Tak Disebut Kapolri, Lampung Tetap Optimis Alternatif DKI 

JAKARTA – Tim Korlantas Mabes Polri ternyata sudah melaksanakan pemetaan di tiga provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Timur (Kalmtim). Ini terkait  wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, khususnya Kaltim sudah santer berembus. Kajian dalam rangka rencana pemindahan ibu kota RI sudah dilaksanakan pada 11 sampai 14 Desember di Polda Kaltim, serta 11 sampai 13 Desember di Polda Kalsel dan Polda Kalteng.
Pemerintah menugaskan Tim Korlantas Mabes Polri mengkaji aspek lalu lintas dan jalanan di Kalimantan. Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian ketiga provinsi tersebut memiliki potensi menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara. “Kalimantan relatif aman semua. Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur,” ujarnya. “Tiga daerah ini yang potensial,” tambahnya singkat.
“Kaltim tidak banyak merepotkan Jakarta, saya sebagai Kapolri,”.
Demikian diungkapkan Tito Karnavian saat ditanya peluang Kaltim jadi ibu kota Negeri Republik Indonesia dari kacamata keamanan dan kondusifitas wilayah.
Kendati demikian Kapolri menegaskan bahwa dirinya tak mempunyai wewenang untuk memutuskan hal tersebut (ibu kota negara).
“Bisa saja, ini kan saya dengar Kaltim, Kalteng dan Kalsel. Bisa saja. Tapi saya bukan pengambil keputusan untuk itu,” jelasnya.
Jenderal bintang empat tersebut mengapresiasi situasi kamtibmas yang kondusif di Kaltim. Ia berharap situasi ini harus dipertahankan, juga dijadikan kebanggaan bagi warga Kaltim itu sendiri. “Ini yang harus disyukuri penduduk Kaltim. Keamanan yang relatif stabil,” katanya.
Menurutnya, keamanan menjadi modal terpenting bagi kemajuan suatu daerah. Daerah yang aman dan kondusif mampu menyedot perhatian investor, hingga kemudian mereka merasa tenang untuk berinvestasi.
Disisi lain, Ahmad Muslimin Ketua Tim jaringan dan mobilisasi PANJA FGD DKI Lampung mengaku pihaknya tetap optimis bahwa Provinsi Lampung akan menjadi alternatif Daerah Khusus Ibukota (DKI). Dijelaskannya tahapan awal memang pulau kalimatan pada 3 provinsi yg mendapatkan porsi dalam pengecekan data. Antara lain menyangkut data aneka angkutan, trayek yang dimiliki, panjang aneka jalan yang ada, tata kota, aneka jaringan telekomunikasi dan aplikasi yang sudah di kembangkan.
Atas hal ini, kemudian Kapolri memerintahkan Korlatas Mabes Polri bekerja sama dengan instansi setempat yang terkait (Dinas Kominfo, Dinas PUPR, BPS) untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.
Sedangkan Pulau Sumatera (Lampung dan Sumatera Selatan) maupun pulau lainnya, mungkin akan di cek setelah pulau Kalimantan selesai di cek soal 4 data yg akan menjadi bagian dari parameter Menteri PPN/KA.BAPPENAS dalam mengkaji lokasi untuk tempat perpindahan ibukota RI yang akan di serahkan kepada Presiden Jokowi.
“Jadi apa yang di katakan KAPOLRI dalam warta yg telah di publis ke publik bukan sebuah keputusan final dari pemerintah pusat. Karena itu hanya pengecekan saja yang sifatnya membantu PPN/BAPPENAS RI,” terang Ahmad Muslimin.
Karenanya sebelum Presiden RI jokowi menerbitkan perundangan yang menetapkan lokasi perpindahan ibukota RI di luar pulau jawa, maka pulau-pulau di luar pulau jawa lainnya, termasuk pulau Sumatera (Lampung dan Sumsel) masih memiliki peluang menjadi Ibukota RI.
“Sedangkan Panitia Kerja Forum Group Discussion Daerah Khusus Ibukota (PANJA FGD DKI) Lampung sangat optimis Lampung akan masuk kajian menteri PPN/KA.BAPPENAS RI dan kemudian LAMPUNG-Sumatera di tetapkan jadi DKI Lampung sebagai ibukota pemerintahan RI dan DKI Jakarta di tetapkan sebagai Ibukota ekonomi dan bisnis RI,” urai
Ahmad Muslimin lagi.
