Suhardi Buyung : Saya Sudah Keluar dari PDI-P, Tak Ada Kewajiban Menangkan Herman HN

BANDARLAMPUNG – Mantan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI-Perjuangan Lampung, Suhardi Buyung mengaku tak akan mematuhi instruksi DPP PDI-Perjuangan. Ini terkait istruksi agar segenap kader dan pengurus DPD PDI-P mendukung dan memenangkan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Lampung, Herman HN-Sutono di Pilgub, 27 Juni 2018. Alasannya, dia sudah keluar dari DPD PDI-P sejak di pimpin oleh Sudin.

“Saya sudah mundur. Saya tidak kenal Sudin. Apalagi keberadaannya diarus bawah tidak dikehendaki. Terkait Cagub-Wagub Lampung yang diusung DPP PDI-Perjuangan, Herman HN-Sutono, saya tak memiliki kewajiban mendukung apalagi memenangkannya,”

terang Suhardi Buyung, yang merupakan loyalis mantan Gubernur Lampung dan Ketua DPD PDI-P Lampung dua periode, Sjachroedin ZP saat ditemui di kediaman tokoh masyarakat Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie di Jl. Arief Rahman Hakim, Wayhalim, Bandarlampung, semalam.

Sebelumnya diberitakan pengangkatan Sudin sebagai Ketua DPD PDIP Lampung menyisakan persoalan dan riak ketidakpuasan. Pasalnya dari struktur kepengurusan tercatat beberapa loyalis mantan Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP terpinggirkan. Bahkan ada beberapa nama yang merupakan orang dekat Ketua DPD PDI-P Provinsi Lampung dua periode ini yang tidak diakomodir dalam surat keputusan kepengurusan yang baru.

Sebut saja, Syafariah Widianti atau yang lebih dikenal dengan panggilan Atu Ayi. Kakak kandung Sjachroedin ZP kini digeser dari jabatannya. Sebelumnya Atu Ayi berstatus sebagai Bendahara DPD PDI-P Lampung. Namun kini pindah menjadi Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak. Sementara jabatan bendahara dipercayakan ke Ketua DPRD Lampung, Dedy Afrizal.

Lalu, sedikitnya ada tiga pengurus inti DPD PDI-P Lampung diera Sjachroedin yang tidak masuk dalam kepengurusan di era Sudin. Mereka adalah Suhardi Buyung, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu. Lalu, H. Muhammad Habib Purnomo, Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani dan Nelayan. Terakhir, Hj. Mety Herawati, Wakil Sekretaris Bidang Program.

Kepastian ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP PDI-P Nomor 15-B/KPTS-DPD-DPP/VIII/2017 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi DPD PDI-P Provinsi Lampung. Surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto ini tertanggal 26 Agustus 2017.

Saat dikonfirmasi, Suhardi Buyung tidak membantah bahwa dirinya merupakan loyalis Sjachroedin ZP. “Karenanya saya memilih mundur,” terang Suhardi Buyung. Suhardi Buyung mengaku sudah mengkonsultasikan mundurnya dia dari kepengurusan PDI-P Lampung ke Sjachroedin ZP. “Beliau (Sjachroedin ZP,red) berpesan sabar dan melihat kedepan,” tegasnya.

Lain lagi yang dikatakan H. Muhammad Habib Purnomo. Meski tidak mengaku secara tegas merupakan loyalis Sjachroedin, dia juga mengaku heran tidak masuk dalam pengurus DPD PDI-P Provinsi Lampung yang baru. Padahal dalam setiap kegiatan partai, dirinya paling aktif.

“Waktu saya sebagai Wakil Ketua DPD PDI-P Lampung, bisa dicek saya yang paling rajin setiap kegiatan partai. Malah Pak Sudin yang tidak aktif, karenanya saya tidak kenal dengan beliau,” tuturnya heran.

Habib Purnomo pun yakin tidak masuknya dia dikepengurusan bukan karena keinginan dari DPP PDI-P. Pasalnya dia mengaku memiliki hubungan yang dekat dengan pengurus DPP PDI-P, termasuk Sekjen, Hasto Kristiyanto.

“Jadi mungkin ada kelompok di Lampung yang tidak ingin saya masuk,” terangnya.

Untuk diketahui meski ada penolakan, DPP PDI-P resmi menetapkan Sudin sebagai ketua definitif. Penetapan Sudin diputuskan dalam rapat koordinasi DPP PDI-P dan DPD beserta 15 ketua dan sekretaris DPC PDI-P se-Lampung, Jumat (25/8) di Jakarta. Sudin adalah anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Lampung. Ia sudah dua periode duduk di Senayan.

Sebelumnya beberapa perwakilan pengurus anak cabang (PAC) dari 15 kabupaten/kota di Lampung mendatangi dan mendemo kantor DPD PDI-Perjuangan Lampung di Jalan Soekarno Hatta, Tanjungsenang. Maksud kedatangannya menyatakan penolakan keputusan DPP yang menjadikan Sudin sebagai ketua DPD PDIP Lampung definitif.

Menurut Koordinator Arus Bawah Kader PDIP Yohanes Joko Purwanto penetapan Ketua DPD harus sesuai aturan. Dikatakannya jika PDIP mau berkembang maka harus menolak Sudin. “Tetapi jika masih diteruskan kami akan melepaskan kartu keanggotaan,” ancamnya.

Ia menilai, PDIP sudah tidak demokratis lagi karena tidak mendengarkan aspirasi kader PAC. “Karena PDIP sudah tidak taat aturan, tidak mendengarkan pendapat dari arus bawah, jadi untuk apa kami masih menyimpan kartu keanggotaannya,” tandasnya.

Mereka ditemui wakil ketua bidang Bapilu DPD PDI-P Lampung Buyung Suhardi. “Tadi perwakilan dari PAC se-Provinsi Lampung mereka menolak keputusan DPP, yang memutuskan bahwa ketua DPD Sudin. Karena melanggar aturan partai, yang layak dan pas termasuk dalam aturan 027, itu Mukhlis atau Bambang Suryadi. Jadi semuanya menolak jika DPP tidak mendengar aspirasi mereka akan hadir memerahkan ke kantor DPD, langsung ke DPP,” kata Buyung.(red)