Sudin : Rekom Cagub Lampung Wewenang DPP PDI-P

BANDARLAMPUNG – Sudin, S.E., membantah bahwa penunjukan dirinya sebagai Ketua DPD PDI-Perjuangan (PDI-P) Provinsi Lampung semata untuk memuluskan langkah Herman HN sebagai Calon Gubernur (Cagub) Lampung pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018 mendatang. Menurutnya rekomendasi PDI-P untuk siapa cagub yang nantinya akan diusung, sepenuhnya merupakan kewenangan DPP PDI-P.

“Masalah rekomendasi wewenang DPP PDI-P,” ujar Sudin dalam pesannya saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan rekomendasi PDI-P akan diberikan kepada Walikota Bandarlampung Herman HN sebagai Cagub Lampung 2019-2024.
Disinggung soal banyaknya loyalis Sjachroedin ZP, mantan Ketua DPD PDI-P Lampung yang juga mantan Gubernur Lampung yang tersingkir dalam kabinet kepengurusan DPD PDI-P Lampung diera kepemimpinannya, Sudin tak secara tegas membantah. Dia hanya menyarankan wartawan koran ini untuk menghubungi Sekretaris DPD PDI-P Lampung, Mingrum Gumay.

“Tanyakan Sekretaris DPD PDI-P Lampung, karena beliau yang mengetahui prosesnya bagaimana,” pesan Sudin kembali.
Sayangnya, saat dihubungi Sekretaris DPD PDI-P Lampung Mingrum Gumay, hingga berita ini diturunkan belum menjawab pesan yang disampaikan wartawan koran ini.
Seperti diketahui seiring ditunjuknya Sudin, hal ini diduga untuk memuluskan langkah Herman HN maju dalam Pilgub Lampung. Pengangkatan Sudin sebagai Ketua DPD PDIP Lampung sendiri masih menyisakan persoalan dan riak ketidakpuasan. Pasalnya dari struktur kepengurusan tercatat beberapa loyalis Sjachroedin ZP terpinggirkan. Bahkan ada beberapa nama yang merupakan orang dekat Ketua DPD PDI-P Provinsi Lampung dua periode ini yang tidak diakomodir.

Sebut saja, Syafariah Widianti atau yang lebih dikenal dengan panggilan Atu Ayi. Kakak kandung Sjachroedin ZP kini digeser dari jabatannya. Sebelumnya Atu Ayi berstatus sebagai Bendahara DPD PDI-P Lampung. Namun kini pindah menjadi Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak. Sementara jabatan bendahara dipercayakan ke Ketua DPRD Lampung, Dedy Afrizal. Atas kejadian ini yang diduga membuat Atu Ayi mengajukan surat pengunduran diri.

Lalu, sedikitnya ada tiga pengurus inti DPD PDI-P Lampung diera Sjachroedin yang tidak masuk dalam kepengurusan di era Sudin. Mereka Suhardi Buyung, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu. Lalu, H. Muhammad Habib Purnomo, Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani dan Nelayan. Terakhir, Hj. Mety Herawati, Wakil Sekretaris Bidang Program.

Kepastian ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP PDI-P Nomor 15-B/KPTS-DPD-DPP/VIII/2017 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi DPD PDI-P Provinsi Lampung. Surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto ini tertanggal 26 Agustus 2017.

Saat dikonfirmasi, Suhardi Buyung tidak membantah bahwa dirinya merupakan loyalis Sjachroedin ZP. “Karenanya saya memilih mundur. Saya tidak kenal dengan Sudin. Apalagi keberadaannya diarus bawah memang tidak dikehendaki. Jadi andai saya masuk kepengurusan, pasti tidak cocok dan saya tolak,” terang Suhardi Buyung.

Suhardi Buyung mengaku sudah mengkonsultasikan perihal mundurnya dia dari kepengurusan PDI-P Lampung kepada Sjachroedin ZP. “Beliau (Sjachroedin ZP,red) berpesan agar sabar dan melihat kedepan,” tegasnya.

Lain lagi yang dikatakan H. Muhammad Habib Purnomo. Meski tidak mengaku secara tegas merupakan loyalis Sjachroedin, dia juga mengaku heran tidak masuk dalam pengurus DPD PDI-P Provinsi Lampung yang baru. Padahal dalam setiap kegiatan partai, dirinya paling aktif.

“Waktu saya sebagai Wakil Ketua DPD PDI-P Lampung, bisa dicek saya yang paling rajin setiap kegiatan partai. Malah Pak Sudin yang tidak aktif, karenanya saya tidak kenal dengan beliau,” tuturnya heran.

Habib Purnomo pun yakin tidak masuknya dia dalam kepengurusan yang baru bukan karena keinginan dari DPP PDI-P. Pasalnya dia mengaku memiliki hubungan yang dekat dengan pengurus DPP PDI-P, termasuk Sekjen, Hasto Kristiyanto.

“Jadi mungkin ada kelompok di Lampung yang tidak ingin saya masuk,” terangnya.
Dari berbagai sumber koran ini sendiri ada kesan nuansa nepotisme dalam penyusunan kepengurusan DPD PDI-P Provinsi Lampung. Yakni masuknya sosok Taufik David, S.E., dan Hj. Siska, S.E., sebagai Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Wakil Ketua Bidang Maritim. Padahal, Siska diketahui merupakan kakak ipar dari Taufik David. “Dan saya yakin DPP tidak tahu soal ini. Adanya kakak-adik dalam satu kepengurusan,” terang sumber koran ini.