Sebelumnya diberitakan wacana pemindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia (RI) dari Jakarta ke luar Pulau Jawa terus bergulir. Tak hanya di kalangan aktivis dan politisi, gagasan Bung Karno yang dilontarkan kembali oleh Presiden Jokowi itu juga telah menjadi bahan diskusi serius di kalangan alim ulama dan akademisi di Provinsi Lampung.
“Saya sudah berbicara dengan kawan-kawan dan sebagian ulama. Prinsipnya kami setuju rencana pemindahan pusat pemerintahan RI ke Lampung, karena lebih strategis dibanding daerah lain. Ketersediaan lahan untuk lokasi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) sangat memungkinkan di wilayah timur dari Provinsi Lampung. Jika Lampung menjadi pusat pemerintahan RI, dari sisi kemaslahatan tentu memiliki nilai lebih,” ujar Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung KH RM Soleh Badjuri kepada media, Sabtu (30/9/2017).
Kyai pengasuh Pondok Pesantren Roudhotussolihin di Kabupaten Lampung Selatan itu menuturkan kaum nahdliyin akan turut berpartisipasi aktif dalam rencana pemindahan pusat pemerintahan RI ke Lampung demi kemajuan bangsa dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
“Dilihat dari sisi ekonomi, budaya, politik, geografis dan indikator lainnya, Lampung siap dan sangat mendukung. Konflik yang kadang terjadi di Lampung ini kebanyakan masalah urusan perut, yang lain tidak. Hari ini kemacetan Jakarta sudah semakin parah, maka ketika ditinjau dari sisi agama Islam, sesuai dengan kaidah ‘Al-muhafadzoh ‘ala al-qodiimi al-sholih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-aslah.’ Artinya dilihat dari sisi maslahat, dengan pertimbangan di atas Lampung lebih maslahat,” tegas KH RM Soleh Badjuri.
Dari aspek budaya, sosiolog Lampung Hasan Basri menjelaskan tentang Piil Pesenggiri “Nemui Nyimah,” sebuah nilai kearifan lokal sebagai bagian integral dari rencana pemindahan pusat pemerintahan RI tersebut.
“Piil Pesenggiri merupakan sistem nilai yang dijalankan masyarakat Lampung turun-temurun. Di dalamnya ada nilai yang disebut nemui nyimah. Nemui artinya selalu membuka diri untuk menerima tamu, sedangkan nyimah artinya keinginan memberikan sesuatu dengan ikhlas kepada seseorang sebagai tanda ingat dan akrab. Jadi, secara sosiologis, masyarakat Lampung selalu mengutamakan sifat bermurah hati dan ramah terhadap semua orang, baik dalam kelompok maupun kelompok kerabatnya,” terang Doktor alumnus Unpad Bandung tersebut.
Dalam analisa mantan Rektor Universitas Tulang Bawang (UTB) itu, letak Lampung sangat strategis karena dekat dengan Jakarta yang akan tetap menjadi pusat ekonomi dan bisnis, bila dilihat dari dan dalam hal penggunaan moda transportasi darat, laut dan udara. Bila terjadi pemindahan pusat pemerintahan, negara tak akan terlalu terbebani dari segi pembiayaan mobilisasi orang dan barang, dibandingkan dengan daerah lain yang sangat jauh.
Selain itu, lanjutnya, masyarakat Lampung sejak tahun 1900 sudah terbuka menerima pendatang terutama dari Pulau Jawa dengan datangnya transmigrasi pertama yang ditempatkan di daerah Gedong Tataan yang kini berada di Kabupaten Pesawaran.
Perpindahan penduduk yang kerap disebut kolonisasi tersebut terus meningkat jumlahnya sampai tahun 1969, sehingga proses pembauran telah terjadi secara alamiah dan mampu meredam konflik.
“Dengan berbagai kelebihan Lampung di atas serta adanya falsafah dasar masyarakat Lampung yang berpedoman pada nemui nyimah, sangat minim rintangan dan konflik yang mungkin terjadi dalam rencana pemindahan pusat pemerintahan RI yang akan dijalankan Presiden Jokowi,” tutup Hasan Basri.(net/rls)