto yang juga merupakan Ketua DPD PAN Kabupaten Tubaba. Partai yang Ketua Umumnya dijabat oleh H. Zulkifli Hasan (Ketua MPR RI) yang juga merupakan Putra Asli Lampung. Dan yang membuat miris kasus ini ternyata terjadi di dalam kamar rumah Budianto di Jalan Pulau Sangiang, Sukarame, Bandar Lampung.
Karenanya saya mendukung sikap Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Tubaba, Sudirwan yang meminta Badan Kehormatan (BK) turun tangan. Jika memang terbukti, sudah semestinya sanksi yang berat harus dijatuhkan terhadap Budianto. Sementara jika tidak, Budianto pun dituntut harus berani klarifikasi dan menuntut balik para pihak yang telah menyebarkan berita bohong dan fitnah terhadap dirinya.
Ini penting, demi harumnya kembali nama Pemkab Tubaba yang sebelumnya sempat tercoreng karena adanya kasus dugaan penyimpangan dana desa bernilai miliaran rupiah lewat program ternak Ayam Kampung Unggulan �MANO-Q� yang diduga melibatkan Chaerullah Ahmad, adik kandung Bupati Tubaba, Umar Ahmad.
Kasus dana desa yang sempat menjadi buah bibir karena nilainya paling fantastis di banding daerah lain. Jangan-jangan se-Indonesia ini kasus pertama yang merugikan negara hingga miliaran rupiah dan melibatkan kerabat kepala daerah.
Effeknya persoalan ini mencoreng citra Provinsi Lampung dan menjadi cibiran di tingkat nasional. Apalagi kini dana desa menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Sehingga sempat muncul statment pengucuran dana desa ditinjau ulang karena rawan di simpangkan. Ini semua terjadi gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga.
Dan pada Tuhan YME, saya hanya dapat berdoa agar kasus yang terjadi di Tubaba tidak terulang lagi. Sebab ini semua tidak hanya mencoreng citra Kabupaten Tubaba. Tapi juga membuat citra Provinsi Lampung hancur dan menjadi perhatian publik. Kesannya pun berimbas pada kinerja Pemprov Lampung dibawah duet Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri.(wassalam)