Untuk diketahui meski ada penolakan, DPP PDI-P resmi menetapkan Sudin sebagai ketua definitif. Penetapan Sudin diputuskan dalam rapat koordinasi DPP PDI-P dan DPD beserta 15 ketua dan sekretaris DPC PDI-P se-Lampung, Jumat (25/8) di Jakarta. Sudin adalah anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Lampung. Ia sudah dua periode duduk di Senayan.

“Hasilnya sudah diputuskan. Saya dipercaya ditugaskan menjadi ketua DPD PDI-P Lampung,” kata Sudin.
Sudin menyatakan akan secepatnya konsolidasi menyeluruh kepada semua pihak. “Kita segera konsolidasi. Karena ini perintah Ibu Ketua Umum dan Sekjen, untuk merangkul semua kader agar tetap solid dan berjalan pada track-nya. Saya akan konsolidasi kepada semua pihak baik itu internal maupun eksternal partai,” jelasnya.
Sebelumnya beberapa perwakilan pengurus anak cabang (PAC) dari 15 kabupaten/kota di Lampung mendatangi dan mendemo kantor DPD PDI-Perjuangan Lampung di Jalan Soekarno Hatta, Tanjungsenang. Maksud kedatangannya menyatakan penolakan keputusan DPP yang menjadikan Sudin sebagai ketua DPD PDIP Lampung definitif.

Menurut Koordinator Arus Bawah Kader PDIP Yohanes Joko Purwanto penetapan Ketua DPD harus sesuai aturan. Dikatakannya jika PDIP mau berkembang maka harus menolak Sudin. “Tetapi jika masih diteruskan kami akan melepaskan kartu keanggotaan,” ancamnya.
Ia menilai, PDIP sudah tidak demokratis lagi karena tidak mendengarkan aspirasi kader PAC. “Karena PDIP sudah tidak taat aturan, tidak mendengarkan pendapat dari arus bawah, jadi untuk apa kami masih menyimpan kartu keanggotaannya,” tandasnya.
Pilgub Lampung 2018 sendiri nampaknya akan berlangsung lebih seru dibanding 2014 lalu. Pasalnya, jika dulu hanya ada keterlibatan perusahaan kakap PT. Sugar Group Companies, kini ada pendatang baru yakni PT. Gajah Tunggal Group.
Bedanya, dulu PT. Sugar Group dibawah pimpinan Vice President PT. SGC, Lee Purwati full power mendukung Ridho Ficardo, tapi kini sudah berpindah mendukung Arinal Djunaidi. Polanya sama, sebelum ikut pilgub 2014, Ridho Ficardo terlebih dahulu merebut Ketua DPD Demokrat Lampung, lalu sosialisasi dengan Wayangan. Demikian juga dengan Arinal Djunaidi sebelum Pilgub 2018 merebut Ketua DPD Golkar Provinsi Lampung lalu sosialisasi dengan wayangan.

Strategi serupa PT. Sugar Group coba dipakai kelompok usaha PT. Gajah Tunggal Group. Yang disasar adalah PDI Perjuangan, partai terbesar perolehan kursi DPRD di Lampung. Tidak tanggung, mantan karyawan Gajah Tunggal Group, bernama Sudin yang kini jadi anggota DPR RI Dapil Lampung I yang didapuk menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung. Tapi bedanya, Sudin tidak diperbolehkan mencalonkan diri di Pilgub Lampung nanti.

“Seperti diketahui, Gajah Tunggal Group mempunyai beberapa usaha di Lampung yakni perkebunan sawit BSMI di Mesuji dan KCMU di Pesisir Barat. Kedua perkebunan dikelola kerabat Artalita Suryani alias Ayin dan bos besarnya Syamsul Nursalim,” jelas kader PDIP Yohanes Joko Purwanto, kemarin.

Artalita Suryani alias Ayin lanjutnya diketahui banyak membantu Walikota Bandarlampung Herman HN yang juga Bakal Calon Gubernur dari PDI Perjuangan. “Jadi bisa disimpulkan, PDI Perjuangan yang bisa mengusung cagub sendiri, kemungkinan besar akan mengusung Herman HN pada pilgub Lampung dengan donatur Gajah Tunggal Group, berhadapan dengan jagoan Sugar Group, yakni Arinal Djunaidi yang sudah pasti diusung Partai Golkar dan Gerindra,” tegasnya.

Sementara sampai hari ini, Ketua NasDem Lampung Mustafa yang sudah didukung NasDem dan PKS masih kurang satu kursi untuk mencalon. Sedangkan Gubernur petahana Ketua Demokrat Lampung Ridho Ficardo sampai hari ini belum jelas didukung partai mana pun, termasuk partainya sendiri Demokrat.

“Jadi praktis Pilgub Lampung akan berlangsung seru dipastikan antara dua kekuatan besar yakni Sugar Group vs Gajah Tunggal Group,” tuturnya.
Dihubungi terpisah, Penasehat Hukum (PH) Arthalita Suryani, Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn., membantah semua tudingan Yohanes Joko Purwanto. Menurut Sopian Sitefu, kliennya sudah lama tidak ikut-ikutan masuk dalam dunia politik. Dikatakannya selama ini kliennya hanya fokus mengurus keluarga dan dunia bisnis.
“Jadi semua prasangka itu tidak benar. Sudah lama sekali ibu tidak memcampuri dunia politik. Beliau kini hanya fokus mengurus keluarga dan menekuni bisnis yang selama ini dia jalankan,” tuturnya.(red)