Bencana, Stop Politik

WAJAR saja Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola, geram dan marah. Ini menyikapi pernyataan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, yang cenderung menyeret masalah penanganan bencana gempa Palu dan tsunami di wilayahnya ke ranah politik.

Bahkan sangking geramnya, sang Gubernur pun mempersilakan Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih penanganan ke tingkat nasional. Bahkan sampai tidak melibatkan dirinya sebagai kader Partai Gerindra, bila ingin menyeret penanganan bencana gempa dan tsunami di Sulteng ke ranah politik.

Tentunya sikap Longki Djanggola ini harus menjadi perhatian kita semua. Untuk diketahui hingga hari Minggu, 7 Oktober 2018, jumlah korban yang meninggal dunia akibat musibah gempa dan tsunami di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah, tercatat mencapai 1.944 orang

Jadi rasanya sangat tidak beretika, jika penanganan masalah bencana ini yang telah menelan ribuan nyawa, cenderung di politisasi sebagaimana yang dicetuskan Ali Mochtar Ngabalin yang notabene merupakan perwujudan perwakilan pemerintah.

Sudah sepantasnya semua pihak, baik itu pendukung Capres petahana Joko Widodo atau Capres Prabowo, harusnya bisa bergandengan tangan. Tujuannya tunggal, untuk meringankan beban derita saudara kita disana yang kini sangat membutuhkan uluran tangan kita semua.

Kini bukan saatnya mencari “kambing hitam” dengan saling menyalahkan. Sekali lagi jangan hanya karena perbedaan politik, seperti misalnya sang Gubernur Sulteng yang merupakan kader partai Gerindra, yang kita ketahui bersama agak “berseberangan” dengan pemerintah, penanganan bencana yang terjadi malah cenderung diabaikan.

Ayo kedepankan sikap kemanusiaan. Sekali lagi jauhi “unsur-unsur politis dalam penanganan bencana. Ini jika kita semua mengaku ber PANCASILA.(wassalam)